Contoh lain dari praktik rekayasa dalam negara simulasi bernama Indonesia ini, seperti peristiwa lumpur yang melanda penduduk Sidoarjo. Dulu media massa memberitakan bencana tersebut sebagai lumpur Lapindo, karena melihat faktor penyebab musibah terjadi akibat ulah tangan manusia, yakni PT. Lapindo. Akan tetapi belakangan ada sejumlah media, seperti stasiun televisi yang berusaha menggiring persepsi masyarakat bahwa lumpur itu tidak dapat dikatakan sebagai lumpur Lapindo, melainkan lumpur Sidoarjo. Maka otomatis persepsi masyarakat berupaya digiring untuk menyepakati bahwa lumpur yang menggerus rumah warga, murni sebagai bencana alam.
Caranya untuk menciptakan ruang simulasi adalah dengan menyewa sejumlah aktor intelektual, yang mengatakan bahwa lumpur di Sidoarjo bisa dianalogikan sebagaimana yang terjadi di Azerbaijan, yang diistilahkan dengan mud volcano yang terendap sejak masa Yunani kuno. Adapun di Sidoarjo, lumpur itu telah mengendap sejak zaman Ajisoko, atau Majapahit. Setelah itu disorotlah gambar masyarakat-masyarakat yang datang untuk menyaksikan samudra lumpur tersebut, berikut para pedagang yang berkumpul menjajakan jualannya. Kemudian dibilang bahwa ternyata lumpur itu tidak hanya membawa musibah, tapi juga rezeki bagi warga sekitar. Pertanyaan goblok-nya adalah apakah mendapatkan uang dari jerit tangis orang yang kehilangan harta bendanya, dapat dikatakan sebagai rezeki?
Ilmuan dari luar negeri bertaraf Internasional juga ikut didatangkan untuk menjustifikasi peristiwa ledakan yang menyemburkan lumpur sampai bertahun-tahun itu adalah murni bencana alam. Semua rekayasa ini akan serta merta memutar balikkan persepsi publik. Sementara sisi-sisi keserakahan manusia yang melatar belakangi peristiwa itu, akan ditenggelamkan supaya masyarakat mulai lupa.
Di lain sisi upaya penuntutan hak ganti rugi perlahan hilang dari liputan, dan dibiarkan seolah semua permasalahan telah dituntaskan. Demikian pula dengan para wakil rakyat yang cuma diawalnya saja berlagak sangar dan garang, menyuarakan suara orang-orang tertindas, sampai main panggil pihak-pihak terkait berikut mitra kerja pemerintah. Namun sekarang ini apa hasilnya, dan sudah jadi rahasia umum jika kerjaan aktor-aktor di Senayan cuma besar mulut di depan doang. Padahal apa sih yang diingini orang-orang korban tragedi ini? Mereka tak butuh penjelasan njelimet ala industrialis serakah yang berkolaborasi dengan intelektual bayaran. Mereka hanya ingin semua harta benda yang tadinya dimiliki dan merupakan investasi serta harapan bagi masa depan mereka, diganti rugi dengan harga setimpal dan lunas tanpa harus dicicil tidak jelas yang juntrungannya juga ikut ditilep para makelar.
Para korban itu justru tambah tersayat hatinya ketika media memberitakan rumah-rumah mereka bisa dijadikan wisata alam. Dan mereka tidak perduli apakah lumpur itu bisa dimanfaatkan jadi bahan mentah usaha resort dan spa lumpur, yang mereka inginkan adalah kehidupan berputar kembali. Meskipun kenyataannya yang memutarkan siklus itu tetaplah mereka sendiri, bukan karena perusahan-perusahaan serakah beserta petinggi-petingginya yang ngumpet di rumah mewah menulikan telinga. Bukti betapa kreatifnya para korban, dan didasari atas inisiatif pribadi, yakni dengan tetap semangat melanjutkan hidup seperti menjadi buruh cuci, buruh kasar, atau buruh apa saja.
Ketika mereka tengah putus asa memerjuangkan hak mereka, justru media massa yang diharapkan berpihak kepada kondisi mereka, malah menayangkan hal-hal yang menyakitkan hati. Mendesak persepsi para korban agar mau mengerti bahwa semua ini sudah suratan takdir, atau dibuat seolah telah ditetapkan Tuhan. Dan mereka didisiplinkan dengan dalil agama yang diserukan kaum agamawan bayaran untuk menyuarakan makna kesabaran, ketabahan, dan ayat-ayat penyejuk lainnya.
Siklus seperti ini terus terjadi di Indonesia, lingkaran keserakahan manusia yang dipertahankan untuk menjamin kesejahteraan orang-orang besar, bermodal, dan punya kepentingan bagi-bagi uang. Sementara kebodohan masyarakat dijadikan alasan pembenaran untuk mengombang-ambingkan persepsi dan menekan daya kritis masyarakat itu sendiri. Jejaring kuasa antara media, korporat, intelektual, ditambah pejabat pemerintah, tak ubahnya sistem baku modernitas yang seolah dianggap paling pantas bagi perkembangan dan kemajuan negara ini.
Inilah rekayasa dalam sebuah negeri simulasi, oleh karena itu untuk apa masyarakat terlalu berharap jika dalam jejaring kuasa hanya dijadikan tumbal seperti lalat yang terperangkap. Sudah sadar jika Indonesia menganut hukum rimba, maka nrimo saja. Bukankah rakyat bangsa ini sedari dulu dididik dengan budaya nrimo?
