Mohon tunggu...
Hillon Goa
Hillon Goa Mohon Tunggu... -

Lelaki biasa yang merindukan Indonesia yang tertib dan nyaman. Bangga menjadi anggota GEMAHIRA (Gerakan Masyarakat Hirau Aturan). Kalau anda juga rindu Indonesia yang tertib dan nyaman, ayo bergabung di GEMAHIRA(klik saja)

Selanjutnya

Tutup

Politik

Parah, Anggota DPR Tuna Sila

2 Juni 2010   01:42 Diperbarui: 26 Juni 2015   15:48 509
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Artikel Menarik Terkini

-----------------------------------------------------------------------

Gemas dan gregetan kala membaca tulisan di 'Aku bangga Jadi Orang Indonesia' soal anggota legislatif yang tidak hafal Pancasila justru pada saat menghadiri peringatan nasional Hari Lahirnya Pancasila 2010 yang dihadiri pula oleh Presiden RI dan para petinggi negeri. (Kalau mau tahu orang-orangnya, klik saja link diatas) Betapa tidak? Para anggota DPR itu tugas utamanya adalah legislasi, dus membuat produk hukum, dan Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di negeri ini. Sebagai penghasil produk hukum seharusnya Pancasila sudah mendarah daging dalam jiwa mereka sehingga satu potong kata saja dalam rancangan undang-undang yang bertentangan dengan Pancasila secara otomatis membunyikan sirine keras dalam jiwa mereka untuk mengatakan TIDAK! Lah, ini hafal saja tidak.... Opo Tumon? Pancasila adalah falsafah bangsa dan menjadi dasar negara kita dengan nilai-nilai inti (values) yang semestinya telah tertanam dalam sanubari anak bangsa, apalagi anggota DPR yang (lebih sering tidak) terhormat itu. Orang bijak bilang "Values is something burning inside that make us easier to say NO!", sesuatu yang membara dalam hati yang membuat kita mudah mengatakan TIDAK untuk hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai itu. Jelaslah sudah, mengapa ada begitu banyak produk hukum yang "ANTI PANCASILA" mulai dari (dan terutama yang berkaitan dengan) sila ke 1 (banyak lho saudara sebangsa yang belum bisa beribadah karena dipersulit mendirikan tempat ibadah mereka), hingga sila ke 5 (ada ratusan PERDA ajaib yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45). Mungkin Mahkamah Konstitusi harus proaktif menguji ulang semua produk hukum Anti Pancasila itu! Soal sila ke 1 itu karena sudah diganti dengan "Keuangan Yang Maha Kuasa". Agama kemudian menjadi komoditas politik, demi kekuasaan dan uang! Minta Amplop...eh Minta Ampun deh!

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun