Presidential threshold 20-25 persen telah hampir selesai dan tinggal menunggu waktu saja untuk ditandatangani oleh Presiden. Jika Mahkamah Konstitusi (MK) tidak mengabulkan permohonan parpol yang menggugat Presidential Threshold20-25 persen. Maka jelas sudah peta Politik Pilpres 2019 hanya akan terdiri 2 poros dan paling banyak 3 poros.
Polarisasi antara poros Prabowo dan Jokowi tentu sudah mengkristal hingga saat ini. Hal itu dapat terlihat dari masih banyaknya perseteruan antara pendukung kedua poros tersebut yang masih berlangsung hingga saat ini. Kekhawatiran pun banyak muncul dari berbagai pihak, jika pada akhirnya pilpres 2019 mendatang kembali diikuti 2 pasangan calon.
Polarisasi antara pendukung Jokowi dan Prabowo yang sama-sama memiliki jiwa yang militan, adalah sebab kenapa kekhawatiran itu muncul. Presidential Threshold 20-25 persen adalah sebuah aturan yang anomali, karena hasil Pemilihan legislatif 2014 sudah digunakan pada pilpres 2014. Dan pada pilpres 2019 kembali digunakan. Akan tetapi kali ini saya tidak membahas tentang perseteruan yang terjadi akibat aturan ambang batas Presidential Threshold tersebut.
Ditengah pusaran polarisasi yang terjadi antara poros Prabowo maupun Jokowi. Nama Agus Harimurti Yudhoyono atau yang biasa dengan akrab kita sapa AHY mulai diperhitungkan. AHY yang mulai populer semenjak mengikuti Pilkada DKI Jakarta 2017. Seakan mulai diperhitungkan dalam bursa Capres dan Cawapres 2019. Nama AHY kembali menguat setelah sempat vakum beberapa bulan setelah kekalahannya pada Pilkada DKI 2017 lalu. Ketika SBY dan Prabowo melakukan pertemuan di cikeas, sehingga isu bersandingnya AHY dengan Prabowo pun menguat. Bahkan banyak meme-meme yang bertebaran di sosial media yang menyandingkan Prabowo Subianto dan AHY.
AHY bagaikan poros baru dalam pusaran pilpres 2019 mendatang. Berbeda dengan Gatot Nurmantyo yang saat ini juga diperhitungkan dalam bursa Pilpres 2019. Akan tetapi Gatot tidak memiliki partai politik. Sedangkan AHY punya kendaraan politik, yaitu partai Demokrat.
Dengan kendaraan politik tersebut tentu AHY dapat membuat poros baru. Apalagi Partai Demokrat bisa merangkul PAN. Akan tetapi jikalau pun PAN bersatu dengan Demokrat tentu angka ambang batas minimal capres 20-25 persen tidak mencukupi. Dengan melihat peta Politik saat ini, meskipun PKB masih mungkin untuk bersama Demokrat. Jika Demokrat membentuk poros Baru bersama PAN angka batas minimum Presidential Threshold belum tercapai.
Berdasarkan hasil Pemilihan Umum Legislatif 2014. Demokrat mengantongi 10,19 persen. Sedangkan PAN 7,59 persen. Sehingga jika digabungkan baru mencapai 17,78. Angka tersebut belum mencapai tahap minimum Presidential Threshold. Hal yang paling mungkin bagi AHY adalah bergabung dari kedua poros besar tersebut yaitu poros Jokowi ataupun poros Prabowo.
Beberapa waktu lalu AHY mendirikan lembaga Politik yang bernama Yudhoyono Institute. Lembaga tersebut sudah pasti akan menjadi salah satu kendaraan politik bagi AHY untuk melenggang merebut kursi Presiden ataupun Wakil Presiden kedepannya. Hal yang membuat keterkejutan berbagai pihak adalah AHY melakukan kunjungan ke istana negara yang bertujuan untuk meminta restu dari Presiden Jokowi.
Tentu sebuah langkah yang anomali dari AHY. Karena beberapa waktu lalu SBY dan Prabowo baru saja bertemu. Meskipun pihak Prabowo maupun SBY mengungkapkan mereka hanya fokus pada penolakan Presidential Threshold 20-25 saja. Tidak sama sekali membicarakan soal koalisi.
Demokrat memang selalu menjadi pihak yang berada ditengah atau bahkan tidak sering bermain di dua kaki. Semenjak Pilpres 2014 Demokrat dan SBY selalu ragu ragu dalam menentukan arah politiknya. Manuver yang dilakukan AHY tentu adalah upaya mendekatkan diri dengan pihak penguasa agar lembaga baru bentukannya tersebut mendapatkan perlindungan ataupun legalitas yang kuat dari penguasa.
Dari manuver AHY tersebut yang berusaha mendekatkan diri dengan Presiden Jokowi, tidak menutup kemungkinan AHY akan bersanding dengan Presiden Jokowi. Memang banyak pihak yang berpendapat kemungkinan ini kecil. Akan tetapi melihat dari langkah politik PDIP yang hingga saat ini belum sama sekali menyatakan dukungan kepada presiden Jokowi. Padahal Jokowi itu sendiri adalah kader dari PDIP. Tentu tidak salah jika saya beranggapan ada kemungkinan renggangnya Hubungan PDIP dengan Jokowi.
