Meski tergolong baru, Partai Ummat sudah “berani” berseteru dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Sebuah lembaga, yang menurut Pasal 88 C ayat (2) PKPU Nomor 13 Tahun 2020, dapat mengeluarkan rekomendasi untuk memberikan sanksi kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik jika terbukti bersalah melakukan pelanggaran. Termasuk juga kepada Partai Ummat.
Sebab musabab perseteruan, karena Partai Ummat terang-terangan ingin memposisikan diri sebagai kelompok yang akan mengusung politik identitas pada perhelatan pemilu 2024. Yang dimaksud tentu saja identitas islam. Artinya, bisa ditebak model branding dan upaya rebutan vox pop yang dibawakan oleh Partai Ummat saat kampanye nanti, pastilah tak jauh-jauh dari bau-bau agama.
Bawaslu nampaknya tak terima. Lewat Ketua-nya Rahmat Bagja lembaga ini menyampaikan keberatan. Disarikan dari berbagai sumber, Bagja punya rencana untuk melakukan protes keras. Sebagai langkah awal, Partai Ummat akan diberi teguran. Mengapa, karena di Indonesia ada banyak ragam agama. Bukan hanya islam. Maka partai yang mengusung politik identitas islam, bisa menimbulkan kerepotan tersendiri.
Tak mau kalah, Partai besutan Amien Rais itu juga keberatan terhadap rencana yang akan dilakukan oleh Bawaslu. Diwakili oleh Waketum-nya Nazaruddin, Partai Ummat mempertanyakan apa kepentingan Bawaslu hingga harus mengeluarkan teguran. Toh semua partai yang eksis di Indonesia juga punya identitas. Misalnya Golkar beridentitas kekaryaan dan PDIP Soekarnois.
Pasca ditetapkan oleh KPU sebagai salah satu peserta pada pemilu 2024 beberapa waktu lalu, Partai Ummat memang langsung tancap gas. Mendeklarasikan diri sebagai parpol yang terang-terangan mengusung politik identitas. Alasannya, menurut Ketua Majelis Syuro-nya Amien Rais, partai yang tak punya identitas bagai robot atau zombie. Naah, Partai Ummat tidak ingin di andaikan seperti itu.
Saya nilai, deklarasi terang-terangan Partai Ummat tergolong sangat berani. Sebagai parpol yang masih sangat baru, belum pernah ikut pertarungan rebutan suara pemilih dan tak tahu apa nanti dapat memenuhi ambang batas parlementary threshold atau tidak, penegasan Partai Ummat itu bisa disebut nekat sebenarnya. Punya resiko dijauhi oleh para pemilik suara. Khususnya dari kalangan non muslim.
Bahkan, bisa jadi demikian pula dikalangan pemilih beragama islam. Mengapa, karena mayoritas warga muslim kurang suka terhadap politik identitas. Umat muslim dinegara kita punya semangat kebangsan sangat kental, cinta NKRI dan menghargai keberagaman. Lalu dari segi pilihan politik, tak melihat agama sebagai satu-satunya faktor penentu. Soal kualitas dan prestasi juga masuk jadi pertimbangan.
Terlebih, khusus pemilih dikalangan umat muslim, Partai Ummat harus bersaing dengan PKB, PPP, PKS dan PAN. Menurut saya, jauh panggang dari api konstituen PKB akan beralih ke Partai Ummat. Apalagi semangatnya mengusung politik identitas. Konstituen PKB akan tambah menjauh. Berharap dari pemilih PPP dan PKS juga sulit. Karena konstituen kedua partai ini dikenal sebagai pemilih loyal.
Yang paling mungkin adalah limpahan suara dari PAN. Karena punya sejarah pendirian dengan Amien Rais. Tapi itupun sangat kecil. Tak mungkin semua pemilih PAN akan langsung beralih ke Partai Ummat, hanya gara-gara ada sosok Amien Rais didalamnya. Apalagi, hasil survei PAN belakangan tergolong rendah. Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum dan para kader lain pasti berusaha mati-matian. Agar suaranya tak dicuri oleh Partai Ummat.
Dalam pandangan saya, celah suara yang ingin direbut oleh Partai Ummat dengan strategi mengusung politik identitas kelihatan sangat kecil. Sebagai pendatang baru, walau ada Amies Rais yang bisa disebut “Mbahnya Politik”, Partai Ummat salah langkah. Mestinya menciptakan atau memperluas ceruk baru. Ini malah mempersempit. Besar kemungkinan Partai Ummat tak lolos ambang batas parlementary threshold.
