Yupiter Gulo
Yupiter Gulo Dosen

|Belajar. Mengajar dan Menulis Mengantar Pikiran dan Hati Selalu Baru dan Muda|

Selanjutnya

Tutup

Kandidat Artikel Utama

Ketika Caleg Sekelas Pencari Kerja Lolos, Apa yang Diharapkan?

24 April 2019   11:17 Diperbarui: 24 April 2019   19:35 1391 14 7
Ketika Caleg Sekelas Pencari Kerja Lolos, Apa yang Diharapkan?
Ilustrasi Calon Legislatif | Sumber gambar: poskotanews.com

Gonjang ganjing hasil hitung cepat Pilpres sudah seminggu berlalu, dan negeri ini memiliki dua orang Presiden RI 2019-2024 hasil QC dan Exit Poll. Presiden pertama adalah Prabowo Subianto yang sudah mereka deklarasikan sendiri sebanyak tiga kali, bahkan sudah ada syukuran besar-besaran dikediaman Prabowo. Dan Presiden kedua, sang petahana Joko Widodo yang sudah sekali menddeklarasikan kemenangannya tetapi belum ada syukuran.

Pro dan kontra hasil quick count Pilpres sudah sampai puncaknya dan pelan-pelan mulai cooling down. Nampak semuanya sudah kelelahan untuk terus berteriak siang dan malam tanpa jedah untuk menyuarakan masing-masing merasa yang benar dan sebagai pemenang.

Ini semua dinamakan euforia Pemilu serentak dan nafsu untuk menjadi pemenang dan dianggap paling benar. Padahal, real count masih berjalan terus oleh KPU, dan suara masuk yang sudah dihitung sampai sekarang, baru sekitar 26% dari total 800.000-an TPS. Semoga target pengumuman tanggal 22 Mei 2019 dicapai agar rakyat dan bangsa ini tidak terus menerus berhadap-hadapan.

Bagaimana dengan Pemilihan Legislatif, yang harus menjaring sekitar 20-ribuan caleg baru dari sekitar 250.000an orang caleg yang berkompetisi?

Beberapa cacatan kritis yang menarik untuk dicermati, sebelum KPU mengumukan hasil final, siapa saja yang berhasil lolos duduk di kursi empuk selama 5 tahun kedepan.

Pertama, berdasarkan hasil survei Lingkaran Survei Indonesi, LSI dari Denny JA, menunjukkan bahwa golput untuk Pileg 2019 berada di angka 30,05%. Termasuk sangat tinggi ketimbang pileg tahun 2014 sebesar 24,89%. Ini sebuah kemunduruan yang harus disikapi secara bijaksana.

Ada kecenderungan sangat kuat bahwa pemilih lebih fokus dan antusias mengikuti Pilpres daripada Pileg. Dan sangat mungkin pemilih tidak peduli dengan caleg-caleg itu, disamping tidak kenal dan tak memiliki informasi yang memadai sebagai acuan mereka untuk memilih.

Kedua, para pemilih tidak kenal dengan benar dan baik, bahkan banyak yang sama sekali tidak kenal semua caleg yang ada di wilayahnya. Ini sangat ironis, karena kalau tetap dipilih sangat pasti pertimbangan pilihan pemilih bukan karena kualitas dan kapasitas si caleg. Alias main coblos saja dengan pertimbangan lainnnya.

Di TPS saya memilih, dan saya bertanya kepada sekitar 20-an orang tetangga yang memilih tentang si caleg. Sambil bercanda ria, hampir semua menjawab saya tidak kenal, tidak ada yang memperkenalkan, dan malas mau cari tahu informasinya, ada di baliho-baliho dipinggir jalan tetapi mana bisa hafal dan kenal.

Menarik, karena pada umumnya pemilih tetap memilih caleg tetapi miskin informasi dan data tentang si caleg.

Ketiga, kualitas caleg tidak lebih dari sekedar mencari pekerjaan saja dan bukan karena memang profesional, menguasai tugas, peran, fungsi dan tanggungjawab sebagai wakil-wakil rakyat. Ini bisa difahami, dengan kebutuhan anggota legislatif sebanyak sekitar 20.000-an orang, untuk seluruh Indonesia, maka menjadi daya tarik untuk mencoba mengadu nasib sebagai caleg.

Di Jawa Timur ada sebuah hasil survei yang dilakukan oleh Surabayapagi.com menemukan bahwa 61% Caleg tidak jelas pekerjaannya ketika mendaftar diri sebagai caleg. Ini difahami sebagai petunjuk bahwa para caleg sesungguhnya tak memiliki pekerjaan yang jelas. Dan karenanya sangat mungkin mereka mengadu nasib menjadi caleg. Kalau lolos nasibnya akan baik, kalau gagal ya terus jadi penggangguran.

Kalau hasil survei ini dianggap mewakili seluruh Indonesia, berarti dari 20.000-an Anggota Legislatif  yang terpilih 2019-2024 adalah mantan pengangguran, maka pertanyaan kritisnya adalah "Apa yang diharapkan dari anggota DPR yang pengangguran?".

Sangat mungkin, mereka yang 61% inilah yang menjadi sumber persoalan di dalam lembaga legislatif, dan yang merecoki terus menerus pekerjaan dari eksekutif pihak pemerintahan.

Keempat, banyak caleg yang berani mencalonkan diri dengan cara memaksakan diri tanpa persiapan yang memadai. Apalagi kalau didorong oleh partainya, hanya sekedar memenuhi kuota jumlah caleg saja.

regional.kompas.com
regional.kompas.com
Dalam kondisi memaksakan diri, maka dipastikan mereka menghadapi risiko yang sangat berat. Misalnya meminjam uang panas untuk membiayai pencalegannya, dan kalau gagal maka uang panas ini akan semakin panas. Saking panasnya dia akan terbakar dan terpanggang habis.

Kelima, ada kecenderungan yang sangat kuat para caleg petahana itu "greedy" atau rakus akan kekuasaan menjadi anggota legislatif. Hal ini nampak dari usaha yang dilakukan dengan menghalalkan segala cara agar terpilih kembali. Jamak dilakukan adalah "money politics", dengan praktek serangan fajar, amplop berisi uang yang disebarkan menjelang pemilu atau pileg.

Serangan fajar ini diakui sangat efektif untuk mendulang suara dari pemilih. Hanya saja, persaingan diantara caleg menjadi sangat ketat, sehingga berlomba untuk menaikkan nilai amplopnya. Dahulu uang Rp 10.000 efektif, pelan-pelan naik Rp 50.000, dan Rp. 100.000. Sekarang angkanya sudah bermain diatas Rp 200.000 hingga Rp 500.000. Terutama di daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota yang jumlah suaranya tidak terlalu banyak.

wartakota.tribunnews.com
wartakota.tribunnews.com
Keenam, para pemilih sudah lebih "pinter" untuk memilih caleg yang dimaui. Saya pikir yang dimaksud dengan pinter memilih adalah kepentingan pragamatisnya, dan bukan kepentingan idealismenya.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2