Akhir 2016 dan awal 2017 saya membaca berita seputar tenaga kerja asing tidak resmi (TKA ilegal) dengan cara 'menunggangi' visa atau izin kunjungan ke Indonesia. Yang menjadi sorotan tajam adalah, sebagian pelakunya adalah warga negara asing (WNA) asal Tiongkok.
Senin (26/12), Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono di Suaranews.com mengatakan pada tahun 2015 saja warga negara Tiongkok yang masuk ke Indonesia itu mencapai jumlah 1.401.443 orang. Di antaranya mengunakan fasilitas bebas visa dan kemudian yang keluar dari Indonesia sejumlah 1.452.249 (ada selisih 50 ribuan WNA asal Tiongkok). Jadi menurutnya bukan hanya 26 ribu seperti dikatakan Presiden Joko Widodo.
Sementara dalam pada Rabu (28/12), Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa tenaga kerja Tiongkok di Indonesia saat ini hanya berjumlah 21.000 orang, tidak sampai jutaan orang seperti yang banyak diisukan. Dalam edisi Jumat (30/12), Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki menilai, isu serbuan tenaga kerja asal Tiongkok sengaja diciptakan oleh sejumlah pihak untuk menciptakan framing politik tertentu di masyarakat.
Di sisi lain, saya pun membaca beberapa berita tahun 2016. Tak kalah banyak dari Tiongkok, warga negara Indonesia yang menjadi tenaga kerja ilegal di negara lain tidaklah sedikit. Baiklah jika saya tuliskan jumlah ini dari tiga negara tujuan saja, yaitu Malaysia, Taiwan dan Korsel.
Di Malaysia, menurut Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Hermono dalam Media Indonesia, Ahad (6/11), terdapat 1,3 juta warga Indonesia yang bekerja tidak secara resmi alias ilegal di Malaysia. Di Taiwan, menurut Deputi Direktur Jenderal Pengembangan Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja Taiwan, Tsai Meng Liang, dalam Antara di Taipei, Jumat (15/7), 45 % dari jumlah pekerja asing ilegal di Taiwan berasal dari Indonesia, dengan jumlah sekitar 23.000 orang . Di Korea Selatan, Dubes RI untuk Korsel John Prasetio dalam Batam Pos pada Kamis (7/4), pernah mengatakan bahwa jumlah TKI ilegal di sana diperkirakan sudah mencapai angka 7 ribuan.
Tenaga Kerja Ilegal
Saya perhatikan, setiap berita mengenai tenaga kerja ilegal, baik asal Indonesia ke suatu negara maupun asal asing ke Indonesia, yang dimaksud dengan pekerja pada berita tersebut adalah para buruh kasar. Saya tidak menemukan pembahasan mengenai tenaga kerja berspesifikasi ahli.
Mungkin, kalau sudah disebut “ahli”, statusnya pasti legal karena urusan keimigrasian sudah langsung dilakukan oleh negara dan perusahaan bersangkutan. Sedangkan buruh kasar mungkin tidak sempat melalui urusan imigrasi yang diurus oleh badan hukum yang ditunjuk oleh masing-masing negara.
Yang jelas, pendapat saya, status “legal” dan “ilegal” terhadap seorang tenaga kerja asing di suatu negara berkaitan erat dengan aspek administrasi dan rekomendasi negara, yang dalam hal ini adalah departemen atau lembaga imigrasi setiap negara. Dan, seseorang berstatus “legal-ilegal”, tentu saja, berdampak pada fokus kegiatan dan keamanan dalam seluruh proses kegiatannya yang bisa menjadi dasar kekuatan hukum pada negara terkait.
Atau, barangkali, perhatian dan pendapat saya ini sangat kacau dan tidak bermutu. Saya mohon maaf jika memang kacau dan tidak bermutu.
Untung dan Rugi
Saya menduga, mengenai realitas tenaga kerja ilegal tersebut berkaitan dengan nilai untung-rugi secara materi, bukan hanya persoalan berbangsa-bernegara. Tenaga kerja ilegal dianggap bahkan dihakimi sebagai sosok yang “nista” adalah ketika ia sama sekali tidak mendatangkan keuntungan bagi sekelompok komentator, bahkan justru merugikan.
