Jokowi berkali-kali mengeluarkan perintah kepada para penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus Dwelling time (bongkar-muat) di Pelabuhan Tanjung Priok. Perintah pengusutan langsung ditujukan kepada Kapolri, Badrodin Haiti, untuk mencari lebih detail di mana masalah dwelling time yang amat lelet itu. Awalnya perintah sang Presiden ditanggapi dengan biasa saja oleh kepolisian. Namun karena Jokowi berkali-kali memerintahkan untuk benar-benar mengusut letak permasalahan kasus dwelling time, maka akhirnya Polri kebakaran jenggot untuk mengusutnya. Hingga hari ini sudah ada 6 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan terus membuka peluang penetapan tersangka baru. Mengapa Jokowi amat berkepentingan kepada percepatan dwelling time itu? Mari kita cermati dengan hati sabar dan pikiran jernih.
Pertama, Jokowi ingin memberantas mafia koruptor dan menekan kerugian negara. Pelabuhan Tanjung Priok adalah sarang tawon para mafia. Para mafia ini tak pernah diusik selama 10 tahun kepemimpinan SBY. Mereka amat menikmati derasnya uang dari permainan dwelling time di pelabuhan Tanjung Priok itu. Para mafia tak menggubris dan tak mempermasalahkan kerugian 780 triliun pertahun akibat dwelling time di pelabuhan nomor satu Indonesia itu. Kepolisian seolah-olah tak punya cukup energi untuk melacak biang keladi dwelling time yang melibatkan 18 instansi kementrian itu. Maka jika Jokowi berhasil membabat habis para mafia pelabuhan itu maka Indonesia akan hemat sekian ratus triliun pertahun.
Kedua, Jokowi ingin bersaing dengan Singapura soal dwelling time. Bila dibandingkan dengan Singapura yang dwelling time-nya hanya satu hari, Malaysia 3 hari, jelas Indonesia jauh ketinggalan. Dwelling time di Tanjung Priok bahkan ada yang 25 hari. Padahal 70% aktivitas bongkar muat di Indonesia dilakukan di pelabuhan Tanjung Priok. Sedemikian besar peranan vital pelabuhan Tanjung Priok, maka ketika ada masalah di pelabuhan ini, langsung mengganggu perekonomian Indonesia. Sederhananya, jika Tanjung Priok bersin, batuk-batuk, maka seluruh sendi-sendi perekonomian Indonesia akan sakit seluruhnya.
Pada kunjungan pertama sebelumnya, Jokowi telah amat tegas memerintahkan agar proses dwelling time di pelabuhan terbesar di Indonesia itu dipercepat dari 5,5 hari menjadi 4,7 hari. Namun pada kunjungan 17 Juni 2015 lalu, tak ada perubahan sama sekali. Pelayanan di pelabuhan itu tetap saja lamban, berbelit-belit, tidak jelas, tidak tegas, tidak responsif, sarat dengan uang pelicin dan pungli yang merajalela. Perintah sang Presiden tak digubris, dianggap angin lalu. Saat itu Jokowi benar-benar marah dan mengamuk sampai kata ‘pecat’, ‘copot’ yang ditujukan kepada semua level dari dirjen hingga menteri yang bertanggung jawab atas pengelolaan pelabuhan Tanjung Priok, keluar meluncur dahsyat dari mulutnya. Kesabaran Jokowi seolah benar-benar diuji oleh kinerja buruk bawahannya di Pelabuhan nomor satu Indonesia itu yang tak kunjung membaik. Dengan memberantas para mafia dwelling time itu, maka Indonesia pelan-pelan bisa bersaing dengan Singapura.
Ketiga, saatnya menuntaskan kasus dwelling time, saatnya mengambil resiko. Jokowi percaya bila dibiarkan dwelling time begitu-begitu saja, maka Indonesia tidak pernah maju-maju. Sudah sejak lama, dwelling time menjadi masalah klasik yang tak pernah terselesaikan dan tak kunjung tuntas di pelabuhan Priok. Sejak zaman Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden dua periode, Menko sudah berganti 3 kali, Mendag berganti 3 kali, Kepala Bea Cukai juga berganti 3 kali, bahkan Otoritas Pelabuhan berganti 3 kali, ternyata tak mampu menyelesaikan dwelling time Tanjung Priok. Target Presiden Jokowi untuk menurunkan dwelling time dari 5,5 menjadi 4,7 hari, sedemikian sulit direalisasi karena para dirjen dan birokrat di pelabuhan Tanjung Priok telah berkarat, membandel dan sulit diubah. Namun Jokowi ingin melawan, menghabisi para pejabat- pejabat ini dengan menggunakan kekuasaan yang dimilikinya. Jika para mafia ini berhasil diberantas, maka jadilah pelabuhan Tanjung Priok menjadi pelabuhan yang efisien, maju dan ikut membangun bangsa.
Keempat, Jokowi sedang meretas jalan dan membabat habis penghalang kemajuan Indonesia. Setelah illegal fishing, illegal logging, Petra, PSSI, maka sasaran selanjutnya adalah permainan kotor di Pelabuhan Tanjung Priok. Semua ini menjadi biang keladi penghambat Indonesia maju. Jokowi percaya jika semua penghalang telah ditebas satu-persatu, maka tiba saatnya bagi bangsa ini untuk bersaing dengan Singapura, Korea Selatan dan Jepang. Dengan membabat habis penghalang, korupsi dan mafia di Tanjung Priok, maka jalan untuk memajukan Indonesia semakin lebar. Itulah mengapa kasus dwelling time di pelabuhan Tanjung Priok amat strategis bagi pemerintahan Jokowi. Jika Tanjung Priok berhasil dibenahi, maka tugas membangun ekonomi Indonesia semakin terarah dan mulai menunjukkan taringnya. Maka tak heran, Jokowi terus mengeluarkan perintah pengusutan dwelling time di Tanjung Priok itu.
Kelima, kunci pemulihan ekonomi Indonesia terletak pada pembenahan pelabuhan Tanjung Priok. Dolar naik, properti lesu, pertumbuhan ekonomi terus menurun, otomotif, tekstil dan semuanya menurun. Bila pelabuhan Tanjung Priok gagal dibenahi tuntas, maka pemulihan ekonomi akan sulit dilakukan dengan cepat. Kegiatan ekspor-impor sebagian besar dilakukan di Tanjung Priok. Pemerintahan Megawati, SBY gagal membenahi perekonomian Indonesia lebih cepat karena mereka lupa Tanjung Priok. Maka pertaruhan pemerintahan Jokowi terletak pada pembenahan total pelabuhan Tanjung Priok. Itulah sebabnya Jokowi terus berkoar-koar, terus berkali-kali memberi perintah kepada kepolisian untuk mencari dalang, biang keladi, kasus dwelling time di Tanjung Priok. Akankah Polisi dapat mengusut tuntas kasus dwelling time itu? Atau mereka mengusutnya setengah hati karena ada oknum yang ikut bermain? Mari kita tunggu sepak terjang kepolisian.
Â
Â
Asaaro Lahagu
