Menjawab surat permohonan Mendagri Tjahyo Kumolo mengenai fatwa penonaktifan Gubernur DKI Basuki T Purnama, MA tak memberikan fatwa dengan alasan masih dalam gugatan PTUN, Â Advokad Cinta Tanah Air ( ACTA ) menjabut gugatannya di PTUN.
Sementara itu, di DPR juga terjadi tarik ulur, menolak, menyetujui, atau memberi saran menyangkut usulan  hak angket "Ahok Gate" yang artinya sama saja tidak ada kesepakatan alias tidak jelas langkah apa yang akan diambil. Pemerintah maupun parlemen agaknya sudah main kayu tak hendak untuk menuruti permintaan penonaktifan Ahok yang sudah menjadi terdakwa.
Bahkan, dalam peninjauan pembangunan simpang susun semanggi, Kamis (23/2/2017), dalam perjalanan dari Semanggi menuju Setiabudi, Ahok terlihat menumpang mobil dinas kepresidenan berpelat RI 1 yang digunakan Jokowi.
Supremasi hukum mestinya menjadi panglima, namun proses hukum yang sedang dijalani Ahok menjadi tidak ada. Apakah proses hukum tersebut hanya sebuah formalitas untuk menuruti apa yang disebut tekanan massa ?
Sementara Polri terus mengusut para ulama yang memotori gerakan massa Islam, Ahok  menjadi Istemewa seolah tak ada terjadi proses hukum. Inilah yang terkesan oleh keengganan pemerintah yang dengan berbagai dalih mengelak menonaktifkan Ahok.
Terlepas dari adanya gerakan massa,  faktanya Ahok adalah terdakwa yang tidak ditahan dengan alasan ancaman hukumannya dibawah 5 tahun. Bukan menyangkut siapa yang  menjadi terdakwa, seharusnya kedudukan setiap warga negara adalah sama dimata hukum.Â
Perbedaan perlakuan terhadap maling sandal, maling buah atau maling beras yang ditahan, sikap pemerintah tersebut rasanya jauh dari rasa keadilan. Tidak perlu menutup mata karena kenyataan itu ada di depan mata kita.  Aparat negeri ini terkesan lebih suka menjepit rakyat kecil yang sudah  biasa menjerit karena ketidakadilan di negeri ini. Mereka terkesan lebih senang membela pejabat dengan kekayaan berlipat,  dibandingkan rakyat kecil yang biasa hidup melarat.
Kalau hukum sudah menjadi alat politik, pemerintahpun bisa tidak mengakui status terdakwa yang juga dipandang berlakang politik yang akhirnya terjadi, mungkin hanya terjadi di Indonesia ada seorang terdakwa berada satu mobil dengan presiden.
Maling kayu bakar, maling sandal jepit atau maling kayu putih pastinya jauh dari urusan politik, jauh dari menyangkut orang yang terpandang tapi menyangkut rakyat kercil yang harus tunduk pada hukum.
Sementara wakil rakyat yang nota bene mewakili suara rakyat akan memasuki masa reses yang aktif lagi pertengahan bulan depan, mungkin saja tidak bersuara sementara negeri ini terus mengalami kegaduhan.
Terlepas dari kegaduhan tersebut, adalah menjadi unjuk dukungan politik secara terang2an kepada Ahok  menjelang pilkada putaran ke 2.  Berada dalam satu mobil bersama Presiden, agaknya menjadi sebuah trik politik menggunakan acara seremonial meninjau pembangunan jembatan susun semanggi sebagai bentuk dukungan.
