Indonesia mengakhiri kiprahnya di gelaran SEA Games 2017 Malaysia dengan menempati peringkat ke 5 dengan perolehan 38 emas, 62 perak dan 87 perunggu total jumlah medali yang dikumpulkan kontingen kita adalah 187 medali. Perolehan kontingen Indonesia jauh dari target awal yang mematok 55 medali emas.
Sebagian kalangan mengatakan bahwa menjadi peringkat kelima adalah seperti "kiamat" bagi olahraga Indonesia, pernyataan-pernyataan seperti ; pemerintah gagal, Menpora dicopot, memalukan negara besar kalah dengan Vietnam apalagi Singapur, dan masih banyak lagi sindiran dan cemohaan dari berbagai kalangan terkait prestasi kita di SEA Games kali ini.
Padahal kalau mau dicermati lebih dalam prestasi Indonesia tidak jelek -- jelek amat. Secara total medali Indonesia ebrad ditempat ketiga dengan 187, dibawah Malaysia (tuan rumah) 313, dan Thailand 242. Juga perlu diingat beberapa hal diluar batas kemampuan atlet kita dalam mempersembahkan emas. Ingat kejadian Sepaktakraw putri?, lalu di cabang pencak silat yang awalnya ditargetkan meraih 6 yang ternyata hanya 2 emas karena kepepimpinan wasit? Bulutangkis yang harus  membagi kekuatannya dengan kejuaran dunia? Dan juga apakah meraih perak di cabang basket putra kalah dari Filipina adalah dicap gagal? Masih bisa diperdebatkan.
Sama juga Timnas sepakbola meraih perunggu apakah bisa dikatakan anak asuhan Luis Milla gagal total? Mari kita juga menghargai jerih payah para pemain kita sebelum memvonis mereka gagal. Mengenai faktor keuntungan tuan rumah menurut penulis mungkin ada sekitar 5-10 Â medali tambahan yang seharusnya bisa direbut oleh tim kita kalau pertandingan dalam keadaan fair.
Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, siapa yang harus disalahkan akan prestasi jeblok ini? Apakah prestasi olahraga Indonesia akan seperti ini terus? Belum lagi sebentar lagi kita akan menghadapi event lebih besar lagi, Asian Games, selain dituntut untuk sukses sebagai penyelenggara kita juga dituntut sukses dalam berprestasi.
Berbicara mengenai prestasi hal yang paling utama tentunya adalah ketersedian atlet dan pelatih yang baik, dan penulis yakin di Indonesia tidak akan pernah kekurangan dua hal tersebut karena dari Sabang sampai Merauke terdapat banyak atlet -- atlet yang berpotensi ke pentas dunia apapun bidang olahraganya. Yang penulis lihat sebagi masalah utama adalah pada pembinaan atau badan/orang yang diberi mandat dalam mengurusi olahraga tersebut. Yang menjadi sorotan adalah tentunya para pengurus cabang olahraga tersebut baik di tingkat Nasional maupun di tingkat daerah (Provinsi dan Kabupaten). Memang ada beberapa induk cabang olaharaga yang bisa menjalankan organisasinya dengan baik. Tetapi itu bisa dihitung dengan jari dan gaungnya hanya ditingkat nasional saja.
Boleh dibilang saat ini menjadi ketua umum di induk cabang olahraga Indonesia lebih kepada peningkatan Prestise pribadi sang Ketua Umum dan juga menjadi panggung politik daripada memikirkan dengan serius keberlangsungan dan kemajuan cabang olahraga tersebut.
Paling gampang ambil sepakbola. Mungkin di tingkat Nasional Ketua Umum PSSI yang baru sudah melakukan banyak terobosan berarti untuk kemajuan sepakbola Indonesia, dari kompetisi liga yang dibuat sebaik dan semanrik mungkin, juga urusan Timnas yang semakin mendapatkan perhatian.
Tetapi bagaimana dengan para pengurus pemprov? Bahkan sampai sekarang banyak provinsi -- provinsi belum juga bisa membina klub -- klubnya untuk berkompetisi di ajang tertingi liga Indonesia, ambil contoh Provinsi Jambi, Provinsi Kalimantan Barat, NTB, NTT, Maluku. Apakah disana tidak pemprov ? apakah disana tidak pemain yang bagus? Apakah disana kurang pelatih yang mengerti sepakbola? Sehingga sampai sekarang tidak ada satupun klub dari daerah tersebut bisa berbicara di tingkat nasional.Jawabannya tetnunya bukan pada ketersediaan pemain dan pelatih, tetapi kepada salah urus pemprov daerah tersebut dalam membina sepakbola.
Perebutan kursi pucuk pimpinan juga kadang menjadikan dualisme kepemimpinan seperti yang terjadi di induk olahraga Tenis meja (PB PTMSI), karena sama -- sama ngotot merasa yang berhak. Ada juga yang sudah menjabat tetapi langsung melempem secara program dan prestasi, ambil contoh olahraga Tennis yang sampai sekarang tidak bisa menghadirkan satupun wakil Indonesia di babak utama Grand Slam.
Kepengurusan olahraga di tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten yang notabene banyak dikuasai oleh para pejabat -- pejabat yang sebenarnya tidak berkompeten membidangi hal tersebut. Selain para pejabat juga jabatan dipegang oleh tokoh -- tokoh yang dipilih bukan karena kompetensinya tetapi hanya karena nama besar dan pengaruhnya. Para tokoh ini ingin menjadi ketua agar foto/gambar dirinya bisa dipajang dimana -- mana pada setiap kegiatan. Padahal kegiatan tersebut hanya bersifat sporadik tanpa jenjang yang jelas.
Kalau mau bukti cukup mudah melihat, apabila mau ada pilkada atau sejenisnya maka akan marak diadakan segala jenis tournament, yang paling sering tentunya adalah sepakbola. Karena apa diadakan? Karena untuk meraih simpati massa. Belum lagi turnamnet usia muda yang dilakukan 5 tahun sekali setiap mau dekat pilkada, kalau ditanya untuk mencari bibit muda perpotensi. Jawaban klise dan asal jawab tanpa ada tindak lanjutnya setelah turnamenet selesai.
Fenomena ini bukan hanya saat ini berlangsung tetapi sudah berpuluh tahun terjadi di pembinaan atlet Indonesia. Banyak atlet berpotensi di daerah yang bingung mau melanjutkan prestasi olahraganya si tingkat kabupaten atau provinsi. Karena mentok ujung -- ujungnya ganti profesi sesuai dengan arahan orang tua atau sesuai kesempatan yang ada.
Dalam menentukan siapa -- siapa yang menjadi ketua dan programnya tentu saja itu domain dari masing -- masing induk olahraga. Pemerintah dalam hal ini Kemenpora tentu saja tidak bisa terlalu masuk kedalam mengurusi rumah tangga induk cabang olahraga tersebut.
Melihat kenyataan yang ada sekarang, bahwa olahraga di Indonesia saat ini belum bisa lepas dari pengaruh politik, baik ditingkat pusat maupun di daerah. Olahraga masih dijadikan ajang untuk meraih Prestise, ajang panggung politik untuk meraih simpati massa. Mungkin kedepannya perlu dibuat terobosan tentang aturan bahwa yang menjadi ketua induk olahraga tidak boleh dijabat oleh mereka yang sedang aktif menjadi pejabat publik. Atau boleh juga ditambahkan bahwa pemerintah juga mendapatkan jatah suara dalam setiap pemilihan ketua umum di tingkat pusat. Sehingga dalam hal ini pemerintah juga mempunyai tanggung jawab lebih dalam membina oelahraga Indonesia.
Hal itu bukan mengkebiri bahwa orang yang penjabat di jabatan publik tidak boleh ikut memberi sumbangsih kepada kemajuan olahraga Indonesia, tetapi hal ini lebih kepada bagaimana olahraga Indonesia dapat lebih mandiri, dapat lebih dipikirkan oleh para pemimpinnya. Kalau para pemimpinnya lebih banyak waktu untuk memikirkan kemajuan olahraga yang dipimpinnya, mungkin olahraga di Indonesia ke depannya ada harapan untuk bersaing dengan negara -- negara lainnya.
