Salah satu persoalan negeri ini adalah pertumbuhan ekonomi yang kurang berbobot. Capaian pertumbuhan ekonomi yang membanggakan dalam sepuluh tahun terakhir kenyataannya hanya dinikmati oleh penduduk kelas menangah dan kaya. Hal ini disebabkan partisipasi penduduk miskin dalam pertumbuhan ekonomi sangat rendah sehingga kue pertumbuhan ekonomi yang mereka bisa nikmati juga sangat kecil.
Buah dari pertumbuhan ekonomi yang kurang berbobot adalah kesenjangan ekonomi di masyarakat yang kian melebar. Yang kaya semakin kaya, sementara yang miskin tetap miskin. Hal ini tercermin dari rasio gini negeri ini yang telah mencapai 0,413 poin pada tahun 2013. Menurut Bank Dunia, angka rasio gini sebesar ini merupakan indikasi bahwa distribusi pendapatan di masyarakat tidak merata atau timpang. Dengan kata lain, kesenjangan ekonomi sudah berada pada tingkat yang mengkhawatirkan.
[caption id="attachment_315716" align="aligncenter" width="587" caption="Sumber: Diolah dari data BPS"][/caption]
Menariknya, beberapa provinsi di Indonesia ternyata memiliki tingkat kesenjangan ekonomi yang lebih tinggi dari kondisi nasional. Provinsi-provinsi ini antara lain adalah Papua, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan DKI Jakarta.
Papua
Di tengah melimpahnya dana transfer dari pusat, rendahnya tingkat kesejahteraan penduduk Papua adalah sebuah kenyataan miris. Bayangkan, dana yang diterima Papua dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebetulnya cukup berlimpah, mencapai 31 triliun dalam setahun. Itu artinya, dalam setahun setiap orang Papua mendapat sekitar 10 juta rupiah dari APBN.
Sayang, keruahan limpahan anggaran dari pusat ini nampaknya tidak dirasakan oleh seluruh masyarakat Papua. Barangkali hanya dinikmati oleh para elite daerah. Hal ini tercermin dari tingginya rasio gini provinsi paling timur di Indonesia ini, yang menunjukkan bahwa jurang kesenjangan ekonomi di Papua sangat lebar.
Tingkat kemiskinan di Papua faktanya juga sangat tinggi, bahkan paling tinggi di Indonesia. Data kemiskinan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada awal bulan ini (2 Januari) menyebutkan, tingkat kemiskinan di Papua pada September 2013 mencapai 31,53 persen. Itu artinya, 3 dari setiap 10 orang penduduk Papua—yang mencapai 3 juta jiwa—tergolong miskin.
Yogyakarta
Dalam soal kesenjangan ekonomi, yang juga menarik untuk disorot adalah DIY. Di balik pesonanya, DIY ternyata menyimpan persoalan pelik berupa kesenjangan ekonomi di masyarakat yang mengkhawatirkan. Selain kesenjangan ekonomi, persoalan kemiskinan juga tak kalah pelik. Ada lebih dari setengah juta penduduk miskin di DIY.
Meski selama ini DIY terkenal sebagai provinsi yang aman dan tentram serta minim gesekan sosial, kesenjangan ekonomi antara Si Kaya dan Si Miskin yang semakin menganga sebetulnya ibarat bom waktu yang bila tiba masanya bakal meledak dalam bentuk konflik sosial yang dipicu oleh rasa ketidakadilan dalam soal ekonomi dan kesejahteraan.
[caption id="attachment_315717" align="aligncenter" width="587" caption="Sumber: Diolah dari data BPS"]
Barangkali, budaya “nrimo” yang menganggap kemiskinan sebagai takdir atau realitas yang harus diterima dengan lapang hati—bahkan sesuatu yang mesti disyukuri—saat ini mampu meredam potensi konflik itu. Namun, siapa yang mampu menjamin benteng budaya ini dapat bertahan selamanya?
Jakarta
Kesenjangan ekonomi di Jakarta adalah realitas yang tersaji secara kasat mata. Fenomena kemiskinan dengan latar bangunan-bangunan pencakar langit yang tinggi menjulang terlalu mudah dijumpai di provinsi berpenduduk sekitar 10 juta jiwa ini.
Pemandangan yang menyiratkan dua hal: kemajuan pembangunan ekonomi yang membanggakan dan kemiskinan kota yang kronik. Hal ini adalah pekerjaan rumah bagi pemerintah (pusat dan daerah) yang mesti diberaskan. Jakarta adalah wajah Indonesia. Sungguh miris bila provinsi termakmur di Indonesia ini masih dihuni nyaris 400 ribu penduduk miskin. (*)
