Menanggapi Pernyataan Koalisi Masyarakat Sipil tentang Dugaan Keterlibatan BAIS TNI dalam Kerusuhan Demonstrasi Agustus 2025

Dalam menanggapi pernyataan Koalisi Masyarakat Sipil yang menyebut adanya indikasi keterlibatan Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI dalam demonstrasi yang berujung kerusuhan pada akhir Agustus 2025, penting untuk mengedepankan narasi yang berimbang, berbasis data, dan menegaskan komitmen institusi negara terhadap prinsip profesionalisme, supremasi hukum, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

1.Mandat dan Profesionalisme BAIS TNI.
BAIS TNI merupakan lembaga intelijen strategis di bawah Tentara Nasional Indonesia yang memiliki mandat utama untuk mendukung pertahanan dan keamanan nasional melalui pengumpulan, analisis, dan penyampaian intelijen strategis. Dalam menjalankan tugasnya, BAIS TNI terikat pada kerangka hukum nasional dan internasional yang menuntut profesionalisme, netralitas politik, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sejak era reformasi, TNI---termasuk BAIS---telah melakukan transformasi besar untuk memisahkan diri dari politik praktis dan menegaskan netralitas dalam setiap dinamika politik dan sosial di masyarakat. Reformasi ini diwujudkan melalui penghapusan keterlibatan militer dalam parlemen, penarikan personel aktif dari jabatan politik, serta penegasan dalam doktrin dan kode etik TNI untuk tidak terlibat dalam aktivitas politik praktis.

2.Rekam Jejak Netralitas dalam Situasi Politik.
Sejarah pasca-reformasi menunjukkan bahwa TNI, termasuk BAIS, secara konsisten menjaga netralitas dalam berbagai peristiwa politik dan demonstrasi besar, seperti pada pemilu 2004 dan 2009, di mana tidak ditemukan bukti keterlibatan militer dalam mempengaruhi proses politik atau demonstrasi masyarakat. Hukum di Indonesia secara tegas melarang aparat militer dan intelijen untuk terlibat dalam aktivitas politik, dan pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi hukum.

3.Kerangka Hukum dan Pengawasan.
Operasi intelijen di Indonesia, termasuk oleh BAIS TNI, diatur secara ketat oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, yang menegaskan bahwa setiap aktivitas intelijen harus menghormati hak asasi manusia, supremasi hukum, dan prinsip akuntabilitas. Selain itu, terdapat mekanisme pengawasan internal dan eksternal, baik melalui rantai komando militer, Kementerian Pertahanan, maupun pengawasan oleh DPR RI. Walaupun tantangan dalam efektivitas pengawasan masih ada, komitmen untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi terus diupayakan.

4.Pentingnya Prinsip Praduga Tak Bersalah dan Investigasi Berbasis Fakta.
Dalam menghadapi tuduhan atau indikasi keterlibatan institusi negara, sangat penting untuk menjunjung tinggi prinsip praduga tak bersalah (presumption of innocence). Setiap dugaan harus diuji melalui proses investigasi yang transparan, independen, dan berbasis bukti, bukan sekadar asumsi atau opini yang belum terverifikasi. Pengalaman internasional menunjukkan bahwa tuduhan terhadap lembaga intelijen seringkali memerlukan investigasi mendalam dan independen untuk memastikan kebenaran, serta mencegah terjadinya trial by public opinion yang dapat merusak kredibilitas institusi tanpa dasar yang kuat.

5.Komitmen Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas.
BAIS TNI, sebagai bagian dari TNI, terus berupaya meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas, termasuk dalam hal transparansi operasional sesuai batasan keamanan nasional. Setiap dugaan pelanggaran yang terbukti secara hukum akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku, baik melalui pengadilan militer maupun mekanisme pengawasan eksternal.

6.Peran Koalisi Masyarakat Sipil dan Pentingnya Dialog Konstruktif.
Koalisi masyarakat sipil memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengingatkan institusi negara agar tetap berada di jalur yang benar. Namun, dalam menyampaikan kritik atau dugaan, penting untuk tetap mengedepankan data, metodologi yang transparan, dan menghindari politisasi isu yang dapat memperkeruh suasana serta menurunkan kepercayaan publik tanpa dasar yang kuat.

7.Penutup: Menjaga Kepercayaan Publik dan Stabilitas Nasional.
Menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pertahanan dan keamanan adalah kunci bagi stabilitas nasional. Oleh karena itu, setiap tuduhan harus diproses secara adil, transparan, dan profesional, dengan tetap menghormati hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. BAIS TNI berkomitmen untuk terus menjalankan tugasnya secara profesional, netral, dan akuntabel demi kepentingan bangsa dan negara.

Mari kita fokus pada membangun narasi positif tentang sinergi antara TNI dan masyarakat dalam menjaga keamanan dan kedamaian. Berikut beberapa poin penting :

-Sinergi TNI dan Masyarakat: TNI telah bekerja sama dengan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Mereka berperan penting dalam membangun infrastruktur dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

-Kedamaian dan Stabilitas: TNI berkomitmen untuk menjaga kedamaian dan stabilitas di Indonesia. Mereka bekerja sama dengan POLRI untuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat.

-Transparansi dan Akuntabilitas: TNI terbuka untuk diaudit dan dievaluasi dalam menjalankan tugasnya. Mereka berkomitmen untuk menjaga profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas negara.

-Pembangunan Nasional: TNI berperan penting dalam pembangunan nasional. Mereka membantu pemerintah dalam membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan menjaga kedaulatan negara. Mari kita dukung upaya TNI dan masyarakat dalam membangun Indonesia yang lebih baik.  

Dengan demikian, ini menegaskan bahwa BAIS TNI memiliki rekam jejak, kerangka hukum, dan komitmen profesionalisme yang kuat untuk tidak terlibat dalam aktivitas politik praktis atau kerusuhan demonstrasi. Setiap dugaan harus diuji secara objektif dan transparan, dengan tetap menjaga prinsip praduga tak bersalah dan menghormati peran masyarakat sipil dalam pengawasan negara.