Yusril Ihza Mahendra
www.kompasiana.com/Yusrilihza_Mahendra

Lawyer, Professor of Constitutional Law, Former Minister of Justice, Former Minister/Secretary of State, Republic of Indonesia.
Kompasianer sejak:
12 June 2012
Tulisan : 67 artikel
Komentar : 83 tanggapan
Rubrikasi
Arsip Tulisan s
Terbaru

Hukum

Agar Presiden dan Wapres Konstitusional dan Legitimated

Mahkamah Konstitusi (MK) telah umumkan bahwa permohonan uji Undang-Undang (UU) Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang saya ajukan akan diputus ...

HL | 18 March 2014 21:17

1216   44   dibaca 32

Hukum

PK Lebih Sekali: “Dalam Keadilan Ada Kepastian Hukum, Dalam Kepastian Hukum Ada Keadilan”

Assalamu’alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuhu! Saya ingin meluruskan berbagai kesalahapahaman atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Peninjauan Kembali (PK) lebih sekali yang dimohon oleh Antasari ...

OPINI | 8 March 2014 14:35

235   1   dibaca 2

Hukum

Pileg-Pilpres Tak Serentak: “Semoga Saya Tidak Dipersalahkan!”

Permohonan Uji Materi (judicial review) Undang-Undang (UUU) Pilpres yang saya ajukan, usai sidang pendahuluan 21 Januari, dan 3 Februari 2014, hingga kini oleh Mahkamah Konstitusi ...

HL | 24 February 2014 13:16

857   35   dibaca 24

Hukum

Ekonomi dan Hukum: Persoalan Besar Bangsa ini!

Persoalan besar yang dihadapi bangsa ini adalah persoalan hukum dan persoalan ekonomi. Siapapun yang akan menjadi Presiden yang akan datang harus memfokuskan programnya menangani kedua ...

OPINI | 20 February 2014 12:05

275   15   dibaca 10

Hukum

Putusan MK: Tafsir Otoritatif Para Hakim Negarawan yang Memahami Konstitusi

Pada 23 Januari 2014, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, memutus mengabulkan permohonan Uji Materi terhadap Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh Effendi Gazali, yang ...

HL | 7 February 2014 13:29

436   21   dibaca 11

Hukum

Apakah Hakim MK Negarawan yang Memahami Konstitusi?

Kali ini Mahkamah Konstitusi (MK ) lagi-lagi bikin putusan blunder. Di satu pihak nyatakan beberapa pasal UU Pilpres bertentangan dengan UUD 1945, setelah itu menyatakan ...

OPINI | 24 January 2014 06:46

270   21   dibaca 10

Hukum

Pasca Putusan MK, Akan Terjadi Kevakuman Hukum

Saya telah membaca dengan seksama putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas uji UU Pilpres yang dimohon oleh Effendi Ghazali dkk. Intinya seluruh pasal UU Pilpres yang ...

HL | 23 January 2014 20:24

156   9   dibaca 5

Hukum

Uji Materi UU Pilpres: Perusak dan Pengkhianat Sesungguhnya

Surya Paloh (SP) tampak ikut gerah dengan uji UU Pilpres yang saya ajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). SP minta MK agar bersikap bijak dan menolak ...

HL | 20 January 2014 18:07

1656   94   dibaca 51

Hukum

Soal Nazaruddin: Sepanjang Memberi Nasehat, Saya Bersedia

Saya ingin berikan tanggapan atas permintaan Nazaruddin di Pengadilan Tipikor kemarin. Nazaruddin memang menulis surat ke saya kira-kira 2 minggu yang lalu dan diantarkan oleh ...

HL | 17 January 2014 14:01

2245   45   dibaca 51

Sosbud

Sing Tetep Ora Edhan

Ketika ada Kajari (Kajari Praya, Lombok Tengah, NTB), tertangkap tangan terima suap, Jaksa Agung bilang sangat prihatin. “Sayapun prihatin Pak Jaksa Agung!” Kalau aparat penegak hukum yang ...

OPINI | 17 December 2013 13:03

210   14   dibaca 15
1 2 3 ... 7 Next »

Subscribe and Follow Kompasiana: