Saat rapat itu, Bu Riezky memang sempat melontarkan kata-kata sedikit pedas. Saya kutip sebagian, demikian katanya, "...lembaga ini pengawasan salah satunya, dan fungsi legislasi itu bentuknya undang-undang. Sekali lagi saya sampaikan, bentuknya undang-undang, tidak keputusan Menteri, tidak peraturan pemerintah. Jadi jangan kita 'salah makan obat' di sini". (DetikNews, 1 September 2022)
Disindir "salah makan obat", sontak Syahrul Yasin Limpo bereaksi. Menteri Pertanian yang merupakan kader Partai Nasdem ini tak terima. Bahkan hingga menyebut "kau" kepada yang terhormat Ibu Riezky. Dikutip dari sumber yang sama, kata Pak Menteri, "Saya nggak salah makan obat. Saya nggak mau dengan kata-kata yang seperti itu. Nggak boleh main begitu. Berkali-kali kau..".
Tak dapat dipungkiri, hak imunitas bagi seorang anggota dewan memang memberikan ruang yang cukup luas untuk melakukan kontrol terhadap eksekutif dan lembaga lain. Dengan hak ini, para legislator lebih leluasa menyampaikan pendapat dan tidak terkekang. Sehingga, masukan yang disampaikan bisa lebih utuh dan menyeluruh.
Namun harus di ingat, sama dengan anggota dewan itu sendiri, para pimpinan berbagai lembaga negara mitra Komisi juga manusia. Yang punya perasaan dan hati. Tentu ada batas-batas perkataan yang mesti jadi rem. Jangan hanya karena tak bisa dituntut secara hukum, lalu bablas asal ngomong sekenanya. Jika sikap ini terjadi kepada anggota dewan sendiri, tentu mereka juga tak terima.
Maka disitulah berlaku yang namanya etika. Yakni nilai moral dan norma yang wajib jadi pedoman dalam mengatur tindakan atau perilaku. Termasuk saat berbicara kepada seseorang. Dan ingat, etika ini berlaku bagi siapapun. Baik untuk seorang individu maupun kelompok. Baik terhadap orang biasa, terlebih lagi bagi pejabat. Etika tidak mengenal sosok dan posisi.
Ketentuan soal etika memang tak tertulis. Namun kedudukannya jauh lebih mulia dibanding regulasi yang termaktub dalam undang-undang. Makanya, tak salah juga ada seorang prajurit TNI yang meskipun hanya berpangkat Kopda, ya kira-kira setingkat camat gitu, yang berani melakukan kecaman terhadap anggota DPR RI yang punya jabatan setingkat Panglima dan Menteri.
Saya pribadi mendukung apa yang dilakukan Kopral Dua Arif. Agar para Anggota DPR RI yang terhormat tidak bertindak arogan. Mentang-mentang dilindungi undang-undang, lalu bersikap seenaknya melecehkan pimpinan institusi atau lembaga lain. Tak menghiraukan dasar-dasar sosial budaya atau sosbud yang ada ditengah masyarakat. Ingat Masbrow, jabatan anda itu sementara. Kelak saat sudah berhenti, Masbrow adalah manusia biasa seperti kita. Jangan-jangan, justru Masbrow yang kelak lebih terhina dibanding kita. Wallhu'aklam. Tuhan Maha Kuasa....
