Terakhir, Dalam perkembangan kasus desa fiktif hampir semua kalangan masyarakat menilai bahwa semakin lama kasus ini bergulir tanpa sikap tegas dari KPK RI, semakin samar pula proses penyelesaian kasus desa fiktif.Â
Di tengah pesimisme masyarakat saat ini, lembaga anti rasuah menjadi satu-satunya tumpuan dan harapan kita untuk menegakkan supremasi hukum dinegeri ini. Sebagai anak daerah diperantauan menjadi kewajiban moril penulis untuk meneropong progres kasus-kasus daerah termasuk perkembangan penanganan kasus Desa Fiktif ini. Oleh karena itu mari kita doakan pengusutan kasus ini segera selesai, tentunya dimulai dari keseriusan Polda Sulawesi Tengara bersama BPKP Sulawesi tenggara dalam menunjukan progres pengungkapan kasus yang diduga telah merugikan negara hingga miliaran rupiah.
Penulis adalah : Muhamad Ikram Pelesa, S.Si
- Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Indonesia Konawe (IMIK) Jakarta
- Wakil Sekretaris Jenderal PB HMI Bidang Eksternal
- Wakil Sekretaris Jenderal PP GPII Bidang Hukum dan HAM
