Mohon tunggu...
Sahrul Arifin
Sahrul Arifin Mohon Tunggu... Mahasiswa

Yntkts

Selanjutnya

Tutup

Pendidikan

Opini: Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia

23 September 2025   19:10 Diperbarui: 23 September 2025   19:06 15
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Pendidikan. Sumber ilustrasi: PEXELS/McElspeth

Opini: Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia

Penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat. Meskipun konstitusi menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dalam praktiknya hukum sering kali berjalan tidak seimbang. Ada ungkapan yang cukup populer di masyarakat: "hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas." Ungkapan ini menggambarkan realitas bahwa masyarakat kecil kerap mendapat hukuman berat, sementara pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok elit politik atau ekonomi justru sering mendapatkan keringanan.

Menurut saya, keadilan dalam hukum tidak hanya diukur dari seberapa ketat aturan dijalankan, tetapi bagaimana hukum mampu memberikan rasa aman, perlindungan, dan kepastian bagi seluruh lapisan masyarakat. Hukum yang adil seharusnya berdiri di atas semua golongan tanpa memandang status sosial, jabatan, atau kekayaan.

Masalah utama penegakan hukum di Indonesia terletak pada integritas aparat penegak hukum. Ketika polisi, jaksa, dan hakim tidak bebas dari intervensi kepentingan, maka sulit untuk mewujudkan keadilan. Di sisi lain, masyarakat juga masih menghadapi keterbatasan akses terhadap bantuan hukum, sehingga ketidakadilan semakin terasa bagi mereka yang kurang mampu.

Saya berpendapat bahwa reformasi hukum di Indonesia tidak boleh berhenti hanya pada penyusunan undang-undang, tetapi harus menyentuh aspek moral dan integritas aparat. Transparansi, akuntabilitas, dan keberanian menindak pelanggaran hukum tanpa pandang bulu adalah kunci utama untuk menciptakan penegakan hukum yang berkeadilan.

Selama hukum masih bisa "dibeli" atau dipengaruhi oleh kekuasaan, selama itu pula rakyat akan kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum yang berkeadilan harus menjadi komitmen bersama, baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat. Hanya dengan hukum yang adil, Indonesia bisa benar-benar menjadi negara hukum yang berdaulat, bermartabat, dan sejahtera.

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI

Mohon tunggu...

Lihat Konten Pendidikan Selengkapnya
Lihat Pendidikan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun