Media

Pancasila, Ekonomi dan Peradaban Indonesia

1 April 2014   04:49 Diperbarui: 24 Juni 2015   00:14 259 0 0

Indonesia adalah Negara yang memiliki historis masa ke emasan sebelum terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum terbentuknya Negara-negara seperti saat ini, Bangsa Indonesia masuk dalambagian wilayah Nusantara. Lihat saja kerajaan Majapahit yang merupakan salah satu kerajaan yang mampu menguasai Nusantara adalah sebuah catatan sejarah yang membanggakan bagi Indonesia. Berkat patih Gajah Mada dengan Sumpah palapa-nya Nusantara mampu ditalukkan oleh majapahit ketika masa kepemimpinan Hayam Huruk. Suatu Bangsa yang besar tentu telah sanggup membangun kemajuan ekonomi masyarakatnya. Karena kemajuan ekonomi suatu Bangsa adalah prestasi dari kejayaan suatu bangsa. Ekonomi yang maju adalah keadaan yang mampu mensejahterakan masyaraknya.


Sejak di proklamirkan kemerdekaan Indonesiapada tanggal 17 agustus1945, Indonesia telah mendaulatkan dirinya sebagai bangsa yang bebas darikeadaan penjajahan dari bangsa yang lain. 350 tahun Indonesia dijajah Bangsa Belanda dan 3,5 tahun dijajah oleh Bangsa Jepang. Kondisi waktu yang tidak sebentar, Indonesia yang memilki kekayaan alam yang sangat melimpahnya namun tidak mampu menjadi Bangsa yang berdaulat akan kekayaan alamnya selama berabad-abad. Selama dijajah, rakyat Indonesia dipaksa untuk bekerja untuk bangsa penjajah yang notabenenya melanggar nilai-nilai keadilan dan kemanusian demi kepentingan bangsa penjajah.


Kemerdekaan yang diperjuangkan oleh rakyat Indonesia pada tahun 1945 adalah suatu perjuangan dan sikap rakyat Indonesiakarena kesamaan nasib,kesamaan visi dan kesamaan jiwa nasionalis. Bangsa yang masih berada pada keadaan yang masih terjajah oleh bangsa lain, maka bangsa yang terjajah akan dibatasi kebutuhannya dalam apapun bentuknya.


Saat ini bangsa Indonesia telah memiliki carakter tersendiri semenjak rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Indonesia telah memilki ideologi sendiri, ideologi yang mencerminkan karakter Indonesia yaitu ideologi Pancasila. Semenjak Indonesia menobatkan diri sebagai suatu bangsa sendiri, Indonesia memilki pemerintah sendiri, Indonesia memliki regulasi sendiri. Pemerintah memilk tugas dan tanggung jawab atas atas kemakmuran rakyatnya. Dan isi sila di dalam tubuh ideologi pancasila merupakan janji pendidiri bangsaatau founding father bangsa Indonesia untuk seluruh rayat Indonesia.


Masalah kemiskinan yang diderita oleh rakyat adalah suatu ketidak berhasilah pemerintah untu memakmurkan masyarakatnya. KemiskinanMenurut kreteria Bank Indonesia, (1) jika 40 % jumlah penduduk dengan pendapatan terendah menerima kurang dari 12% dari pedapatan nasional, maka disebut pembagian pendapatan nasional yang sangat timpang,(2) jika 40% jumlah pnduduk dengan pendapatan terendah menerima 12-17 % & dari pendapatan nasional, maka disebut ketidakmerataan sedang, dan (3) jika 40% jumlah penduduk dengan pendapatan terendah menerima lebih dari 17% dari pendapatan nasional, maka disebut ketidak-merataan rendah.


Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2013, Petumbuhan Produk Domestik Bruto(PDB) Indonesia tumbuh cukup baik yaitu sebesar 5,78% namun tidak sebanding dengan keadaan jumlah tingkat kemiskinan penduduk Indonesia Jumlah penduduk miskin pada September 2013 5ebanyak 28,55 juta orang (11persen), bertambah 0,48 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin Maret 2013 yang sebesar 28,07 juta orang (11,37 persen). Disamping itu Negara Indonesia yang dihuni oleh penduduk kurang lebih 237,6 juta jiwa, menurut data BPS 2013 jumlah angkatan kerja sebanyak 3,0 juta orang pada bulan Agustus 2013 Sementara jumlah penganggur pada Agustus 2013 mengalami sedikit peningkatan yaitu sebanyak 220 ribu orang jika dibanding keadaan Februari 2013 (data BPS tahun 2013).


Keadaan kemiskinan yang masih tinggi menunjukkan bahwa pada umumnya tidak memilki aktor produksi sendiri, seperti tanah yang cukup, modal ataupun keterampilan. Faktor produksi yang dimiliki umumnya sedikit, sehingga kemampuan untuk memperoleh pendapatan menjadi sangat terbatas.


Di samping itu, keadaan tingkat penganguran yang tinggi menunjukkan bahwa tenaga kerja yang tersedia tidak mendapatkan tempat untuk diterima dalam pasar tenaga kerja karena tidak memilki keterampilan dan kemampuan inovasi produksi. Padahal tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang dibutuhkan dalam suatu proses produksi. Untuk keluar dari keadaan ini, maka suatu Negara harus menitikberatkan pada peningkatan kualitas modal manusianya atau infrastruktur intlektualnya. Menurut pendapat ibnu khaldun, faktor produksi yang paling utama adalah tenaga kerja dan hambatan satu-satunya bagi pembangunan adalah kurangnya persediaan tenaga kerja yang terampil. Proses komolatif ini menurut ibnu khaldunmerupakan suatu teori ekonomi tentang pembangunan. Keadaan manusia yang berkualitas dan terlatih tentu mampu memberikan hasil produk inovatif yang bisa bersaing di pasar. Dan pasar ini menurut Ibnu Khaldun menjadi tugas penguasa atau pemerintah untuk menciptkannya supaya terjadi kelebihan produk domestik. Sehingga ketika terjadi surplus produk dalam pasar domestik maka bisa dimanfaatkan untuk di eksport ke luar pasar domestik.


Dengan keadaan banyaknya kualitas tenaga kerja dalam negeri, maka akan mengakibatkan semakin banyaknya pula peningkatan produk-produk dalam negeri. Kelebihan penawaran dari pada permintaan di pasar domestik bisa dimanfaatkan pada eksport ke luar pasar domestik, sehingga dengan demikian tenaga kerja lokal mendapatkan tempat di pasar tenaga kerja dalam negeri.


Pemerintah memilki tugas besar dalam meningkatkan kualitas masyarakatnya dengan tujuan untuk membangun peradaban ekonomi suatu Negara. Awal perjuangan rakyat Indonesia mendirikan Negara Indonesia saat ini merupakan amanah bagi penerus-penerus pemimpin bangsa ini. Para founding father negeri ini telah memberikan janji pada rakyat Indonesia yang telah tertuang dalam pasal-pasal Undang-undang Dasar 1945. Maka dari itu adalah tanggung jawab pemangku kebijakan untuk memberikan janji itu pada masyarakat indonesia.


Politik dan ekonomi dalam memajukan peradaban suatu bangsa tentu tidak bisa dipisahkan, keduanya ini memiliki suatu keterkaitan. Maka perlu ada suatu formulasi dalam membangun suatu bangsa menjadi bangsa yang lebih bermartabat dan disegani oleh bangsa lain. Maka dari itu harus dikaitkan antara kekayaan Negara, rakyat, pemeritah/penguasa, nilai-nilai ideologidan orientasi pembangunan sesuai cita-cita ideologi. Kalau kita mencoba melihat pemikiranya ibnu khaldun dalam konteks ekonomi dan politik ibnu khaldun memlki pendapat bahwa pemerintah harus memilki syariah (nilai islam), kekayaan/ekonomi,masyarakat,pembangunan dan keadilan. Menurutnya pemerintah tidak dapat diwujudkan kecuali dengan implementasi syariah, syariah tidak dapat diwujudkan kecuali oleh pemerintah, pemerintah tidak dapat memperoleh kekuasaan kecuali oleh masyarakat, pemerintah yang kokoh tidak akan terwujud tanpa ekonomi yang tangguh, masyarakat tidak dapat terwujud kecuali dengan ekonomi/kekayaan, kekayaan tidak dapat diperoleh kecuali dengan pembangunan, pembangunan tidak dapat dicapai kecuali dengan keadilan, penguasa atau pemerintah bertanggung jawab mewujudkan keadilan, dan keadilan merupakan mizan yang dievaluasi oleh Allah.


Kalau kita coba menyadari keadaan Negara Indonesia, Indonesia telah memiliki nila-nilai ideologi yaitu ideologi pancasila sebagai penyamaan dengan nilai-nilai syariah, dan penguasa atau pemerintah dituntut harus mampu dan serius untuk mewujudkan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tinggal bagaimana pemerintah saat ini harus mampu dan serius untuk mensinergikan nilai-nilai pancasila dalam proses pembangunan untuk meningkatkan kemajuan ekonomi Negara. Kemajuan ekonomi harus disinergikan juga dengan penigkatan kualitas masyarakat Indonesia, sehingga mampu berperan aktif dalam aktivitas proses ekonomi. Ketika masyakat indonesia sudah berkualitas dan kuat, maka masyarakat akan menciptkan ekonomi yang kuat/maju dan dengan ekonomi yang kuat/maju Negara Indonesia ini akan menjadi bangsa yang kuat dan beradab.