Presiden Jokowi saat ini sedang dilanda kegalauan menurut saya. Hal itu sesuai tulisan saya kemarin terkait partai Gerindra minta jabatan menteri. Jelas saya menuliskan kegalauan itu.
Kali ini, Jokowi juga didengungkan akan kehilangan kepercayaan publik terkait mengenai Perppu KPK yang sampai saat ini dinantikan.
Pernyataan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) memaparkan sejumlah konsekuensi logis jika Jokowi tak mengeluarkan Perppu KPK, salah satunya masyarakat akan hilang kepercayaan kepada pemerintah. Kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana terkait pernyataan ICW tersebut adalah Jokowi terpilih dengan suara terbanyak dan masyarakat tentunya tak ingin Jokowi melakukan kemunduran dalam pemberantasan korupsi (cnnindonesia.com,8/10/2019).
Tentunya ini menjadi pekerjaan berat buat Jokowi dalam memutuskan sebuah kebijakan yang menyenangkan semua pihak. Belum lagi isu minta jatah kursi menteri dan pekerjaan berat yang menunggu di periode kedua. Pak Jokowi harus berpikir ekstra untuk itu.
Saya memberikan saran agar Jokowi lebih banyak berdiskusi. Waktu lalu sudah berdiskusi dengan banyak tokoh publik, maka serap pendapat dari mereka. Begitu juga dari masyarakat. Rakyat sekarang sudah sangat kritis sekali menyikapi setiap isu maupun informasi yang beredar, apalagi terkait KPK yang notabene lembaga yang dipercaya dan disayangi rakyat.
Hal itu karena KPK serius memberantas korupsi, dimana karena banyak korupsi hak rakyat menjadi terampas. Oleh karena itu, Pak Jokowi dengarkanlah rakyat. Andai kepercayaan rakyat hilang karena Perppu tidak diterbitkan, maka sudah susah juga Pak Jokowi menjalankan pemerintahan.
Mengutip pernyataan dari Sudjiwo Tedjo di acara ILC Minggu lalu, dimana beliau berpendapat bahwa ketika Jokowi menerbitkan Perppu KPK, maka rakyat akan berada di depan mendukung, bukan di belakang.
Begitu juga Pak Sudjiwo juga mengatakan dia juga akan ikut di barisan sayap tengah atau depan mendukung Jokowi menerbitkan Perppu. Pernyataan itu sangat tegas dikatakan beliau dan saya juga terkesima.
Selain itu, ada pula suara yang mengatakan agar Pak Jokowi mengingat janji Nawacita dalam poin 4, dimana Jokowi berjanji melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
Jadi, dari sejumlah paparan itu, maka Pak Jokowi harus lebih berani, tegas dan lantang mengambil sikap yang baik, meski akan banyak kontra dari elite politik.Â
Saya juga merasakan begitu bingungnya dan galau Pak Jokowi karena diserang berbagai kritikan dan tekanan terkait revisi UU KPK dan RUU lainnya.Â
