Sri Mulyani Tumbang Di Tengah Nafsu kekuasaan ?

Setiap kali terjadi reshuffle kabinet, narasi yang dikemas selalu tentang penyegaran dan penyesuaian kinerja. Namun, keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk menggantikan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan pada 8 September 2025 menimbulkan pertanyaan mendalam. Langkah ini terjadi belum genap setahun setelah kabinet terbentuk, tanpa diwarnai skandal besar atau kegagalan kebijakan yang nyata AP News.

Sri Mulyani, seorang teknokrat dengan reputasi global, dikenal dengan pendekatan konservatif dalam pengelolaan fiskal. Beliau berkomitmen menjaga defisit APBN agar tidak melebihi 3% terhadap PDB dan menahan laju utang negara. Namun, ambisi politik untuk meluncurkan program-program besar, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) senilai Rp300 triliun, bertentangan dengan prinsip-prinsip fiskal tersebut.

Dalam situasi ini, Sri Mulyani memilih untuk menarik rem, bukan karena menentang elite kekuasaan, tetapi karena memahami konsekuensi jangka panjang dari kebijakan fiskal yang tidak terkendali. Namun, dalam politik, suara rasional sering kali dipersepsikan sebagai penghambat. Rentetan peristiwa sebelumnya---mulai dari demonstrasi publik, tekanan internal di rapat kabinet, hingga paksaan untuk meloloskan skema burden sharing dengan Bank Indonesia---memperlihatkan betapa posisi beliau terus disudutkan. Gestur Sri Mulyani, yang profesional dan rasional, mencerminkan tekanan luar biasa dari kekuasaan, sementara publik rasional menangkap bahwa ada paksaan yang disengaja.

Reshuffle ini juga mempengaruhi pasar keuangan. Terbukti dengan IHSG turun 1,3% dan investor asing cabut dan melakukan penjualan bersih lebih dari Rp18 triliun dalam beberapa hari setelah pengumuman reshuffle . Capital Economics menilai bahwa Sri Mulyani adalah "rem tangan" yang menjaga APBN dari nafsu politik. Begitu rem itu dilepas, kepercayaan pasar pun ambruk.

Beban fiskal terbesar bukan berasal dari program-program kecil seperti 3 Juta Rumah atau Koperasi Desa Merah Putih---yang sebenarnya tidak menggerogoti APBN---melainkan dari MBG. Skema burden sharing BI, yang sebelumnya digunakan untuk menutup defisit selama pandemi (Rp1.000 triliun, 2020--2022), diulang kembali. Publik diarahkan percaya APBN "sehat," padahal beban nyata ada pada MBG.

Sri Mulyani, sebagai penjaga pintu fiskal, kini harus tumbang. Kritiknya terhadap program besar dianggap tabu, sehingga figur yang berani berkata "cukupkan dulu kemampuan kita" justru dijadikan kambing hitam. Program-program besar tetap berjalan, sementara dampak negatifnya ditimpakan pada beliau. Ini adalah pola klasik politik: teknokrat kredibel dijebak, agenda penguasa tetap tuntas, dan publik diarahkan menyalahkan sosok yang menjaga logika fiskal .

Jika pola ini terus berulang, konsekuensinya mengerikan: kredibilitas APBN melemah, defisit membengkak, utang meningkat, pasar finansial tertekan, dan inflasi serta nilai tukar bisa mengalami guncangan hebat. Pengganti Sri Mulyani patut dipertanyakan: apakah sekadar boneka yang bisa meloloskan agenda elit kekuasaan, atau figur yang benar-benar mampu menjaga disiplin fiskal?

Reshuffle terbaru ini bukan sekadar soal efisiensi kabinet atau penyegaran. Ini adalah benturan sistemik antara logika fiskal yang rasional dan nafsu kekuasaan yang ingin proyek politik ambisius segera tuntas. Figur yang kredibel dijebak, APBN digerogoti, investor tertekan, dan publik diarahkan menyalahkan teknokrat. Semua berjalan rapi di permukaan, tetapi skema ini jelas "by design": akal sehat fiskal dikorbankan demi agenda penguasa.

Sumber dan Referensi

1. Reuters.com, "Analyst Reactions to Indonesia Naming New Finance Minister," 2025

2. Detik.com, "Ancaman Inflasi dari Kebijakan Fiskal Besar," 2022

3.