HEADLINE

Tak Sepantasnya Difabel Didiskriminasi

22 Februari 2012 23:59:33 Diperbarui: 25 Juni 2015 19:18:33 Dibaca : Komentar : Nilai : Durasi Baca :
Tak Sepantasnya Difabel Didiskriminasi
13299652171352896237

Ilustrasi/Admin (Shutterstock)
Rahma Anggareni, 31, warga Margaasih Indah, Cimahi Selatan, Bandung bersama Rico Milano, 41; Wahyu Fitiyanto, 28;  Siswandi, 25,; Afriyanto, 29; Oyi Sukandar, 38,; Iskak Santika, 19 dan Sansan Sanjaya, 50, mengayuh sepeda onthel menempuh jarak Jakarta-Bali. Mereka  memanfaatkan masjid dan musala di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di pinggiran jalan untuk menginap semalam. Untuk memenuhi kebutuhan logistik, mereka mengandalkan bekal makanan dan uang saku yang mereka bawa dari rumah masing-masing. Senin siang, 20 Februari 2012 lalu, delapan penyandang tunarungu itu mampir di Kantor Bupati Klaten dan kemudian menuju Kota Solo. Mereka menempuh perjalanan selama enam hari dari Jakarta untuk sampai di Klaten dan kemudian mampir di Solo. Di Klaten mereka berniat menemui Bupati Klaten, Sunarna, guna menyampaikan pesan kemanusiaan, tentang diskriminasi kebijakan dan keberpihakan pemerintah yang masih dirasakan para difabel di seluruh Indonesia. Sayangnya tidak ada yang memahami maksud dan tujuan mereka singgah di Klaten. Keterbatasan komunikasi membuat orang-orang yang melihatnya kesulitan memahami maksud dan tujuan mereka. Hanya sebuah buku yang berisi pemaparan latar belakang perjalanan mereka yang memberikan penjelasan maksud dan tujuan perjalanan mereka. Voanews.com memberitakan pada Selasa, 21 Februari 2012, rombongan pesepeda tunarungu ini mampir di Balaikota Solo. Mereka ditemui Wakil Walikota Solo, FX Hadi Rudyatm. Mereka bertemu Rudy--panggilan akrab Wakil Walikota Solo--dengan mengenakan kaus putih bertuliskan Indonesia Deaf Bike Adventure atau Komunitas Tunarungu Bersepeda Indonesia. Salah seorang dari mereka berbicara dengan menggunakan bahasa isyarat menggerakkan tangan. Juru bicara Komunitas Tunarungu Bersepeda Indonesia, Dian Sasmita, mengatakan komunitas tunarungu ini ingin mengampanyekan peduli disabilitas atau kecacatan sekaligus kampanye gerakan sehat bersepeda antipolusi. Saat menemui para pesepeda tunarungu itu, Rudy memberikan dukungan pada kampanye peduli  disabilitas tersebut. Rudy menyatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo bertekad menjadikan Kota Solo sebagai kota yang ramah pada pengguna sepeda maupun para pejalan kaki. Isu paling mendasar yang diusung para pesepeda tunarungu ini adalah isu tentang diskriminasi terhadap kalanan difabel. Sampai saat ini, pemerintah belum menunjukkan keberpihakan kepada difabel secara optimal. Kota Solo dikenal sebagai kota difabel karena di kota ini terdapat pusat rehabilitasi dan pemberdayaan difabel yang dirintis oleh Prof dr Soeharso. Pemerintah Kota Solo juga sudah memberlakukan Perda tentang Kesetaraan Difabel. Pemerintah Kabupaten Klaten pada 2011 lalu juag sudah memberlakukan Perda tentang Difabel. Namun, kedua pemerintah daerah ini belu optimal menegakkan Perda tersebut. Kebijakan pemerintah daerah dia dua wilayah ini juga belum optimal berpihak kepada difabel. Di Klaten cukup banyak difabel yang memiliki usaha mikro atau kecil yang menjadi sumber penghidupan mereka. Dan sampai saat ini, para difabel pengusaha mikro ini sangat kesulitan mengakses suber permodalan. Mereka dinilai tak layak mendapat pinjaman modal dari perbankan atau pinjaman bergulir dari pemerintah. Di Klaten pernah ada seorang difabel yang punya usaha kerajinan tangan dan bermaksud mengembangkan usahanya. Dia mendatangi Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro  Kecil Menengah. Dia tepat datang ke kantor ini karena di Klaten memang instansi ini yang punya wewenang terkait pengembangan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah. Tetapi, sesampai di kantor itu, sang difabel ini justru disarankan agar datang ke Dinas Sosial. Kondisinya yang cacat rupanya memunculkan persepsi dari pejabat di dinas itu bahwa selayaknya dia meminta bantuan ke Dinas Sosial, sebagaimana para gelandangan dan pengemis yang biasa diurusi oleh Dinas Sosial. Realitas diskriminasi seperti itu dirasakan sebagian besar difabel di Indonesia di semua sektor kehidupan. Di dunai pendidikan, mereka kesulitan masuk ke sekolah biasa, bukan SLB. Sementara di beberapa daerah, termasuk di Solo, sudah menerapkan program sekolah inklusi, namun pelaksanaannya jauh dari optimal. Prinpsip sekolah biasa masih "menyarankan" para difabel sekolah di SLB. Warga sekolah biasa juga belum sepenuhnya memahami bahwa para difabel adalah manusia biasa yang kebetulan punya kemampuan berbeda karena kondisi fisik yang cacat. Perjalanan pesepeda tunarungu ini adalah untuk mengampanyekan pemahaan bahwa difabel sesungguhnya manusia normal. Mereka bisa berdaya, berkarya dan berprestasi sebagaiana manusia tak cacat. Mereka hanya punya kemampuan yang berbeda akibat kecacatan fisik. Mereka tak sepantasanya didiskriminasi. Mendiskriminasikan mereka berarti mengkhianati nilai-nilai kemanusiaan. Kita harus ingat dan paham paham bahwa siapa pun bisa menjadi difabel. Difabilitas tak hanya bawaan lahir. Semua orang bisa menjadi difabel. Mereka adalah kita dan kita adalah mereka.

ichwan prasetyo

/ichwan.prasetyo

Saya jurnalis, suka membaca buku, suka mengoleksi buku, suka berkawan, tak suka pada kemunafikan. Saya memilih lebih baik hidup terasing daripada menyerah pada kemunafikan.
Selengkapnya...

KOMPASIANA ADALAH PLATFORM BLOG, SETIAP ARTIKEL MENJADI TANGGUNGJAWAB PENULIS.

NILAI :

Daftarkan email Anda untuk mendapatkan cerita dan opini pilihan dari Kompasiana