Sebelumnya apa itu PPP? PPP sendiri kepanjangan dari Public Privat Partnership dengan pengertian perjanjian kontrak kerjasama antara pemerintah dengan swasta menggunakan kemampuan masing-masing untuk meningkatkan pelayanan publik dimana kerjasama tersebut dibentuk untuk menyediakan kualitas pelayanan yang terbaik dengan optimal.
Dalam pengertian lain, PPP merupakan kemitraan antara pemerintah dan swasta yang melibatkan investasi yang besar. Di Indonesia konsep PPP ini dipilih sebagai alternatif oleh pemerintah semenjak pembangunan infrastruktur mulai mengalami sedikit masalah akibat datangnya krisis moneter pada tahun 1998. Dalam 3 hingga 5 tahun mendatang beberapa kota Metropolitan di Indonesia seperti, Jakarta, Bandung, Semarang, Denpasar, dan Banjarmasin berpandangan bagaimana mengatasi masalah terbatasnya infrastruktur bagi daerahnya dan dengan keterbatas dari sisi pembiayaan pemerintah daerah pula.
Hal tersebut dapat diupayakan dengan melakukan pendekatan pembiayaan investasi dari swasta melalui PPP, yang didukung oleh peraturan dan aturan yang ada. Sekalipun swasta akan memperoleh kesempatan untuk bekerja sama dalam pembangunan infrastruktur yang merupakan utilitas umum perlu dikendalikan oleh pemerintah, maka penyelenggaraan kerjasama pun perlu diatur agar tidak merugian kedua belah pihak, serta tidak mengurangi hak-hak penguasaan Pemerintah dalam penyelenggaraan kepentingan bagi harkat hidup orang banyak.
Sebagai contoh dukungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kepada PT. Indraco terkait bentuk kerjasama pada skema Public Private Partnership adalah Kabupaten Sidoarjo yakni dengan menyediakan lahan bekas lapangan golf dan memberikan hak atas tanah tesebut dalam bentuk hak guna bangunan selama 30 tahun, memberikan keringanan pajak dan reribusi, keringanan ijin mendirikan bangunan sebesar 60% dari ketetapan retribusi, selama 3 tahun masa pembangunan gedung pajak hotel pajak restoran dan pajak hiburan kita bebaskan 100%, keringanan pajak PLN dan reklame sebesar 50%, pemerintah juga membantu dalam pemasangan saluran air PDAM, pengawasan langsung sewaktu pembangunan maupun sewaktu pengelolaan Suncity Plaza.
Disisi lain, manfaat yang dapat diperoleh dari Public Private Partnership yakni dapat meningkatkan kualitas pelayanan, perawatan terhadapat ketersediaan fasilitas dengan baik, perencanaan, seleksi proyek yang berkualitas, transparasi pengadaan proyek, inovasi dalam penyediaan infrastruktur, dan pengelolaan dana infrastruktur yang lebih efisien. Keberadaan dana APBN, dalam penyedian segala fasilitas tentunya sangatlah terbatas, sepertinya penyediaan rumah sakit, jalan raya, dan jalan tol.
Dengan hadirnya Public Private Partnership dapat mendorong pembangunan infrastruktur yang lebih baik lagi guna menjamin keberlangsungan kegiatan masyarakatnya. Skema PPP, dapat dilakukan apabila dana APBN tidak mencukupi untuk melakukan pembangunan infrastruktur. Kemudian terjadilan penawaran terhadapt kerjasama dengan badan milik swasta. Proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) yang tercantum pada Website resmi KPPIP (Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Prioritas) sumber dana dalam pembangunan proyek tersebut adalah hanya dana APBD dan APBN, estimasi biaya keseluruan proyek ini mencapai 50 Milyar USD sehingga akan sangat tidak mungkin mengandalkan dana APBD dan APBN saja, lalu bagaimana para Swasta ?
NCICD adalah proyek untuk solusi masalah yang sangat serius yaitu banjir ibu kota yang masalah itu sebuah problema yang menjadi bencana tahunan pada musim penghujan dengan pembangunan tanggul besar. Solusi yang disarankan oleh konsorsium perusahaan Belanda akan membangun satu tanggul besar 2,5 km dari pantai. tanggul tersebut akan memecahkan masalah dan memberikan ruang untuk proyek-proyek perumahan baru, untuk kawasan industri dan jalan lingkar baru untuk Jakarta.
Lalu mungkin kah pihak swasta akan tertarik pada program NCICD ini yang oprasi di mulai pada desember 2018 kemarin, jawab nya ialah mungkin karena jika maka sebuah Public Private Partnership adalah salah satu kerjasama yang mungkin terjadi jika mekanisme untuk pembiayaan sangat baik, dan jika dilihat tanah adalah satu aset penting untuk investasi maka tidak mungkin pihak swasta tidak tertarik. Lalu intrumen keuangan apa yang akan digunakan ?
Ada banyak instrumen keuangan yang tersedia, mulai dari yang lebih tradisional untuk lebih konvensional. Salah satunya adalah bantuan pembangunan resmi (ODA) atau melibatkan lembaga multilateral seperti Bank Dunia atau Bank Development Asia. Meskipun mahal, pinjaman komersial internasional juga dimungkinkan, baik sebagai jalan atau non-recourse pinjaman. pinjaman non-recourse (pembiayaan proyek) adalah pinjaman untuk tujuan kendaraan khusus yang tidak atau terbatas jalan kembali ke perusahaan induk. Akhirnya investasi swasta dan operasi melalui konstruksi PPP. Akan tetapi pemerintah harus menciptakan mekanisme pembiayaan yang baik guna Mendorong investasi baru dari sektor swasta lokal dan internasional, Mendorong bank pembangunan daerah bergerak untuk berinvestasi, dan Mengembangkan pasar modal Penerapan PPP biasanya membutuhkan perkenalan praktek-praktek baru, yang membutuhkan reformasi. Misalnya Unit harus menjadi otonom secara finansial. Prinsip pemulihan biaya perlu diterapkan: harus ada pendapatan dari investasi. Ini berarti biaya atau tarif yang harus mencakup biaya kontrusi, biaya investasi, dan memberikan pengembalian modal.
Akhirnya, tingkat tarif yang sebenarnya tidak harus turun dari waktu ke waktu dan dukungan eksternal atau subsidi mungkin diperlukan, Bahkan mungkin ada manfaat yang tak terduga, seperti peningkatan pariwisata dan rekreasi dan lebih banyak kemungkinan untuk memancing lebih banyak investor. Proyek ini memiliki sejumlah komponen dan tampaknya terlalu besar untuk satu perusahaan untuk melaksanakannya sendiri. Sehingga pada setiap kompenen memiliki tender yang berbeda -- beda, keuntungan menggunakan pihak yang berbeda untuk komponen yang berbeda bahwa akan ada kompetisi, ini memungkinkan untuk prosedur yang lebih transparan dan perusahaan tersebut lebih mudah untuk mengatur. Lalu jika ada perusahaan gagal dalam komponen mereka maka dapat ditenderkan lagi. Pemerintah harus menciptakan kondisi dan berkontribusi pada investasi awal untuk keberhasilan PPP. Memperkenalkan mekanisme pembayaran, penerapan skala yang tepat dari proyek, memperkenalkan prosedur transparan, Sehingga jika kondisi dan hak PPP terpenuhi mangapa tidak para swasta akan ikut andil untuk program pembangunan tanngul atau di sebunt dengan NCICD (National Capital Integrated Coastal Development).
