Mohon tunggu...
Julkhaidar Romadhon
Julkhaidar Romadhon Mohon Tunggu... Administrasi - Kandidat Doktor Pertanian UNSRI

Pengamat Pertanian Kandidat Doktor Ilmu Pertanian Universitas Sriwijaya. Http//:fokuspangan.wordpress.com Melihat sisi lain kebijakan pangan pemerintah secara objektif. Mengkritisi sekaligus menawarkan solusi demi kejayaan negeri.

Selanjutnya

Tutup

Money Pilihan

Kebijakan Perberasan Wajib Direview

14 November 2019   10:28 Diperbarui: 14 November 2019   10:37 911
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Riset ADB (Asian Development Bank) bersama International Food Policy Research Institute (IFRI) didukung Kementerian Bappenas yang menyatakan di era 2016-2018 sebanyak 22 juta orang di Indonesia menderita kelaparan, merupakan tantangan yang harus dijawab oleh Menteri Koordinator Perekonomian yang baru, Airlangga Hartarto.

Hal ini disebabkan karena Menko Perekonomian membawahi langsung kementerian teknis yang meliputi, Kementerian Keuangan, Perdagangan, Perindustrian, Pertanian, PUPR, Lingkungan hidup, Ketenagakerjaan, Agraria, Koperasi dan UKUM serta Badan Usaha Milik Negara.

dokpri
dokpri
Riset ADB (Asian Development Bank)

Baru-baru ini, ADB (Asian Development Bank) bersama International Food Policy Research Institute (IFRI) didukung Kementerian Bappenas mengeluarkan sebuah publikasi bertajuk 'Policies to Support Investment Requirements of Indonesia's Food and Agriculture Development During 2020-2045.

Dalam riset tersebut terungkap pada era 2016-2018 sebanyak 22 juta orang di Indonesia menderita kelaparan. "Banyak dari mereka tidak mendapatkan makanan yang cukup dan anak-anak mereka cenderung stunting, membuat mereka dalam lingkaran setan kemiskinan selama beberapa generasi. Pada 2016-2018 sekitar 22 juta orang di Indonesia masih menderita kelaparan.

Logikanya seperti apa?

Kita harus ingat, adalah fakta yang sampai sekarang tidak terbantahkan bahwa beras masih tetap merupakan makanan pokok rakyat Indonesia. Artinya disini, dalam menu yang disantap sehari-hari nasi wajib harus selalu tersedia. Jika kita komposisikan nasi sebagai karbohidrat mengambil proporsi menu makanan sekitar 70-80%, dan ini merupakan ciri utama dari negara berkembang.

Sehingga wajar, ketika beras mengalami guncangan baik dari sisi ketersediaan dan kestabilan harga maka akan langsung berimbas kepada sektor perekonomian lain. Hal ini bisa dibuktikan dari andil yang besar terhadap inflasi.

Laporan Bank Indonesia tahun 2007, bagi negara berkembang seperti Indonesia, pasar produk makanan (pangan) merupakan salah satu pasar barang yang memegang peran kunci dalam penentuan laju inflasi. Sebagai contoh, pada periode 2002 - 2007, rata-rata kontribusi kelompok makanan terhadap laju inflasi mencapai lebih dari 50%. Komoditas pangan yang memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap laju inflasi di Indonesia adalah beras yaitu sebesar 24 persen (BPS, 2012)  

Itu pulalah yang menjadi dasar bahwa beras sampai saat ini selalu dipandang oleh Negara sebagai komoditas strategis dan politis.

Sekarang kita lihat apa yang terjadi pada sektor perberasan saat ini?

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Mohon tunggu...

Lihat Konten Money Selengkapnya
Lihat Money Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun