Paslon-gub DKI Jakarta Anies-Sandi tercatat paling banyak mengumbar janji kepada rakyat Jakarta. Â Dengan janji-janji itu, Â Anies-Sandy berhasil mendongkrak perolehan suaranya pada Pilkada 2017 yang berlangsung pada 15 Februari yang lalu. Menurut DetikNews, tidak kurang 23 janji yang diumbar Anies-Sandy; dari KJP yang disempurnakan agar bisa digunakan untuk ambil uang secara cash, sampai janji untuk menyetop reklamasi. Â Selain itu masih ada janji lain, yaitu kontrak politik dengan rakyat di Kelurahan Tanah Merah, dan kredit rumah tanpa down payment (DP).
Pada janji yang terakhir ini, kredit rumah tanpa DP,  Anies-Sandy terlihat kedodoran. Pertama ada regulasi dari BI yang mewajibkan adanya DP, minimal 15%. Hal itu dipertegas oleh Gubernur BI, Agus Martowardoyo, tentang  adanya kewajiban DP tersebut. Jadi tetap harus ada DP.  Â
Kemudian Anies-Sandy mencari solusi, yaitu mengharuskan calon nasabah menabung selama 6 bulan untuk memenuhi kewajiban DP tersebut. Belakangan lama waktu meyimpan uang  itu  dinaikkan menjadi 10 bulan.  Hanya saja, Anies-Sandy tidak  menjelaskan hitung-hitungannya. Berapa estimasi DP yang harus disediakan dan apakah rakyat miskin yang berpenghasilan Rp 5 juta perbulan, mampu menyisihkan pendapatan mereka sebesar itu per bulan.
Banyak hal yang tidak diperhitungkan Anies-Sandy sebelum mengumbar jani kredit rrumah tanpa DP. Misalnya harga tanah di Jakarta yang naiknya gila-gilaan jika pemiliknya mengetahui daerahnya akan dijadikan lokasi suatu proyek pemerintah. Â Tanpa adanya proyek pemerintah, harga tanah di Jakarta sudah sangat mahal. Sekarang mana ada tanah di Jakarta yang harganya kurang dari Rp 3 juta per meter persegi. Jadi harga tanah seluas 50m2 saja, sudah mencapai Rp 150 juta. Ditambah dengan harga bangunan, maka harganya minimal menjadi Rp 300 Â juta.
Jadi uang DP yang dikumpulkan dari simpanan calon nasabah, minimal Rp 45 juta, atau Rp 4.5 juta perbulan selama 10 bulan. Â Jelaslah suatu hal yang mustahil bagi rakyat berpenghasilan Rp 5 juta per bulan untuk menabung Rp 4,5 juta per bulan.
Jelaslah bahwa jani kredit rumah tanpa DP adalah janji yang tidak mungkin dipenuhi oleh Anies-Sandy. Kredit rumah tanpa DP itu hanya janji kosong untuk meraup suara pada Pilkada putaran kedua. Â Janji itu baru bisa direalisasikan jika Sandiaga Uno yang kaya raya bersedia menyediakan subsidi bagi developer sebagai pengganti DP, dari uang milik sendiri.
Yang jelas tampak Anies-Sandy mulai kedodoran untuk menjelaskan janjinya itu. Tapi karena sudah terlanjur dijanjikan,  tentu Anies-Sandy berkilah,  kredit rumah tanpa DP  pasti bisa dan  itu tugas Gubernur sebagai pemimpin untuk mencarikan solusi.
Akan halnya Ahok-Djarot, sebaiknya berterus terang kepada rakyat Jakarta. Mereka tidak sanggup menjanjikan kredt rumah tanpa DP, karena secara regulasi BI tidak dibenarkan. Mereka  juga tidak mampu memaksa rakyat miskin yang belum punya rumah untuk  menabung Rp 4,5 juta sebulan. Rakyat miskin Jakarta yang masih bermukim di bantaran kali dan lahan-lahan illegal  akan dibantu melalui program relokasi ke rusunawa-rusunawa yang sedang dibangun. Mereka hanya perlu membayar uang sewa Rp 5.000 sampai Rp 10.000 per hari.
Ahok-Djarot perlu pula menjelaskan bahwa di kota-kota besar di mana saja di dunia, rakyat sebenarnya tidak perlu memiliki rumah sendiri. Mereka bisa tinggal di apartemen-apartemen  dengan membayar uang  sewa,  yang di sini disebut sebagai rusunawa,  dari yang mahal sampai yang murah, tergantung penghasilan mereka.
Sekian dan salam kompasiana
M. Jaya Nasti
