[caption id="attachment_301762" align="aligncenter" width="604" caption="Gubuk inilah tempat mereka belajar sehari-hari (Koleksi : Umi)"][/caption]
Memang masih banyak persoalan yang harus di hadapi dan diselesaikan oleh bangsa ini, masing-masing dapat menempatkan skala prioritas menurut pertimbangan dan perhitungannya sendiri. Namun bila berbicara pendidikan, APBN 2014, pemerintah menetapkan anggaran pendidikan sebesar Rp. 368,899 triliun atau 20% dari total anggaran belanja negara (Rp1.842,495 triliun).
Dari alokasi anggaran tersebut, menurut data dari Sekretariat Kabinet RI, Rp. 130,279 triliun diantaranya merupakan anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat  di mana Kemdikbud mendapat alokasi sebesar Rp. 80,661 triliun, sedangkan untuk anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah adalah sebesar Rp. 238,619 triliun.
Dilihat dari besarnya anggaran pendidikan tersebut, maka pembangunan boleh dikatakan masih menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas utama.
Lalu bagaimana kenyataan di lapangan? Apakah pemerataan pendidikan hanya dapat terukur dengan angka-angka statistik saja? Seperti dilaporkan oleh BPS melalui Susenas tahun 2012, disebutkan angka APS (Angka Partisipasi Sekolah) di  Indonesia untuk anak usia 7-12 (97,95%), Usia 13-15 (89,66%), usia 16-18 (61,06%) dan usia 19-24 (15,84%).
APK (Angka Partisipasi Kasar ) sesuai laporan yang sama untuk Indonesia dilaporkan untuk usia pendidikan SD/MI/Paket A  adalah 104,30%, SMP/Mts/Paket B adalah 89,38% dan SM/SMK/MA/Paket C usia 19-24 adalah 68,22%.
Sedangkan APM sesuai tahun laporan yang sama untuk Indonesia dilaporkan untuk usia pendidikan SD/MI/Paket A  adalah 92,49%, SMP/Mts/Paket B adalah 70,84% dan SM/SMK/MA/Paket C usia 19-24 adalah 51,46%.
Dari angka-angka tersebut saja belum mencapai angka ideal yaitu 100%, ya namanya juga ideal, memang tidak mudah, tetapi harus berusaha mendekati angka tersebut.
Mungkin bagi sebagaian orang, khususnya kementerian terkait atau dinas di daerah sudah puas bila angka-angka tersebut bisa melebihi angka 50%. Ya, kalau daerahnya hanya berpenduduk usia sekolah 100 orang saja, maka 50 orang sisanya belum mengenyam pendidikan mungkin disebabkan karena permasalahan yang tidak mudah diatasi.
Namun bagaimana daerah dengan penduduk usia sekolah suatu daerah dengan jumlah di atas jutaan? Atau katakanlah 1 juta, maka  500.000 yang belum mengenyam pendidikan harus dapat dilihat sebagai ketidak berhasilan program pemerataan pendidikan. Terserah angka mana yang mau digunakan, APS, APK atau APM.
Sebagai contoh saja, untuk menyoroti usia pendidikan SMA sederajat,  angka APS di Indonesia per tahun laporan 2012  baru mencapai 61,06% (APM 51,46%). Memang untuk usia pendidikan 16-18 tahun, semua propinsi sudah mencapai angka di atas 50%.  APS terendah adalah di Provinsi Papua yaitu 50,66% (APM 30,05%), menyusul Kalimantan Tengah yaitu 54,06% (APM 42,39%).
