Menyegarkan Pancasila dengan Perdamaian

Paradoks dalam demokrasi kita saat ini adalah kita menyadari ada sebagian dari hal-hal yang berguna yang dilakukan di masa rezim otoritarianisme Orde Baru. Yakni doktrinasi ideologi di mana perbedaan harus diterima sebagai sesuatu yang mutlak.Sejumlah orang, atau banyak orang, yang telah memiliki kesadaran di masa Orde Baru, tahu betul bahwa proses indoktrinasi itu dilakukan dengan cara yang mengerikan. Misalnya, membantai sekelompok orang yang dianggap komunis atau bahkan berideologi Islam yang dituding ingin mengganti Pancasila. Bahwa gesekan atas nama perbedaan agama cenderung minimal di era Orde Baru, jika dibandingkan dengan kehidupan kita dalam hari-hari ini, itu benar adanya. 

Namun kita tidak akan kembali ke zaman itu di mana aksi membela Pancasila bisa dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau bahkan membunuh manusia. Tidak. Pancasila kini adalah ideologi yang ditegakkan dengan jalan perdamaian. Anda kini boleh mengkritik pemerintah sebagai konsekuensi dari kebebasan -- sesuatu yang tidak bisa Anda lakukan di era Orde Baru.

Yang perlu kita review kini adalah bagaimana pendidikan tentang nilai toleransi dalam Pancasila yang diperoleh di sekolah-sekolah menjadi seakan tak berfungsi. Tajamnya perselisihan atas nama perbedaan agama seolah-olah meluruhkan nilai-nilai dalam mata pelajaran Pancasila yang telah dijejalkan kepada anak-anak sejak Sekolah Dasar. Sistem adalah persoalan di sini. Menurut psikolog anak dan remaja, Elizabeth Santosa, metode pendidikan Pancasila yang kita anut sekarang adalah memaksa anak untuk menghapal nilai-nilai sebagai bagian dari cara untuk mendapatkan nilai pada saat ujian sekolah."Kalau pun tidak ada mata pelajaran PPKN dan PMP selama nilai-nilainya dimasukkan dalam setiap mata pelajaran, it's OK. Dari pada dimasukkan ke satu mata pelajaran (khusus) tetapi tidak ada contohnya," kata Elizabeth.

Jika kita mau jujur, kenyataan ini pada dasarnya adalah buah dari metode indoktrinasi yang dilakukan di era Orde Baru. Di masa itu, anak-anak di sekolah hanya diminta menghapal nilai-nilai Pancasila tanpa memberi contoh dalam praktik. Sebab, dalam beberapa hal rezim justru melanggar Pancasila dengan penggunaan kekerasan terhadap warga negara atas nama Pancasila.

Konsekuensinya kini terbentang di depan mata. Berdasarkan riset Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri Jakarta yang dirilis pada akhir tahun lalu, mayoritas guru Pendidikan Agama Islam di pendidikan dasar dan menengah menolak kepemimpinan non-muslim. Baik pemimpin daerah, kepala dinas, atau kepala sekolah.

Cara terbaik untuk mewujudkan perdamaian dalam kebhinnekaan adalah memandang Pancasila dengan cara yang baru. Cara di mana kini kita tidak lagi hidup dalam keterkekangan otoritarianisme, sekaligus ancaman terhadap perdamaian itu kian menguat karena keterbukaan demokrasi sebagai buah dari selesainya Orde Baru.Ini adalah momen terbaik untuk mewujudkan Pancasila yang kita idam-idamkan. 

Demokrasi telah membuka perdebatan mana yang layak mana yang tidak, mana yang masuk akal dan mana yang irasional. Kembali ke sekolah dan mendorong sistem pendidikan yang lebih peacefull akan menjawab pertanyaan kita tentang mengapa doktrin Pancasila yang begitu ketat di masa Orde Baru seakan luntur hanya karena peristiwa politik seperti Pilkada DKI Jakarta 2017.