Politik highlight

E-KTP: Proses Peradilan Tanpa Tekanan

18 Maret 2017   20:28 Diperbarui: 18 Maret 2017   20:39 226 0 0

Proses hukum dugaan korupsi pada proyek e-KTP Kemendagri diperkirakan akan berlangsung cukup panjang. Dalam perhitungan sementara, dengan kepastian 133 saksi yang akan dihadirkan untuk diperiksa dan dimintai keterangannya, proses persidangan diperkirakan akan berjalan selama tiga bulan.

Sejauh ini baru tujuh saksi yang sudah dihadirkan oleh tim jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Mereka dimintai keterangannya pada sidang kedua PN Tipikor Jakarta, Kamis (16/3) lalu. Dari rencana delapan saksi yang dihadirkan, Menteri Keuangan Agus Martowardoyo tidak datang. Menkeu siap memberikan penjelasan pada 30 Maret mendatang.

Sidang kasus dugaan korupsi pada proyek e-KTP Kemendagri ini sementara baru menempatkan Irman dan Sugiharto di kursi terdakwa. Irman adalah mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, sementara Sugiharto Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Kita ketahui bersama bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi menduga ada perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara terkait pengadaan proyek KTP elektronik dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 2,3 Triliun.

Dalam dakwaan yang dibacakan tim jaksa penuntut umum dari KPK pada sidang pertama, Kamis (9/3), berdasarkan keterangan dari Irman dan Sugiharto, puluhan tokoh disebutkan terlibat dengan menerima aliran dari dari proyek e-KTP Kemendagri ini.

Irman dan Sugiharto sendiri tidak mengajukan pembelaan (eksepsi), meski mereka menyatakan bahwa sebagian yang disampaikan jaksa kurang tepat.

Irman dan Sugiharto tampaknya sudah sangat pasrah menerima nasibnya. Mereka pastinya juga menyadari bahwa dakwaan yang disampaikan tim jaksa sebagian besar berdasarkan keterangan yang mereka berikan.

Soesilo  Ari Wibowo, pengacara dari Irman dan Sugiharto, juga menyatakan bahwa kedua kliennya memang sudah pasrah dan siap menerima keputusan apapun.

Soesilo Ari Wibowo juga menegaskan bahwa Irman dan Sugiharto sesungguhnya tak punya persiapan khusus menghadapi proses persidangan ini.

Untuk mengurangi beban psikologis dari kedua kliennya Soesilo Ari Wibowo juga menyatakan bahwa proses persidangan ini tidak terlalu istimewa.

Kita ketahui bahwa dalam dakwaan setebal 120 halaman yang dibacakan secara bergantian oleh tim jaksa KPP di sidanga pertama, disebutkan nama-mama yang sebagian besar merupakan anggota DPR RI periode 2009-2014.

Soesilo Ari Wibowo menegaskan, tak ada beban bagi Irman dan Sugiharto dalam menyebutkan nama-nama yang bersalah dalam kasus ini, sebagaimana tuntutan jaksa.

“Sejak awal keduanya siap untuk mengungkapkan apapun yang mereka ketahui, atau mereka dengar,” kata Soesilo.

Ketua tim pengacara Irman dan Sugiharto ini juga menegaskan bahwa sejauh ini tak ada tekanan politik terhadap kliennya. Kalaupun ada, hal tersebut akan dibuka dalam persidangan.

Kasus dugaan korupsi proyek e-KTP Kemendagri disebut-sebut menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 2,3 triliun. Diduga, ada sejumlah nama, termasuk anggota DPR RI periode lalu, yang disebut dalam dakwaan.

Selama penyidikan kasus ini, setidaknya ada 23 anggota DPR yang dipanggil untuk diperiksa. Dari jumlah tersebut, hanya 15 anggota DPR yang memenuhi panggilan penyidik KPK.

Proyek e-KTP dimenangkan oleh konsorsium Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia (Perum PNRI).

Konsorsium itu terdiri atas Perum PNRI, PT Superintending Company of Indonesia (Sucofindo persero), PT LEN ( Industri (persero), PT Quadra Solution, dan PT Sandipala Arthaputra. Nilai proyek multiyears pengadaan e-KTP Kemendagri ini disebutkan lebih dari Rp 6 triliun.

Dalam proses penyidikan, KPK menerima penyerahan uang sekitar Rp 220 miliar dari pihak korporasi.

Uang tersebut berasal dari 5 perusahaan dan 1 konsorsium.