Ibu Kota Baru, Apakah NKRI Mampu?

Pemindahan ibu kota DKI Jakarta menuju Kalimantan Timur, tepatnya di kabupaten Penajam Paser Utara dan kabupaten Kutai Kartanegara hangat diperbincangkan. Presiden Joko Widodo mengatakan pemilihan tempat tersebut sudah melalui berbagai tahap riset mendalam, dengan hasil bahwa daerah tersebut minim rawan bencana seperti Gempa bumi, banjir, tsunami, dsb. 

Kemudian lokasi yang strategis, mengingat dekat dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang dan tepat berada di tengah-tengah negara Indonesia. Ditambah lagi infrastruktur yang relatif lengkap serta tersedia lahan yang dikuasai pemerintah sekitar 180.000 hektar.  (Instagram.ristekdikti, 26 Agustus 2019) 

Pertanyaannya adalah, apakah riset 3 tahun terakhir tersebut telah melibatkan para akademisi yang handal di bidangnya? Baik secara geografis, sosiologi, antropologi, pertanian & kehutanan, sampai perencanaan wilayah tata kota serta bidang ilmu lainnya. Jika iya, apakah daerah tersebut sudah layak untuk dijadikan sebagai ibukota baru berada. 

Terutama bagi para penduduk Kalimantan Timur yang nantinya akan menjadi warga ibukota baru. 

Sejarawan asal betawi sekaligus mantan legislator pada masanya Babe Ridwan Saidi mengatakan ibukota tidak perlu dipindahkan. Dengan alasan Jakarta merupakan Sentral peradaban Indonesia yang masih berjalan hingga sekarang. Terlebih lagi kota Jakarta merupakan kota yang lebih dulu dikenal dan diakui sebelum Republik Indonesia merdeka. 

Apabila dipindahkan, hal ini akan menimbulkan masalah baru, keruwetan baru, dan bukan solusi yang selama ini di elu-elukan oleh pemerintah. 

Lain halnya dengan Moeldoko, Jenderal (purn) yang bergelar Doktor ini menyatakan pemindahan ibukota dari Jakarta ke Kalimantan Timur sudah dipikir matang untuk 100 tahun ke depan. Jadi tidak perlu lagi referendum pemindahan ibukota, sebab pak Jokowi sudah izin ke DPR. (Merdeka.com) 

Mengenai pro-kontra pemindahan ibukota tersebut memang sudah lama dicanangkan sejak presiden Soekarno. Namun, ini butuh persiapan yang matang dan jelas. Kang Emil gubernur Jawa Barat menegaskan lahan sekitar 200.000 hektar tersebut begitu luas. 

Sebab lulusan arsitektur ITB ini mengungkapkan penggunaan aspal, kabel, dan infrastuktur lainnya hanya untuk mengakomodir sekitar 1,5 juta penduduk dengan lahan seluas itu sangatlah boros. (Tempo.co). 

Terlepas dari pro-kontra yang ada. Menurut saya pemindahan ibukota ini harus benar-benar matang persiapannya secara sistematis, jelas, terencana, dan transparan dengan berbagai pertimbangan yang ada. Tak kalah pentingnya lagi adalah kemampuan kas negara dalam mendanai pemindahan ibukota. 

Jangan sampai apa yang terjadi di Brasilia ibukota Brazil saat ini malah terjadi di Kalimantan Timur. Tetapi dengan target penggunaan ibu kota sebelum tahun 2024 oleh bapak Presiden Jokowi, semoga mampu berjalan sukses, bebas hambatan, terealisasi dengan sempurna dan tidak membebani ekonomi masyarakat Indonesia.