Akhir November yang lalu, saya sempatkan sowan ke teman-teman yang masih aktif sebagai penasihat unit kegiatan mahasiswa dan adik-adik mahasiswa USU di kampus USU, Jl. Almamater, Medan.[caption caption="Gedung Pusat Administrasi USU - Rektorat USU (sumber:panoramio)"][/caption]
Menurut keterangan yang saya peroleh dari sumber terpercaya, hingga saat ini konflik antara dosen-dosen dan pejabat dekanat maupun rektorat belum kunjung usai yakni konflik politik kekekuasaan yang tentunya berujung pada bagi-bagi proyek dan dana hibah atau dana sumbangan dari donator maupun sponsor perusahaan. Lebih kacaunya adalah kondisi manajemen USU adalah bermasalah karena melanggar peraturan Menristekdikti (sumber), dimana masa jabatan rektor dan dekan sudah habis pertengahan tahun 2015 yang lalu. Dengan demikian, Majelis Wali Amanat (MWA) USU harus segera melaksanakan arahan Menteri dan Peraturan Pemerintah PP No.16 tahun 2014 perihal statuta USU, yakni mengangkat pejabat Rektor baru. Kondisinya saat ini adalah MWA USU tidak melaksanakan fungsinya maka penyelesaiannya adalah diserahkan kepada Menteri, penanggung jawab atau acting rek tor USU bukan mengangkat pejabat bodong rektor USU (sumber), yang makin menambah kericuhan dan kekacauan pelaksanaan aktivitas belajar-mengajar di kampus USU. Akibatnya, ijazah wisudawan USU yang setiap tahun diselenggarakan bulan Oktober-November 2015 dan Januari- Februari 2016 nanti adalah tidak sah bilah ditandatangani oleh pejabat Rektor bodong (boneka MWA). (Catatan penulis: konfirmasi yang penulis terima dari dosen berupa surat memo kementerian No. 126/M/VII/2015 tertanggal 7 Juli 2015, sesuai dengan Asas Hukum Pengadilan Tata Usaha "Presumption Justae Causa", bahwa setiap keputusan Pejabat Tata Usaha Negara selalu dianggap benar dan sah sebelum ada keputusan hukum tetap yang menyatakan keputusan itu tidak sah dan berlaku. Pejabat rektor dan ijazah sarjana yang ditandatanganinya adalah sah dan berlaku, sepanjang tidak ada gugatan dari orang atau kepentingan yang dirugikan di muka Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan keputusan PTUN berkekuatan hukum tetap yang menyangkut pejabat rektor atau ijazah - mencabut atau mengesahkan).
Sungguh tragis, kampus USU yang dikenal sebagai pelopor dan teladan bagi kampus negeri di Pulau Sumatera menjadi bulan-bulanan dan sapi perahan sekelompok oknum pejabat universitas demi kepentingan uang dan gila kekuasaan.
Mahasiswa – mahasiswa USU saat ini nampaknya sudah hilang akal sehat juga dan mandul dalam memperjuangkan keberadaan dan kondisi kritis kampusnya. Mereka seakan-akan rela nasibnya menjadi sama dengan perguruan tinggi swasta medan yang abal-abal atau di non-aktifkan karena izinnya bermasalah dan fasilitas serta dosennya tidak memenuhi syarat untuk penyelenggaraan pendidikan sesuai standart Kementerian. Adik-adik mahasiswa yang saya coba untuk gugah supaya bangkit menyuarakan dan bersatu untuk kepentingan masa depan kampus USU dan legalitas ijazah mereka nampaknya bisu dan loyo, beralasan mengejar menyelesaikan tamat tepat waktu dan menyelamatkan diri dari DO. Miris melihat kondisi kampus tempat saya menimba ilmu dan membangun persahabatan dahulu menjadi sarang penyamun para oknum pejabat Universitas.
Memang masih saya temukan dan dengar abang-abang Dosen USU yang berjuang demi menyelamatkan kampus USU dari degradasi dan sarang penyamun, namun kekuatannya tidak sebanding dengan jumlah dan “amunisi” kelompok penyamun. Boleh dikatakan, hampir kalah telak. Jadi apa bedanya kelompok orang yang menduduki (kelompok penyamun) gedung sakral Pusat Administrasi USU dengan kelompok hewan yang berlindung dalam taman binatang USU di sebelah gedung sakral tersebut.
[caption caption="Taman Hewan atau Kebun Binatang USU dekat Gedung Rektorat USU (sumber: viva.co.id)"]
Jakarta, 3 Desember 2015.
