[caption id="attachment_394959" align="aligncenter" width="565" caption="gambar : tribunnews.com"][/caption]
Berani jujur itu hebat, kata-kata tersebut sering diucapkan oleh para pemimpin KPK yang mengatasnamakan KPK secara institusi bukan secara individu. Kata-kata itu sering diucapkan oleh komisioner KPK dan para pemimpinnya tentunya merupakan imbauan kepada umum, bukan buat dirinya sendiri. Dengan demikian beranikah pemimpin dan komisioner KPK berkata dan berbuat jujur minimal buat dirinya sendiri bukan buat orang lain? Hal ini masih perlu dibuktikan dan ditunggu pembuktiannya oleh individu-individu yang sedang bertugas di KPK.
Hal ini berkaitan dengan sepak terjang Samad seperti berita media tentang dirinya yang sejak awal terpilih menduduki pimpinan lembaga anti rasuah itu didapat dengan usaha Samad yang gemar berburu kekuasaan termasuk lobi-lobi kepada para ketua fraksi DPR termasuk kepada Anas Urbaningrum yang waktu itu sedang menjabat sebagai ketua fraksi Partai Demokrat dan terutama para anggota DPR Komisi III/hukum yang waktu itu memang menyelenggarakan fit and proper test terhadap dirinya beserta calon pimpinan KPK lainnya. Ternyata kegemaran lobi kepada politisi dengan tujuan tertentu yang tentu saja menguntungkan dirinya ini tidak serta merta menghentikannya meski yang bersangkutan sudah duduk sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi yang seharusnya secara etika haram dilakukannya. Tapi tidak bagi Samad, sesuai penuturan shohibnya sendiri yang sama-sama asal Makassar yaitu Yusuf Supriyansah yang punya apartemen The Capital Residence di bilangan Jakarta Selatan, yang menuturkan kepada media bahwa secara mengendap-endap Samad memang ingin bertemu dengan beberapa elite partai politik yang menggunakan apartemen miliknya agar keinginannya menduduki jabatan yang lebih tinggi daripada sekedar menjadiKetua KPK terpenuhi. Sebab para elite parpol yang ingin ditemui tersebut memang partainya beserta koalisinya sedang menjaring calon wakil presiden yang akan dipasangkan dengan tokoh pilihan yang sedang diusung partai plus anggota partai koalisi lainnya. Setelah heboh di media bahwa upaya Samad yang terkesan ambisius berburu kekuasaan dengan cara apapun tersebut di belakang hari dibantahnya dengan mengatakan bahwa semua itu hanya fitnah belaka. Kalau semua koreksi tentang dirinya dan komisioner KPK lainnya dikatakan fitnah, apakah para pimpinan KPK dengan berbagai masa lalunya yang punya konotasi negatif tersebut sudah anti kritik?
Bapak Taufiequrrachman Ruki yang notabene pernah memimpin KPK pada periode yang pertama dalam tayangan ILC TVOne Selasa tanggal 27 Januari 2015 yang memang beliau diundang untuk menjadi pembicara dalam acara tersebut mengutaraan pula bahwa memang para pimpinan dan komisioner KPK yang sekarang dipimpin Samad ini bermasalah, tidak seperti pada KPK periode pertama dan kedua. Pada KPK sekarang ini para pimpinannya enggan bersilaturahmi dan koordinasi dengan lembaga penegak hukum yang lain seperti Polri dan Kejaksaan, pimpinan KPK sekarang lebih memilih merangkul media dan LSM. Mungkin mereka merasa lebih mulia dibanding lembaga lainnya sebab sudah berhasil memenjarakan para pipinan partai dan para menteri. Sepertinya mereka lupa bahwa keberhasilan tersebut ditunjang oleh senjata pamungkas andalannya yang memang luar biasa sakti yang diberikan oleh para dewa DPR di Jonggring Salaka Senayan, yaitu kewenangan penyadapan kepada pihak yang ditengarai terlibat suatu kasus korupsi. DPR memang telah memberikan kewenangan ini sesuai undang-undang yang dibuatnya untuk menambah kesaktian KPK. Tapi bagi Samad, senjata pamungkas tersebut ternyata digunakan tidak pada tempatnya atau abuse of power, digunakan pula buat menyadap terhadap orang-orang yang dikehendaki termasuk seorang calon presiden dan tim pengusungnya sesuai penuturan elite parpol Hasto Kristiyanto bahwa Samad sudah tahu sebelumnya batal diusung partainya menjadi wapres dan digantikan oleh Pak JK sebab Samad sudah melakukan penyadapan. Inilah bahayanya apabila senjata sakti dipegang oleh orang-orang yang tidak berkompeten cenderung digunakan secara pribadi. Memang benar kata DPR periode lalu yang pernah mengusulkan bahwa penyadapan itu harus atas ijin pengadilan, tetapi KPK menolak dengan alasan itu bentuk pelemahan KPK secara sistematis, masif dan terstruktur.
Yang disesalkan lagi kenapa ada pihak-pihak yang secara membabi buta dan emosi sesaat bahwa KPK terutama pipinannya diberikan kekebalan imun agar tidak tersentuh oleh hukum. Lantas bagaimana apabila oknum KPK melanggar hukum atau paling tidak pernah melanggar hukum di masa lalu? Setiap mempertanyakan terhadap pelanggaran hukum oleh oknum-oknum KPK serta merta komisiomer KPK beserta pendukungnya menganggap itu sebagai bentuk upaya pelemahan KPK. Bagaimana bila telah terjadi kesalahan pada saat perekrutan oleh panitia seleksi komisioner KPK? Betul seperti yang diutarakan oleh ahli hukum pidana Profesor Muzamil pada acara di ILC tanggal 3 Februari 2015 bahwa pemerintah saat ini harus segera mencari anggota pansel komisioner KPK sebab tugas pimpinan KPK akan berakhir pada bulan Desember 2015. Ditambahkan pula oleh politisi kontroversial Ruhut bahwa harus dicari anggota pansel yang berhati malaikat, dan DPR hanya punya kewengan menyetujui atau tidak pilihan tersebut jadi jangan pula DPR dilibatkan terlalu jauh. Sekali lagi yang harus diperhatikan oleh anggota pansel yaitu pilihlah orang yang berani jujur dan berintegritas. Jangan seperti Samad katanya berani mati memberantas korupsi tetapi dipanggil Presiden atas kemelut perseteruan antara KPK vs Polri menolak hadir dengan alasan takut jiwanya terancam. Baru anggotanya dicokok aparat kepolisian, sudah mewek minta perlindungan TNI.Sikap begini ini yang membahayakan negara, bisa mengadu domba antara TNI dan Polri. Lihat itu cara-cara Samad yang tidak sama dengan cara-cara komisioner KPK terdahulu, memanggil media terus berkoar akan menjadikan tersangka Si Polan, Si Baco dan seterusnya termasuk sengaja membocorkan sprindik tak lain untuk mengolah emosi dan mental calon tersangka. Kalau cara-cara begini masih diteruskan mah ini model sinetronisasi kasus.
Tentunya kita tunggu saja berani apa tidak Samad berkata jujur seperti slogannya, jangan pula dijawab itu hanya fitnah. Kalau memang itu fitnah, laporkan saja orang-orang yang kata dia memfitnah itu. Jangan ngumpet dan berlindung dibalik Upaya Pelemahan KPK. Harus bisa bedakan oknum dengan KPK. Ingat, yang bisa melemahkan KPK adalah oknum-oknum di internal KPK itu sendiri bukan dari luar. Kalau kelakuan komisionernya seperti ini, lambat laun KPK akan lemah dengan sendirinya sebab tidak dipercaya oleh rakyat. Komisioner KPK sudah digaji besar dan anggaran yang besar pula yang sudah diberikan oleh negara, jadi jangan suka main-main, apalagi menjadikan kebijakan KPK dijadikan komoditi politik buat kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Berani jujur itu hebat.
