Jadi benarlah kalau diperlukan peran  negara dalam hal ini Pemerintah Pusat agar hadir dalam ketidak pastian masyarakatnya untuk memiliki rumah.Bayangakan persaingan perkembangan Bisnis Properti  menggurita di Tanah Air kita, Bisnis ini pun berbanding lurus dengan kenaikan harga tanah yang melebihi 10 persen per tahunnya. Sungguh bagi warga negara kelas menengah ke bawah yang berksiaran penghasilannya Rp 4.000.000 per bulan ke bawah. Sangat sulit untuk memiliki rumah secara mandiri. Artinya banyak sekali kelas pekerja dari Pegawai negeri sipil golongan 1 sampai dengan 3 yang baru mengikuti  badan pertimbangan tabungan perumahan Bapertwrum (sejenis tabungan perumahan) yang belum memiliki rumah, kelas pekerja swasta,buruh dan sebagainya yang berpenghasilan maksimal 4 juta.
Saat ini  dengan program pemerintah SEJUTA RUMAH kesemuanya bisa memiliki kesempatan memiliki rumah dengan bantuan pemerintah. Sungguh hebat  1,5,20 (konsep 1 persen uang muka, 5 persen bunga dan 20 thaun masa menyicil) akan menjadi trend tersendiri yang didukung pula oleh perbankan yang terkemuka semisal BNI ,BRI,BTN dll.  Itulah yang menarik dari acara Blogger di Pameran Infrastruktur dan Perumahan untuk rakyat dalam Bulan Bakti PU yang ke-70. Apalagi dua pembicaranya paling kompeten yaitu Bapak Maurin Sitorus  sebagai Dirjen Pembiayaan dan Bapak Syarief  Burhanudin sebagai  Dirjen Pengadaan Perumahan. Acara ini digelar di Parkir Selatan Senayan dan dihadiri kurang lebih 5000 pengunjung selama dua hari pelaksanaan.
Â
[caption caption="Sejuta harapan dari program 1 juta rumah"]
 Kondisi Perumahan 2014 dan Target Penanganan 2019
Backlog sebesar 7,6 juta unit pada tahun 2014 berdasarkan konsep penghunian (perpres no.2 tahum 2015 tentang RPJMN 2015-2019 Â menjadi 5 juta unit pada tahun 2019Â
Backlog sebesar 13,5 juta unit pada tahun 2014 berdasarkan konsep kepemilikan (sumber  BPS dan Bappenas ) menjadi sebesar 6,8 jta unit pada tahun 2019.
Artinya 3,4 juta unit rumah tidak layak huni tahun 2014 menjadi sebesa 1,9 juta unit pada tahun 2019 ( sumber Proyeksi Data Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan Inperkesling) tahun 2011,BPS).
Â
 Penyebab rendahnya daya beli masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah subsidi pemerintah melalui KPR-XFLPP) adalah kewajiban uang muka 10%. Penyediaan rumah tidak hanya dalam skim kepemilikian tapi juga dalam skim kepenghunian sehingga program rumah sewa,rumah khusus dan swadaya menjadi prioritas.
[caption caption="Program sejuta rumah dambaan dan penantian panjang masyakarat"]
