SEPULUH daerah di Sumut telah menyusun rencana strategi (renstra) program pendidikan unggulan. Program ini siap dimplementasikan dalam jangka lima tahun. Program unggul tersebut diadopsi dari program USAID PRIORITAS. Program unggulan tersebut di antaranya pembelajaran aktif (active learning), manajemen berbasis sekolah (MBS), penataan kecukupan guru, pengembangan budaya baca, pengembangan keprofesian berkelanjutan dan pendidikan inklusif.
“USAID PRIORITAS hadir untuk menawarkan program-program unggulan yang juga masuk di Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Harapannya, renstra yang sedang disusun ini menjadi lebih bermutu dengan adanya program-program unggulan dari USAID PRIORITAS yang pada akhirnya bisa membuat wajah pendidikan di semua daerah lebih baik dari 5 tahun sebelumnya,” kata Koordinator Provinsi USAID PRIORITAS Sumut Agus Marwan dalam acara Workshop Review Renstra Pendidikan Mitra USAID PRIORITAS dan DBE di Sumatera Utara di Hotel Grand Kanaya Medan, Jumat (22/7).
Kasubag Program Dinas Pendidikan Tobasa, Romauli Silalahi mengatakan, renstra yang mereka desain akan memberikan kesempatan lebih luas kepada siswa Tobasa untuk mendapatkan layanan pendidikan bermutu. Bahkan mereka juga mendesain program bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). “Kabupaten Tobasa yang dalam renstra sebelumnya sudah memasukkan 4 program unggulan USAID PRIORITAS, melalui workshop ini kami menyepakati memulai pendidikan inklusi dengan melakukan pelatihan khusus bagi guru yang di sekolahnya terdapat anak-anak berkebutuhan khusus,” terangnya lebih lanjut.
Ahli Tata Kelola dan Manajemen Pendidikan USAID PRIORITAS Sumut, Rimbananto mengapresiasi komitmen pemerintah daerah untuk menyediakan layanan pendidikan berkualitas. Apalagi program-program unggulan yang daerah desain, dirancang berdasarkan kebutuhan daerah masing-masing. “Daerah ini mengadopsi program yang sebelumnya tidak ada di Renstra mereka. Biasanya untuk membuat renstra di-copy paste saja dari resntra sebelumnya, tetapi melihat perkembangan yang sangat baik di daerah lain, mereka ingin membenahi program pendidikannya. Terutama pendidikan inklusif yang masih menjadi isu minoritas. Melalui forum ini, 10 kabupaten/kota ini merasa perlu memasukkan pendidikan inklusi dalam programnya,” lanjutnya.
Lebih lanjut Rimbananto mengatakan masing-masing daerah memiliki program yang menarik. Ia memberikan contoh Tapanuli Selatan. Kabupaten ini mendiseminasi modul-modul pembelajaran dan MBS yang dilakukan secara sistemik. “ Artinya dilakukan berkelanjutan setiap tahun dan menjangkau seluruh guru dengan alokasi dana yang didukung oleh dana sekolah (BOS). Jadi tidak tergantung kepada APBD. Sistemnya sudah terbagun dengan membuat aturan pengalokasian dana BOS sebanyak 5 persen untuk pelatihan tersebut,” lanjut Rimbananto.
Kesepuluh daerah itu adalah Tapanuli Selatan (Tapsel), Sibolga, Toba Samosir (Tobasa), Humbang Hasundutan (Humbahas), Tebing Tinggi, Tanjung Balai, Serdang Bedagai (Sergai), Nias Selatan (Nisel), Medan, dan Labuhan Batu. (*)
