Pilkada 2018, Riuh dan Sedot Anggaran "Gede"
Pilkada 2018 akan menyerap anggaran sekitar Rp11,3 triliun. Anggaran sebesar itu dalam bentuk Naskah Perjanjian Hibah Daerah atau NPHD. Hal itu terungkap ketika Ketua KPU RI Arief Budiman menyampaikan usulan pada rapat Dengar Pendapat di Komisi II DPR di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa.
Sedangkan Badan Pengawas Pemilu RI juga mengusulkan anggaran, besarannya mencapai Rp4,6 triliun dalam bentuk NPHD untuk pengawasan pelaksanaan Pilkada 2018.
Jika saja besarnya angka ini disetujui, bisa jadi Pilkada serentak kali ini menyedot biaya paling “gede” dibanding Pilkada serentak tahun lalu. Pada Pilkada 2017 diselenggarakan di 101 daerah. Saat itu, diperkirakan KPU menggunakan dana sekitar Rp4,2 trilun.
Besarnya anggaran tersebut bisa dipahami lantaran penyelenggaraan Pilkada serentak pada 2018 bakal riuh, akan melibatkan warga pemilih dalam jumlah besar dan daerahnya lebih banyak. Bahkan bisa diwarnai gaduh jika tidak mendapat penanganan cepat tatkala persoalan mencuat. Perlu diwaspadai potensi gangguannya.
Pihak kepolisian dan TNI kembali menjadi andalan, sebagai wasit independen, agar pelaksanaannya berlangsung lancar. Dan, lagi-lagi, isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) bisa jadi mencuat kembali. Tapi, belajar dari kasus Pilkada di Jakarta, tentu aparat sudah membuat peta dan segala potensinya yang akan mengemuka.
Catatan di KPU, ada 171 daerah yang mengikuti pilkada. Termasuk di dalamnya pemilihan gubernur dari provinsi-provinsi besar. Di Pulau Jawa, ada Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Belum lagi Papua, Sulawesi Selatan dan Bali yang memiliki tingkat kerawanan tidak kalah dengan di Pulau Jawa.
Itu artinya, tingkat kerawanan tetap tinggi. Warga di daerah itu kini tengah bersiap memilih pemimpinnya. Pasangan petahana atau lawannya pendatang baru.
Tapi, yang jelas, dengan digelarnya Pilkada yang menyertakan dan melibatkan provinsi terpadat penduduknya, jelas akan menguras tenaga pihak aparat. Khususnya kepolisian.
Terkait persiapan Pilkada itu, KPU RI kini mulai menyempurnakan rekrutmen anggota KPU di daerah. Pelaksanaan seleksi anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota akan berakhir pada Mei 2017.
Agar pelaksanaan Pilkada 2018 dapat berjalan mulus, Ketua KPU RI itu berharap NPHD cair sebelum Agustus 2017. Sebab, Pilkada dimulai pada September 2017.
