Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat pada hari Kamis malam tanggal 20 Juli 2017 lalu yang membahas RUU pemilu, benar -- benar mempertontonkan "kehebatan" para wakil rakyat Indonesia dalam berdemokrasi.
Entah mereka lupa atau sengaja mengesampingkan sila ke-4 Pancasila yang berbunyi " Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam permusyawaratan/Perwakilan",sehingga ketika terjadi perbedaan, dengan tanpa rasa bersalah kepada rakyat yang memilih mereka untuk duduk dan mewakili rakyat di lembaga legislatif, ratusan legislator dari 4 fraksi meninggalkan ruang sidang paripurna DPR dan tidak mau bertanggung jawab atas keputusan yang diambil pada malam itu.
Yang sangat menyedihkan adalah ikut serta pemimpin sidang Paripurna saat itu, Fadli Zon yang juga ikut melakukan aksi walk out tersebut. Â Bagaimana bisa seorang pemimpin sidang, kemudian meninggalkan sidang yang dia pimpin, hanya karena sidang tidak dapat menghasilkan keputusan yang sesuai dengan kehendak hatinya? Bukankah itu berarti Bapak Fadli Zon yang terhormat sedang mempertontokan kepada rakyat bahwa kursi DPR, bahkan Pimpinan DPR bukanlah suatu amanah dari rakyat tapi tempat untuk memuaskan kepentingan pribadi atau kelompok, dalam hal ini partai politiknya.
Menyitir tweet dari Prof Yusril Ihza Mahendra pada tanggal 06 Februari 2015 lalu, bahwa  "Tinggal glanggang colong playu itu peribahasa Jawa, menggambarkan seseorang yg diberi amanah namun pergi begitu saja tanpa tanggungjawab"klik di sinimaka tidaklah berlebihan bila tindakan Fadli Zon yang ikut walk out dari sidang yang dipimpinnya sendiri termasuk dalam klasifikasi " Tinggal Glanggang Colong Playu".
Tentu saja suara fraksi menjadi alasan utama dari hengkangnya Fadli Zon dari kursi pemimpin Sidang Paripurna. Â Namun yang harus disadari oleh seorang Fadli Zon, adalah bahwa pada saat itu, dia memegang tampuk kepemimpinan Sidang Paripurna. Suatu amanah Negara yang harus diselesaikan sampai akhir. Â Biarlah teman -- teman seluruh anggota frasinya melakukan aksi walk out, tapi sebagai seorang pemimpn, tidak seharusnya Fadli Zon ikut keluar dari sidang paripurna tanpa menyelesaikan tugasnya sampai akhir. Â Saya yakin partai Gerindra tidak akan menganggap Fadli Zon berkhianat kepada partai, hanya karena tidak ikut walk out pada saat memimpin sidang paripurna. (Kalau terjadi sebaliknya, saya tidak bisa berkata apa-apa lagi)
Yang cukup menggelikan adalah sikap ke-4 fraksi walk out, termasuk Fadli Zon yang mengatakan bahwa mereka akan melakukan perlawanan hukum atas RUU (sekarang UU) Pemilu yang sudah disahkan. Heran, sudah tahu bahwa ada langkah hukum yang bisa dilakukan untuk melawan keputusan sidang paripurna tersebut, tapi masih melakukan tindakan pengecut dengan aksi Walk Out.  Bukankah jauh lebih elegan, dan  diapresiasi rakyat bila seluruh anggota DPR, terlebih pemimpinnya tetap duduk di tempat sidang paripurna, mengambil keputusan bersama (sekalipun akhirnya kalah voting), dan bila tidak setuju dengan keputusan yang diambil, melakukan upaya hukum di tingkat Mahkamah Konstitusi?
Ingin rasanya aksi tinggal glanggang colong playu ala Fadli Zon  ini dihapuskan dari sejarah Indonesia. Jangan sampai anak cucu kita tahu bahwa justru di masa "kemerdekaan", pemimpin bangsa justru bisa melakukan aksi pengecut seperti itu. Tapi sayangnya, aksi WO pemimpin sidang paripurna DPR ini sudah terlanjur menjadi bagian perjalanan bangsa Indonesia.
