Keempat, untuk kriteria kelulusan, Nadiem menyarankan untuk mempertimbangkan komponen-komponen portofolio, penugasan, test tertulis dana tau aspek lain yang diatur sendiri oleh sekolah dengan tetap mengacu pada Standar Nasional Pendidikan di Indonesia. Artinya, setiap sekolah diberikan kebebasan penuh, dan tidak ada pemaksaan dari pemerintah. Sebab, keadaan setiap sekolah pasti berbeda-beda dari sisi sumberdaya yang dimiliki.
Mencermati semua ketentuan dan kriteria kelulusan tersebut, memang saatnya kemerdekaan bagi penyelenggara satuan pendidikan benar-benar diuji coba saat ini. Dengan kondisi bencana virus Covid-19, maka setiap sekolah memiliki kemerdekaan untuk membuat keputusan sendiri dalam meluluskan siswanya.
Inilah mimpi seorang Menteri milenial, Nadiem Makarim bagi masa depan sekolah di Indonesia. Bahkan dalam penjelasannya dia menegaskan, bahwa sesungguhnya UN itu terakhir di lakukan pada tahun ajaran 2019, karena tahun ini UN tidak ada. Â Sementara tahun depan 2021 bukan lagi UN untuk kelulusan siswa tetapi Asesment Kompetensi Minimal dan Survey Karakter setiap siswa.
Dalam perspektif sistem pendidikan nasional, wabah virus corona menjadi disrupsi yang memberikan legitimasi bagi Nadiem Makarim untuk mengubah orientasi proses pendidikan di Indonesia sebagai jawaban kebutuhan bangsa dan negeri ini menjadi lebih baik dan lebih maju.
Kesempatan sudah tersedia, kontraksi interaksi sosial masyarakat sedang menemukan keseimbangan baru, bahkan segala fokus kegiatan pembangunan saat-saat ini akan diikat oleh pencegahan dan penanganan wabah virus corona.
Menjadi tanya  yang mendasar. Mampukah negara ini, maukah masyarakat Indonesia untuk berubah menjadi lebih baik setelah diporak-porandakan oleh wabah Covid-19?
Jawabannya sedang kita tunggu, ketika segala perjuangan pemerintah melawan dan berperang dengan virus corona, apakah seluruh rakyat satu bahasa untuk itu. Apakah juga seluruh kekuatan politik dan sosial bersatu memenangkan peperangan dengan corona, seperti yang sudah dicapai oleh China baru-baru ini?
