Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi yang sangat kuat dan di jamin dalam Undang-undang Dasar dalam pasal 28 tentang Hak Asasi Manusia. Kemudian masyarakat mempunyai hak untuk dipilih dan hak untuk memilih. pada kali ini ada terkaitan dengan hak-hak masyarakatnya dalam menggunakan pelihannya dan tidak boleh dipaksa oleh siapa pun. Masyarakat dijamin haknya dalam memilih yang pada nantinya akan menentukan siapa pemimpin mereka. Beranjak dari itu maka dikenal dengan pemilihan umum yang sudah cukup lama terselenggarakan di Indonesia baik ditingkat daerah yang memilih Bupati, Walikota, atau Gubernur dan pemilihan umum secara Nasional baik memilih Presiden ataupun lembaga negara.
Pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk memandang Pemilu Nasional pada tahun 2019 setelah menjelang Pemilihan Gurbenur DKI Jakarta beberapa hari yang lalu. Pemilihan Umum yang telah berlansung di DKI Jakarta bisa menjadi gambaran tentang pemilu Nasional nantinya yang akan diselenggarakan ditahun 2019. Pada dasarnya Pemilu DKI Jakarta bisa dikatakan sebagai batu loncat untuk melanjutkan kekuasaan atau mencalokan diri sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Contohnya saja pada tahun 2012 Joko Widodo yang biasa disapa dengan Jokowi berhasil memenangkan pemilihan Gubernur DKI Jakarta bersama Basuki Tjahaja Purnama atau yang dikenal dengan ahok dan kemudian dua tahun berikutnya Jokowi berhasil dengan mulus melaju mencalokan diri sebagai Presiden Republik Indonesia dan berhasil memenangkan Pemilu Nasional pada tahun 2014. Kedua perhelatan politik tersebut saya anggap sangat penting sebagai dinamika perpolitikan yang ada di Indonesia dan juga sebagai penentu arah bangsa ini kedepannya di tahun 2019.
Bukan hal itu saja yang membuat menarik tentang pemilihan umum yang ada di DKI Jakarta. Ada beberapa faktor yang bisa dikatakan bisa menjadi penarik perhatian bahwa banyak kalangan yang menganggap besarnya perputaran uang yang ada di DKI Jakarta sangatlah besar. sehingga banyak penarik perhatian tokoh-tokoh politik untuk ikut bermain didalamnya. Dapat dibuktikan dengan sekian banyaknya pemilihan umum serentak di Indonesia hanya DKI Jakarta yang menjadi pusat perhatian publik dari segala penjuru pelosok tanah air.
Kita semuanya sangat paham bahwa telah terjadi pemilihan umum sebanyak 101 di Indonesia pada tahun 2017 baik itu pemilihan bupati, Walikota, ataupun pemilihan Gubernur di seluruh Indonesia. Dari banyaknya pemilihan tersebut tidak bisa dipungkiri bahwa pemilihan Gubernur DKI Jakarta adalah yang paling mencolok di Indonesia dari semua Pemilu yang ada. Hal ini semangkin menarik dengan ikut sertanya mantan Menteri Pendidikan Indonesia yang dipecat oleh Presiden Jokowi, ditambah lagi dengan anak pertama dari mantan Presiden Republik Indonesia tidak mau kalah dalam ajang tersebut dan Gubernur pertahanan Basuki Tjahaja Purnama ikut serta dalam pemilihan tersebut. Dari fakta tersebut yang membuat pemilu DKI Jakarta semangkin panas menguatnya isu yang berbau sara terhadap Basuki Tjahaja Purnama yang menguntungkan calon lainnya.selain itu kita juga harus menerima kenyataan bahwa DKI Jakarta bisa dikatakan sebagai politik sentris yang ada di Indonesia. dikatakan politik sentris, setiap kali pemilihan Gubernur di DKI Jakarta selalu menyita perharian publik dan pengamat politik di tambah warganya yang sangat antusias dalam pemilihan. Maka untuk itu DKI Jakarta sudah cukup baik dalam segi perpolitikan dan cukup demokrasi dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya.
Tentu banyak faktor yang mengakibatkan bahwa kenapa pemilihan Gubernur DKI Jakarta mempunyai sisi daya tarik yang lebih dibanding dengan lainnya yang hanya sebatas pemilihan biasa dan tidak mempunya daya tarik yang luar biasa di mata publik. Dikarenakan DKI Jakarta merupakan ibu kota Indonesia disamping itu memang politik dan juga ekonomi masih terpacu dengan DKI Jakarta yang masih menjadi pusat di Indonesia. kemudian di faktor politik didukung dengan kehadiran Jokowi yang sebagai Gubernur DKI Jakarta berhasil menduduki jabatan sebagai Presiden Indonesia. hal ini yang membuat sedikit pandangan politik di DKI Jakarta menjadi meningkat sehingga bisa dikatakan jalan menuju kantor istana.
Untuk di Indonesia sendiri, Gubernur yang ada berasal dari DKI Jakarta tetap mempunyai nilai tersendiri dibandingkan dengan daerah lainnya untuk menjadi Presiden. Masih belum dapat dibanyakan Gubernur  untuk sekarang yang akan menjadi Presiden Indonesia berasal dari luar DKI Jakarta atau bahkan berasal dari luar pulau Jawa. Meskipun beberapa daerah di Jawa mempunyai sosok mencolok salah satunya Ridwan Kamil yang dia ancang-ancang akan menjadi Gubernur Jawa Barat, Tris Rismaharini yang diancang-ancang juga akan menjadi Gubernur Jawa timur nantinya. hal ini tetap saja tidak berpengaruh terlalu besar mengingat harga politik Gubernur DKI Jakarta tetap memilki kadar yang lebih dalam ajang perpolitikan di Indonesia. karena itu, mencermati hal-hal tersebut ada terkaitan antara Pemilu DKI Jakarta tahun 2017 dengan Pemilu Nasional yang berlangsung pada tahun 2019. Semua hal tersebut dapat menentukan arah perjalanan politik dalam negeri untuk kedepannya.
Pada kali ini terlihat dengan jelas bahwa pemilihan umum DKI Jakarta selalu mempunyai renta dua tahun lebih awal sebelum pemilihan umum Nasional diselenggarakan. Ini jelas terlihat pada tahun 2007 sebelum pemilihan Presiden pada tahun 2009, kemudian pada tahun 2012 sebelum pemilihan Presiden pada tahun 2014 dan kali ini pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 sebelum pemilihan Presiden 2019. Dari pemaparan tersebut bahwa bisa dikatakan pemilu DKI Jakarta bisa digunakan sebagai batu loncat dalam ajang pemilihan Presiden. hal ini semangkin jelas terlihat setelah Jokowi memenangkan pemilihan Gubernur dan dua tahun berikutnya juga berhasil memenangkan Pilpres. Tentu ini sangat menarik, saya menilai bahwa pemenang pemilu DKI Jakarta mempunyai peluang untuk maju dalam ajang pemilu Nasional pada nantinya.
Siklus hangat dua tahunan ini antara pemilihan Gubernur dan pemilihan Presiden mungkin akan berakhir pada tahun 2024, dengan catatan bahwa tidak ada lagi perubahan dengan Undang-Undang tentang pilkada. Dijelaskan juga pada pasal 201 ayat 8 Undang-undang  10 tahun 2016 tentang pilkada mengatur bahwa pilkada seretak nasional akan diselenggarakan diseluruh Indonesia pada tahun 2024 pada bulan november.
Selanjutnya pembuatan pengaturan tentang Undang-undang pilpres sebagai dasar pelaksanan pemilu pada tahun 2019 telah diatur sedemikian rupa untuk ajang lima tahunan tersebut. Pertarungan ini akan menghangatkan perpolitikan nantinya yang ada di Indonesia mengingat dari segi calon sudah bisa sedikit di Prediksi dari Hasil Pemilu DKI Jakarta. kemudian hal ini juga nantinya mewarnai politik Indonesia sebab memilik rentang waktu dua tahu dari pemilu DKI Jakarta sekarang ini.
Kemudian dapat diduga bahwa pembuatan peraturan Undang-undang tersebut harus jadi setahun sebelum pemilihan Presiden dilaksanakan. Setidaknya di tahun 2018 peraturan tersebut sudah selesai dibuat dan agar nantinya KPU mempunyai waktu untuk mempersiapkan segalanya. Maka dari sekarang Presiden dan DPR sudah bisa mempersiapkan semua itu untuk perhelatan Pemilu Presiden nantinya.
Jadi, pada intinya bahwa pemilu DKI Jakarta sangat banyak menarik kalangan masyarakat di tanah air di dukungnya lagi dari beberpa calon politik yang terkenal ikut serta dalam pemilihan. Ditambah lagi dengan jarak antara pemilu DKI Jakarta dengan pemilu Nasional hanya berkisar dua tahun mempunya sisi tersendiri nanti untuk pemilu Nasional. Kemudian yang tidak kalah menarik dari hal tersebut, bahwa pemenang dari pemilu DKI Jakarta memiliki kesempatan jalan untuk menuju istana negara.
