[caption id="attachment_239564" align="aligncenter" width="640" caption="Suasana balajar di depan Gedung Aligarh yang diisi oleh santri-santri baru. (iskandarjet)"][/caption]
Â
Tulisan pertama saya soal tidak adanya pelaksanaan Ujian Nasional di Pondok Modern Darussalam Gontor serta-merta memunculkan diskusi menarik: Pertama, mengapa Gontor tidak mengadakan Ujian Nasional yang katanya program wajib pemerintah dalam rangka standardisasi kompetensi pendidikan siswa se-Indonesia? Kedua, bagaimana mungkin lulusan Gontor mendapat pengakuan persamaan dari Dirjen Binbaga Islam Depag RI (1998) dan penyetaraan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (2000), padahal lembaga pendidikan ini tidak mengikuti Ujian Nasional?
Sebenarnya, Gontor bukan satu-satunya lembaga pendidikan yang tidak mengikuti Ujian Nasional tapi mendapatkan pengakuan dan penyetaraan dari pemerintah. Bersama Gontor, ada 31 pondok pesantren lain yang sistem pendidikannya diakui pemerintah. Sistem pendidikan yang diakui untuk ke-31 pondok tersebut menginduk sistem pendidikan Gontor yang menggunakan kurikulum bernama Kulliyatul Mualimin alIslamiyah atau disingkat KMI.
Di luar pesantren seperti Gontor, sekolah-sekolah internasional, semisal Jakarta International School dan Australian International School, juga tidak diwajibkan mengikuti Ujian Nasional. Pasalnya, sekolah kelas elite ini menggunakan sistem dan kurikulum yang berbeda dengan Kurikulum Nasional.
Bertaraf Internasional
Berbicara soal standar pendidikan global, Gontor tak ubahnya sekolah-sekolah internasional yang beroperasi di Indonesia. Pondok membuat sistem dan kurikulum sendiri yang muatannya terdiri dari 100 persen agama dan 100 persen umum. Bahasa pengantar pelajaran dan bahasa keseharian yang digunakan di lingkungan asrama bahkan lebih komplit dari sekolah internasional yang hanya menggunakan bahasa Inggris.
Di Gontor, bahasa Inggris dan Arab digunakan bergantian, sementara bahasa Indonesia tetap digunakan untuk pelajaran yang tidak membutuhkan pengantar bahasa asing.
Dilihat dari komposisi kewarganegaraan murid, Gontor sama dengan sekolah internasional yang pelajar-pelajarnya berasal dari beberapa beberapa negara. Bedanya, warga Indonesia di Gontor lebih banyak dibandingkan murid yang berasal dari luar negeri. Sedangkan di sekolah internasional, mayoritas muridnya berasal dari luar negeri. Perbedaan lain terletak pada biaya pendidikan yang harus dikeluarkan wali murid. Biaya sekolah (plus hidup) di Gontor jauh lebih murah dibandingkan biaya sekolah di sekolah internasional.
Soal akreditasi ijazah pun setali tiga uang. Kalau lulusan sekolah internasional berafiliasi ke kurikulum negara asal dan diakui lembaga pendidikan semitra atau sejenis, lulusan Gontor juga diakui oleh lembaga-lembaga pendidikan luar negeri.
Mengutip website resmi Gontor, kurikulum KMI yang digunakan untuk siswa kelas 1-6 tingkat menengah di Gontor sudah lama mendapat pengakuan dari Kementerian Pendidikan dan Pengajaran Mesir (1957) dan Kementerian Pengajaran Kerajaan Arab Saudi (1967). Dengan pengakuan tersebut, lulusan Gontor bisa meneruskan studi ke jenjang sarjana di Universitas Al-Azhar Mesir dan Universitas Islam Internasional Madinah, Saudi Arabia.
