Mohon tunggu...
Dr. Yupiter Gulo
Dr. Yupiter Gulo Mohon Tunggu... Dosen - Dosen, peneliti, instruktur dan penulis

|Belajar, Mengajar dan Menulis mengantar Pikiran dan Hati selalu Baru dan Segar|

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Menyoal Gaji Dewan Pengarah BPIP, Sebuah Strategi Kompensasi bagi "Special Group"

2 Juni 2018   19:22 Diperbarui: 3 Juni 2018   15:09 1470
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Foto: Tribunnews.com

Polemik Gaji BPIP

Polemik tentang besarnya gaji yang diterima oleh Dewan Pengarah BPIP masih terus berlanjut, walaupun tensinya sudah agak menurun tetapi bekas polemiknya telah meninggalkan jejak yang serius baik secara politis, sosial, bahkan secara personal. Ini soal gaji yang diumbar dan dibahas habis-habisan didepan publik pasti sangat "melukai bagi orang yang menerimanya", walaupun yang dicerca adalah pemerintah yang membuat keputusan pemberian paket gaji itu.

Polemik ini didominasi oleh pandangan yang cenderung keberatan dan ketidaksetujuan dan kalau perlu dibatalkan saja atau dicabut saja karena angkanya terlalu besar, selangit, lebih besar dari gajinya Presiden, pemborosan uang negara, gaji besar hanya ongkang-ongkang saja, tidak pantas dan berbagai istilah lainnya lagi yang mendengarnya saja jadi risih karena disampaikan oleh para petinggi-petinggi kelompok di negeri ini.

Latar belakang perbedaan tajam pandangan yang muncul ini tidaklah terlalu sulit difahami, karena semua memiliki kepentingan masing-masing. Prof Mahfud MD mengatakan ini kan tahun politik, semua dalam kerangka memenangkan pertarungan politik tahun depan 2019.

Pendapat Moeldoko lebih bisa masuk akal, dia berkata "Jadi jangan terus resisten terhadap keberadaan lembaga itu. Ini jadi seolah ada upaya tertentu untuk melemahkan lembaga itu supaya tidak berfungsi,". Artinya, polemik itu dalam rangka melemahkan BPIP. karena sangat strategis bagi masa depan Indonesia.

Bahkan Megawati lebih sederhana lagi melihatmya, beliau  mengatakan kepada Presiden Jokowi ini bulan puasa, jangan dibawa dihati... "Presiden minta maaf. Saya sudah biasa dimeriahkan (dipojokan) di medsos (media sosial). Sudah biasa tidak perlu dibawa ke dalam hati," kata Megawati. "Jadi saya harapkan beliau tenang-tenang saja. Karena mungkin nama saya saja (yang dibicarakan)," ujarnya. "Saya guyoni puasa-puasa Pak (Jokowi) enggak usah dibawa ke dalam hati."

Pertanyaan yang harus dijawab secara mendasar adalah apakah gaji seorang Presiden harus yang paling besar diantara semua orang yang menerima gaji ?. Atau apakah gaji seorang Presiden Direktur harus paling besar dibandingkan dengan semua karyawan didalam suatu perusahaan? 

Apa sesungguhnya yang menjadi dasar pertimbangan atau faktor-faktor yang menentukan besarnya gaji yang harus diterima oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi ?

Saya pikir, jawaban terhadap pertanyaan mendasar inilah yang harus dibahas ketimbang sekedar teriak protes tak setuju pada suatu kebijakan, daripada polemik yang ada tidak jelas juntrungannya !

Kompensasi Bukan Gaji

Dalam ranah ilmu Human Resources Management sudah lama tidak lagi digunakan terminologi gaji yang diterima oleh seseorang dalam bekerja di suatu organisasi. Terminologi yang yang tepat adalah Kompensasi atau Compansation.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun