Mari kita kembali ke belakang sejenak, beberapa bulan yang lalu. Ketika siswa angkatan 2014 melaksanakan Ujian Nasional. Ada sesuatu yang terlihat ganjil ketika mereka melihat soal UN bahasa indonesia nomor 13 dan nomor 14 UN tingkat SMA/SMK yang memuat soal tentang biografi salah seorang tokoh yang menjadi kandidat dalam Pilpres pada bulan Juli 2014 lalu. kandidat yang bersangkutan tentu saja tidak mempermasalahkan hal tersebut. Tetapi, pemunculan biografi tokoh yang sedang maju dalam kontestan perpolitikan tentu sangat rentan dengan maksud dan tujuan tertentu.
Kemudian banyak dari partai politik yang berkampanye dengan mengangkat isu pendidikan gratis. Dalam kampanye pemilhan umum ataupun pemilihan kepala daerah, janji mengenai pendidikan gratis menjadi modal mereka mengejar jabatan. Lalu mari kita lihat realitasnya, bukannya memperkaya ilmu masyarakat yang dipimpinnya tetapi ia hanya memperkaya diri sendiri. Hal seperti ini seharusnya tidak ada jika kita melihat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Sudah menjadi tugas para pejabat di Indonesia untuk mengangkat derajat bangsa dengan pendidikan, dari sector yang terkecil sampai jajaran pemerintah. Dan yang paling penting adalah bukan hanya sekedar janji, tetapi harus dipraktekan juga.
Kemarin 21 Mei baru saja terlewat, Hari Pendidikan Nasional. Hari dimana seharusnya sudah tidak ada lagi mahasiswa yang turun kejalan meneriakan tentang lemahnya pendidikan di Indonesia. Pelajar sudah tidak lagi mengenal pendidikan moral. Kemudian guru—guru yang tidak lagi mengkhidmah untuk bangsa tetapi mengajar hanya untuk mendapatkan hak gajinya. Bahkan para pejabat yang bukannya mengurusi bangsa yang semakin terpuruk ini tetapi mereka hanya mementingkan perut mereka sendiri. Maka sudah bisa diambil kesimpulan bahwa pendidikan di Indonesia ini belum berhasil. Karena memang banyak hal yang tidak ditempatkan pada tempatnya. Semakin banyak yang dzalim terhadap bangsa ini.
Pendidikan tidak terlepas dari politik sungguhpun pendidikan tidak dapat menggantikan fungsi politik. Pendidikan dan politik bagai sebuah koin, tidak bisa dipisahkan. Kenyataannya ialah meskipun pendidikan tidak dapat menggantikan politik, tetapi tanpa pendidikan, tujuan-tujuan politik sulit untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu fungsi dan peranan pendidikan di dalam kehidupan suatu bangsa tidak terlepas dari kehidupan politik serta juga ekonomi, hukum, dan kebudayaan pada umumnya.
Maka dari itu, pendidikan politik penting dipelajari. Karena dengan mengerti politik yang baik tentu pendidikan tidak akan terpolitisasi. Ilmu dulu baru amal. Pendidikan lah yang paling utama, karena politik yang baik adalah jika pendidikan nya baik.
