Dengan adanya prinsip sistem ekonomi berbasis islam ini dapat memungkinkan untuk dijadikan sebagai opsi pemberdayaan masyarakat yang dapat menggerakan sentra ekonomi lokal di setiap pelosok Indonesia, termasuk pembangunan  di daerah pedesaan ditambah lagi dengan mayoritasnya umat muslim di Indonesia ini sehingga banyak khalayak yang akan setuju nantinya dengan di terapkannya sistem ekonomi berbasis syariah ini. Sudah menjadi rahasia umum bahwasannya angka kemiskinan di Indonesia mencapai 17,92 juta orang. Dan dari sekian banyak jumlah itu didominasi oleh penduduk yang bertempat tinggal di daerah pedesaan. Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 telah menjelaskan tentang Pemerintah Daerah telah melahirkan paradigma baru dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang meletakkan otonomi penuh, luas, dan bertanggung jawab pada daerah kabupaten dan kota (termasuk desa). Memang bisa dibilang bahwasannya perekonomian sebuah daerah tidak akan jauh dari sektor usaha yang berkembang dari daerah itu sendiri, baik itu dari sektor riil yang bergerak dalam bidang pertanian, industri maupun lainnya sesuai dengan sumber daya alam yang tersedia dalam daerah tersebut
