BERIKAN KESEMPATAN JOKOWI BEKERJA
OLEH ; ASPIANOR SAHBAS
Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, Jokowi adalah Presiden terpilih. Dia adalah produk hasil Pilpres yang demokratis. Jangan sampai ketidaksukaan kita pada Jokowi membuat kita berlaku tidak adil padanya.
Kita boleh saja tidak suka pada Jokowi.Tapi pikiran dan tindakan kita jangan dikotori oleh hal-hal yang bersifat destruktif. Misalnya dengan menghalang-halangi Jokowi untuk dilantik menjadi Presiden. Memboikot pelantikannya. Mencari-cari kesalahannya. Pikiran dan tindakan ke arah ini adalah cara-cara yang tidak jujur, tidak sportif menerima kekalahan dalam berdemokrasi.
Dalam kontestasi demokrasi, siapa saja bisa kalah dan bisa menang. Yang kalah, ya harus bersabar menerima kekalahan. Yang menang jangan merasa jumawa dengan kemenangannya.
Sebagai bangsa kita adalah keluarga besar yang memang dituntut untuk saling menghargai dan menghormati. Agama mengajarkan kepada kita untuk saling tolong menolong dalam urusan kebaikan dan tidak saling tolong menolong dalam urusan keburukan atau kejahatan.
Dengan segala kekurangannya, bagaimanapun Jokowi adalah mantan seorang Walikota Solo, dan mantan seorang Gubernur DKI Jakarta. Pengalaman Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahan mestinya tidak menghalangi kita untuk menjadi ragu dengan kemampuan Jokowi sebagai seorang pemimpin.
Namun demikian, sebagai seorang pemimpin bisa saja kelak dalam menjalankan kepemimpinannya Jokowi melakukan kesalahan-kesalahan. Karena itu kita juga harus mengkritisi setiap prilaku Jokowi dalam menjalankan pemerintahan. Tidak ada larangan untuk mengkritisi kepemimpinan Jokowi. Dan bahkan dalam menjalankan kepemimpinannya Jokowi memang harus dikritisi agar tidak menyimpang dari konstitusi dan janji-janji kampanye yang pernah disampaikannya kepada rakyat.
Apalagi negara kita adalah negara hukum. Siapa saja yang menjalankan pemerintahan tidak peduli dia Presiden dia harus berjalan dalam koridor hukum yang ada. Jika dia melanggar dia juga bisa ditindak. Itulah sebabnya, dalam konstitusi kita jika seorang Presiden melakukan pelanggaran hukum seperti korupsi, penyuapan,melakukan tindak pidana berat, berkhianat terhadap negara, atau melakukan perbuatan tercela, Presiden bisa saja diimpeach, dimakzulkan atau diberhentikan dari jabatannya.
Presiden bukanlah seorang warga negara yang kebal hukum. Konstitusi kita menegaskan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan. Karena itu jika Presiden melakukan pelanggaran hukum, maka tidak ada alasan bagi lembaga-lembaga negara yang mempunyai relasi dengan mekanisme impechment, seperti DPR, MK, MPR untuk membiarkan Presiden tetap menduduki tahta jabatannya. Mandatnya sebagai Presiden harus dicabut atau diberhentikan.
Untuk itu, mekanisme checks and ballances saling mengawasi dan mengimbangi antar berbagai lembaga negara harus berjalan efektif. Dengan demikian mekanisme jalannya pemerintahan dapat berjalan pada rel yang sebenarnya.
Sejalan dengan itu semua, maka pada tempatnyalah kita memberikan kesempatan kepada Jokowi untuk menunjukan kemampuan kepemimpinanya dalam mengelola bangsa dan negara ini, mewujudkan janji-janji kampanye yang pernah disampaikan kepada rakyat, sehingga tidak ada alasan bagi Jokowi untuk mengatakan bahwa dia tidak bisa bekerja karena adanya pihak-pihak yang menghalanginya.
Percayalah bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya, jika dia gagal dalam kepemimpinan dan mewujudkan janji-jani politiknya, maka rakyat pasti akan menghukumnya.