Pemerintah dan Swasta Berkolaborasi untuk Parkir?

Jember merupakan salah satu kabupaten terbesar dan terpadat penduduknya di Jawa Timur. Melihat dari penduduk yang sangat padat maka jumlah kendaraan juga cukup sangat besar. Maka kebutuhan lahan parkir juga sangat dibutuhkan di tengah-tengah dalam jumlah penduduk yang sangat padat ini, dengan adanya penambahan lahan parkir maka juga akan membantu pemasukan untuk daerah tersebut. 

Dalam hal ini perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan swasta dimana yang dimaksud pemerintah tersebut adalah UPTD parkir dinas perhubungan dan swasta tersebut para pengelola parkir. 

Kejadian yang sering meyebabkan kemacetan di kabupaten jember ini adalah di pertokoan atau swalayan seperti di daerah jalan nasional yaitu nico, jalan protocol sultan agung, dan di jalan diponegoro yang menyebabkan parkir di bahu jalan raya sehingga menutup sepruh jalan raya tersebut.

Melihat keadaan existing tersebut parkir di jalan raya seharusnya ada tempat parkir yang memadai sehingga tidak mengganggu para pengendara lain  yang melintasi jalan tersebut, dan tidak selayaknya juga parkir di tepi jalan karena ini bisa menyebabkan biang kemacetan di kabupaten jember. 

Parkir ini masih perlu perhatian lebih dari pemerintah atau yang lebih bertanggung jawab yaitu UPTD parkir dinas perhubungan kabupaten jember. 

Dalam hal kerjasama ini antara UPTD parkir dinas perhubungan dan pengelola parkir melakukan system pengelolaan parkir yang baik lagi dimana tugas UPTD parkir memerintahkan para pengelola parkir untuk pemberian efek jera terhadap para pelanggar yang tidak mematuhi aturan parkir tersebut. 

Dan perlu adanya penambahan parkir di setiap titik-titik tertentu agar tidak mengganggu aktifitas orang yang melintasi jalan tersebut dan bekerjasama dengan pengelola parkir agar dapat membantu menertibkan parkir tersebut. 

Dan ini sangatlah menguntungkan untuk masyarakat sekitar daerah sana karena dapat mengurangi jumlah pengangguran yang ada dimana penambahan lahan parkir ini memerlukan sumber daya manusia yang banyak pula.

Sarann-saran dalam penambahan lahan parkir ini sebaiknya pemerintah lebih focus lagi dalam menetukan perencanaan-perencanaan pembangunan lahan parkir tersebut sesuai dengan peraturan daerah yang ada sehingga tidak terjadinya penyimpangan, dan adanya pembinaan terlebih dahulu dengan UPTD parkir ini dan pengelola parkir sehingga dapat mengahasilkan sumber daya manusia dan kinerjanya yang lebih baik untuk kedepannya.