Pergerakan itu kian hari kian meningkat eskalasinya. Mereka mematangkan isu dengan beberapa rumusan agenda reformasi. Dengan penuh semangat, pertemuan itu menjadi ajang diskusi. Martince, Rico, Ahmad, Atika, Nastain, bergantian, kadang saling memotong pembicaraan di antara mereka.
Sesuai dengan catatanku, kutuliskan diskusi itu sesuai dengan bahasaku, seperti ini;
Reformasi merupakan gerakan masyarakat sipil untuk menata ulang bangunan ke-Indonesiaan baru. Sebuah tatanan Indonesia yang sesuai dengan ruh sebagai negara republik yang didirikan pada tahun 1945. Reformasi mensyaratkan turunnya presiden Suharto sebagai kekuatan inti rezim Orde Baru. Namun gerakan reformasi bukan hanya menuntut Presiden Suharto turun, tetapi lebih jauh adalah menata sistem kebangsaan dan kenegaraan yang sesuai dengan cita-cita negara republik yang demokratis. Maka gerakan reformasi harus dilanjutkan dengan membangun tatanan baru Indonesia.
Agenda-agenda itu dirumuskan dalam isu; 1. Adili Suharto dan kroni-kroninya. 2. Amandemen UUD 45. 3. Otonomi daerah seluas-luasnya. 4. Hapuskan dwifungsi ABRI 5. Hapuskan KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) 6. Tegakkan supremasi hukum.
Sebagai inti kekuatan rezim Orde Baru, Suharto dan kroni-kroninya dianggap bertanggung jawab terhadap penyelewengan kekuasaan selama 32 tahun. Dengan kekuatan militer, Suharto dan kroninya membungkam rakyat dengan serentetan pelanggaran HAM, di Aceh, Tangjungpriok, Lampung, Marsinah, Udin, Timor-Timur, Papua, dan lain-lain. Penyelewengan kekuasaan di bidang ekonomi dengan praktek-praktek KKN, telah mengeruk kekayaan negara triliunan rupiah. Dari kekayaan hutan, tambang, pajak, maupun ekonomi rente dengan penciptaan birokrasi yang membebani dunia usaha, dan mafia hutang luar negeri yang juga mengeruk rente dari adanya hutang luar negeri.
Suharto bisa berkuasa selama 32 tahun, begitu juga Sukarno pernah diangkat menjadi presiden seumur hidup, berakar dari konstitusi yang tidak rigit tentang pembatasan kekuasaan, baik masa jabatan presiden, maupun kewenangan yang mengatur lembaga tinggi negara sesuai teori trias politika; pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Selama tidak dirubah akan digunakan oleh penguasa baru untuk melanggengkan kekuasaan.
Kekuasan sentralistik adalah pangkal semua penyelewengan kekuasaan, maka reformasi menuntut dilaksanakannya otonomi daerah seluas-luasnya. Pembangunan yang timpang, hanya menguntungkan Jakarta, harus segera diakhiri, dengan pelaksanaan otonomi daerah. Daerah harus diberikan kewenangan mengatur jalannya pembangunan untuk mewujudkan pemerataan di seluruh wilayah Indonesia.
Reformasi juga menuntut penghapusan dwifungsi ABRI. Secara teori dalam literature politik demokrasi, posisi tentara adalah objective under control civilian (dibawah kontrol sipil secara obyektif). Dwifungsi ABRI yang diartikan Orde Baru sebagai dua fungsi ABRI, fungsi kemanan dan fungsi sosial politik, telah melenceng dari cita-cita negara demokrasi. Tentara telah menjadi makhluk khusus yang menguasahi jabatan-jabatan penting kenegaraan. Posisi tentara dalam Orde Baru menjelma menjadi kekuatan supra sipil, bukan lagi dibawa kendali sipil secara obyektif. Arti secara obyektif adalah tentara dikendalikan oleh kepentingan negara yang diatur undang-undang, bukan loyal kepada seorang penguasa seperti selama ini.
Kekuasaan yang totaliter, sentralistik melahirkan lingkaran elite yang berlapis-lapis dengan inti Suharto dengan kelompok cendananya. Kekuasaan nampak angker dan tak terjangkau oleh rakyat. Struktur kekuasaan seperti itu menumbuh suburkan apa yang dinamakan KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).
Semakin mendekati lingkaran inti kekusaan Orde Baru, semakin besar kekuasaan yang melekat pada seseorang. Sistem kenegaraan yang dicita-citakan republik mati kutu dengan konfigurasi kekuasaan yang dibangun Orde Baru. Para elite mempertontonkan perlombaan kekuasaan dengan pongahnya. Negara dikelola oleh gerombolan, keluarga para elite untuk mengeruk kekayaan negara secara semena-mena. Reformasi menuntut dihapuskannya pengelolaan negara berdasarkan KKN.
Aku bernafas sejenak, terlintas istilah KKN sebagai salah satu tugas yang harus diselesaikan mahasiswa S1 sebelum dinyatakan lulus. Istilah KKN yang dituntut mahasiswa ini plesetan dari istilah KKN (Kuliah Kerja Nyata) yang menjadi tugas menjelang lulus kuliah.
Terakhir, isu yang dituntut mahasiswa adalah tegakkan supremasi hukum. Negara yang dikelola Orde Baru bertumpuh pada negara kekuasaan, di mana kebenaran ditentukan oleh para penguasa yang memegang tongkat sakti kekuasaan. Hukum hanya digunakan untuk menghukum rakyat, bukan menjadi dasar pengelolaan sebuah negara.
Maka lahirlah istilah kebal hukum, yaitu para elite yang menjadi bagian lingkaran inti kekuasaan. Bahkan para elite menggunakan hukum untuk kepentingan memperbesar kekuasaan politik dan kekayaan. Reformasi menuntut pengelolaan negara berdasarkan hukum, termasuk memayungi penyelenggaraan kekuasaan berdasarkan konstitusi. Hukum harus berdiri tegak di atas rasa keadilan masyarakat, bukan menjadi alat penguasa untuk memperbesar kekuasaan dan memperbanyak kekayaannya.
Tiba-tiba perutku perih. Larut berdiskusi dengan teman-teman Lai itu, aku hampir lupa makan, sejak pagi perutku belum diisi sepiring nasi pun. Kalau perut tidak terasa perih, mungkin hari itu aku tidak akan makan. Beberapa hari di Jogja, aku jarang makan, seperti kehilangan selera untuk mengisi perutku dengan makanan. Memikirkan Lai membuatku melupakan kewajibanku menjaga kesehatan. Kehilangan Lai kurasakan telah kehilangan separuh dari nyawaku.
Aku mengajak teman-teman Lai untuk mencari makan di jalan Solo. Tetapi mereka menolaknya, karena malam itu mereka harus segera berkoordinasi dengan jaringan kampus di Universitas Atmajaya.
“Sebelum rapat biasanya diawali makan bersama dengan sebungkus nasi, Mas,” ujar Ahmad memberi alasan penolakannya.
“Sayang Mas, kalau nasinya dianggurin,” tambah Rico seraya menyalamiku.
Bergantian mereka menyalamiku dan satu persatu keluar melintasi pintu kamar.Aku pandangi anak-anak zaman yang akan mengukir sejarah republik ini. Anak-anak yang mempertaruhkan nyawanya untuk sebuah perubahan. Perubahan yang mungkin saja mereka tak ikut menikmatinya. Mereka hanya ingin menuangkan rasa cintanya kepada rakyat, bangsa, dan negaranya. Mereka pun bisa jadi tidak akan dikenal oleh siapapun, termasuk para penikmat perubahan itu kelak. Tak henti aku memandangi punggung mereka yang menyebrang melintasi jalan Solo. Anak-anak bangsa yang mencintai negerinya, dan akan dilupakan pula oleh para penulis sejarah. Karena sejarah hanya mencatat mereka yang besar-besar, para penikmat perubahan yang dihasilkan kerja anak-anak itu. Karena mereka pula aku tuliskan kisah ini, untuk anak-anak yang tak bakal dikenal dan dilupakan sejarah.
Belum selesai aku memikirkan anak-anak itu, tiga laki-laki mendobrak kamarku. Salah seorang menodongkan pistol di kepalaku.
“Ikut kami, kalau tak mau mati sekarangjuga!”
Aku tak sempat berpikir panjang, hanya gemetaran yang membungkus sekujur tubuhku.
..............
NB; kisah ini adalah bagian dari Novel SANTRI KALONG (segera terbit dan beredar di toko buku seluruh nusantara akhir oktober), merupakan buku kedua dari Serial Santri dan Perubahan (buku satu, Gadis Penghafal Ayat sudah beredar di toko buku kesayangan anda). Terimakasih
