Pun demikian keberhasilan Puan menduduki kursi Ketua DPR. Tanpa mendapat restu Megawati, Puan Maharani tidak akan mungkin menjadi Ketua DPR RI.
Di sinilah letak 'kelayakan' Puan menjadi Ketua DPR. Selain partainya menjadi peraih kursi terbanyak pertama di DPR dan juga punya nilai plus sebagai caleg dengan perolehan suara terbanyak nasional, Puan Maharani sudah pasti mendapat restu dari Ketua Umum PDI-P.
Seandainya Puan Maharani bukan anak Megawati, belum tentu dengan begitu mulusnya dia bisa menduduki kursi Ketua DPR sebab belum tentu pula akan mendapat restu dari  ketua umum PDIP.
Bagaimana dengan kelayakan dari segi kualitas seorang Puan Maharani untuk menduduki kursi Ketua DPR RI?
Tulisan ini tidak bisa membahas kelayakan dari sisi kualitas karena keterbatasan saya yang tidak berhasil menemukan referensi tentang prestasi atau apa-apa yang telah dilakukan Puan Maharani selama ini, baik ketika menjadi snggota DPR maupun ketika menjadi Menko.
Saya hanya setuju dengan pidato pertama Puan sebagai Ketua DPR yang mmengharapkan banyak masukan dari masyarakat dan media. Puan juga  menyebut, DPR bukan anti kritik, hanya saja berharap adanya kritik dan masukan yang objektif.
Jika menyebut DPR bukan anti kritik dan berharap adanya  masukan yang objektif, di bawah kepemimpinan Puan Maharani saya berharap DPR RI segera mendorong Presiden Jokowi untuk menerbitkan Perppu pembatalan UU KPK sebagaimana masukan (tuntutan) masyarakat yang disampaikan oleh ribuan mahasiswa.
Itu saja.
