Yusril Ihza Mahendra
www.kompasiana.com/Yusrilihza_Mahendra

Lawyer, Professor of Constitutional Law, Former Minister of Justice, Former Minister/Secretary of State, Republic of Indonesia.
Kompasianer sejak:
12 June 2012
Tulisan : 76 artikel
Komentar : 97 tanggapan
Rubrikasi
Arsip Tulisan s
Terbaru

Hukum

Keputusan KPU Tetapkan Jokowi-JK sebagai Pemenang Pilpres Sah

Kalau menyimak norma Pasal 245 UU Pilpres, maka pasangan capres yang bisa dipidana adalah yang mengundurkan diri sebelum pencoblosan. Norma yang sama berlaku bagi parpol ...

HL | 23 July 2014 14:21

2452   46   dibaca 43

Hukum

Prabowo Mundur dan Tolak Hasil Pilpres Tidak Pengaruhi KPU

Prabowo tidak bisa mundur dari pecapresan hanya beberapa saat menjelang KPU umumkan hasil final Pilpres, meski dengan alasan hak konstitusional. Hak konstitusional untuk mundur dari ...

HL | 22 July 2014 17:27

6904   103   dibaca 72

Hukum

Pemihakan Saya Hanya kepada Bangsa dan Negara

Kemarin, Sabtu (12/07/2014), Saudara Mawalu menulis artikel di laman Kompasiana.com tentang sikap saya terhadap Pilpres, dengan judul yang provokatif, ”OMG! Diam-diam Ternyata Jokowi Minta Tolong Yusril Jadi ...

HL | 13 July 2014 14:46

4493   84   dibaca 51

Hukum

Atasi Kevakuman Hukum Pilpres, Presiden Terbitkan Perpu

Pasal 6A UUD 1945 maupun Pasal 159 UU Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden (selanjutnya ditulis UU Pipres) mengandung kevakuman pengaturan jika capres ...

REP | 17 June 2014 14:19

278   4   dibaca 5

Hukum

Ini Lelucon Konstitusi di Negara RI

Coba Anda simak dengan hati-hati norma pasal 6A ayat 3, 4 dan 5 UUD 1945! Nampak sekali norma pasal 6A ayat 3 dan 4 itu ...

OPINI | 14 June 2014 22:57

416   14   dibaca 3

Hukum

Tugas Negarawan dan Konstitusionalis

Saya berpendapat ada problema konstitusional Pilpres kali ini, sehubungan dengan pelaksanaan Padal 6A ayat 2, 3 dan 4 UUD 1945. Mahkamah Konstitusi (MK) yang diharapkan ...

OPINI | 13 June 2014 07:27

116   6   dibaca 3

Hukum

Potensi Risiko “Rame” Pilpres 2014

Kalau saja Mahkamah Konstitusi (MK) kabulkan permohonan uji UU Pilpres yang saya ajukan, maka persoalan konstitusionalitas Pilpres tidak akan serumit sekarang. Pilpres menjadi lebih sederhana, ...

HL | 11 June 2014 06:08

1184   37   dibaca 27

Hukum

Negara “Apa Boleh Buat”

Negara ini, kini saya sebut sebagai “Negara Apa Boleh Buat” karena sistemnya tidak mampu menangkal kebuntuan konstitusional, bila itu terjadi. Sistem kita Presidensial. Walau tidak ...

OPINI | 30 May 2014 13:57

312   10   dibaca 9

Hukum

Quo Vadis Bangsa dan Negara Ini?

Sekiranya Mahkamah Konstitusi (MK) kita berwenang menyatakan pemilu tidak sah dan batal seperti kewenangan yang dimiliki MK Thailand, tentu sangat menarik. Sayangnya, MK kita tidak ...

OPINI | 30 April 2014 23:53

809   61   dibaca 37

Hukum

Agar Presiden dan Wapres Konstitusional dan Legitimated

Mahkamah Konstitusi (MK) telah umumkan bahwa permohonan uji Undang-Undang (UU) Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang saya ajukan akan diputus ...

HL | 18 March 2014 21:17

1362   45   dibaca 32
1 2 3 ... 8 Next »

Subscribe and Follow Kompasiana: