Masalah berita bohong (hoaks), informasi sesat, fitnah, dan ujaran kebencian di media sosial selalu menjadi concern Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, KH. Ma'ruf Amin. Itu tak berlebihan karena dampak negatifnya bisa sangat luas.
Dalam agama pun sudah diterangkan mengenai bahaya fitnah atau informasi hoaks. Disebutkan bahwa 'fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan'. Peringatan agama ini memang benar adanya, karena dalam pembunuhan itu mungkin yang menjadi korbannya hanya satu atau dua orang saja. Sedangkan, jika itu fitnah atau informasi hoaks, maka korbannya bisa sampai ribuan, bahkan bisa saja seluruh anggota masyarakat yang menanggung akibatnya.
Untuk itu, upaya menangkal hoaks selalu menjadi pesan utama Abah Kiai (panggilan akrab Kiai Ma'ruf). Ini tak hanya dalam kehidupan pribadinya saja, tetapi juga dijalankan melalui kebijakan-kebijakan di MUI.
Karena 'jihadnya' memerangi kabar hoaks tersebut, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memberikan penghargaan kepada KH Ma'ruf Amin sebagai Tokoh Penyiaran 2018. Kiai Ma'ruf dianggap layak menerima penghargaan tersebut karena memiliki kepedulian besar terhadap dunia penyiaran di Tanah Air, khususnya terkait dengan penangkalan isu hoaks.
Pada acara puncak Peringatan Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) ke-85, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara, serta Ketua KPI Pusat, Yuliandre Darwis, menyerahkan penghargaan tersebut kepada perwakilan Kiai Ma'ruf di Ballroom Hotel Mercure, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Ahad (01/04).
"Beliau tak kenal lelah mengimbau televisi untuk tidak menggoreng informasi palsu atau hoax sebagaimana yang terjadi di media sosial," ujar Komisioner KPI Pusat, Ubaidillah, sebagaimana dilansir dari Republika.com, Senin (02/03/2018).
Komitmen Rais 'Aam PBNU agar dunia penyiaran di tanah air semakin sehat dapat dibuktikan dengan dibentuknya tim internal MUI yang bekerja sama dengan KPI untuk melakukan pengawasan terhadap konten siaran pada bulan Ramadhan.
Kebijakan Kiai Ma'ruf tersebut selain didorong oleh kekhawatiran terhadap penyebaran informasi hoaks, juga terkait dengan semakin banyaknya pesan radikal dan menurunnya kualitas da'i di televisi yang dirasa masih kurang mumpuni ketika menyampaikan pesan agama. Tidak jarang, beberapa Da'i malah memonopoli tafsir agama sehingga cenderung bertentangan dengan Pancasila.
Kiai Ma'ruf tak bosan-bosannya mengingatkan agar masyarakat berhak mendapat tayangan televisi yang edukatif, informatif, dan menghibur melalui pengawasan lembaga penyiaran. Untuk itu, kerjasama MUI dan KPI menjadi sangan signifikan.
"Hal tersebut menjadi bukti nyata bahwa KPI dan MUI yang dipimpin oleh KH Ma'ruf Amin telah menjadi lembaga yang konsisten untuk terus membenahi permasalahan penyiaran nasional, serta ikut serta dalam menjaga moral generasi bangsa," pungkas Ubaid.
Langkah di atas bisa dikatakan sebagai tindakan preventif atas penyebaran hoaks di media, sedangkan menurut Kiai Ma'ruf seruan moral saja tidak cukup untuk menghentikan wabah hoaks ini.
