Sulitnya Mewujudkan Akses Kesehatan Yang Inklusif Diwilayah 3T
Muhammad Ilham Juliansyah
Akses kesehatan merupakan hak masyarakat dari berbagai lapisan. Lemahnya implmentasi terkhusus diwilayah 3T menjadi tantangan nyata bagi pemerintah untuk mewujudkan akses Kesehatan yang inklusif. Kebanyakan kasus penyakit diwilayah 3T adalah kondisi yang sudah parah, ditambah kurangnya kesiapsiagaan dari sisi Sarana Prasarana menjadikan mutu Kesehatan masyaraakat masih jauh dari kata layak. Berbagai factor baik dari internal maupun Eksternal turut memperparah kondisi ini.
Faktor masyarakat yang mengganggap tidak pentingya langkah langkah preventif . Masyarakat cenderung memilih mengabaikan penyakit yang masih dalam kategori ringan dan baru mendatangi fasilitas kesehatan jika kondisinya sudah sangat parah. Hal ini terbentuk bukan tanpa alasan yang jelas namun sudah menjadi budaya yang mengakar. Faktor ini dapat terjadi pula karena adanya beberapa aspek pendukung diantaranya Pendapatan, kualitas pelayanan, geografis dan wawasan. Pendapatan Masyarakat diwilayah 3T cenderung tidak tetap bahkan ada yang hanya bergantung pada Hasil bumi. Mengatasi permasalahan ini Pemerintah menghadirkan Jaminan Kesehatan Nasional Bernama BPJS. Berdasasarkan data anggaran kemenkeu per Mei 2025, baru 79,7% Masyarakat Indonesia yang menjadi peserta aktif BPJS. Faktor selanjutnya adalah kualitas pelayanan difaskes Tingkat pertama puskesmas yang Kurang memadai. Hal ini disebabkan persediaan alat alat standar minimum yang kebanyakan tidak layak bahkan belum memiliki. Faktor berikutnya adalah hambatan geografis untuk mencapai faskes tingkat selanjutnya. Dibeberapa wilayah diindonesia dengan belum terbukanya akses melalui darat, memaksa Masyarakat menggunakan jasa transportasi pesawat kecil dan helicopter. Hal ini menyebabkan tingginya biaya transportasi dan akomodasi yang kebanyakan tidak tercover oleh asuransi. Faktor terpenting adalah wawasan, karena hal ini dapat mendongkrak Tingkat perhatian masyarakat terhadap pentingnya kesehatan. Hal ini dapat dimulai dengan pengetahuan akan alur kerja pemeriksaan dan perawatan serta mendorong Masyarakat untuk melakukan pemeriksaan lebih awal.
Pada hakikatnya akses Kesehatan adalah hak yang dimiliki seluruh Masyarakat. Perlu adanya kolabarasi dari berbagai sektor untuk mewujudkan program ini, Berbagai tantangan dapat dipecahkan. Mengetahui hal ini penulis ingin memberikan beberapa saran yakni melakukan penyediaan alat Kesehatan Tingkat minimum diseluruh faskes tingkat dengan melibatkan pembebasan pajak bagi instansi yang melakukannya serta menjadikan Kurikulum penanganan pertama menjadi syarat kelulusan bagi siswa kelas 3 SMP.
LITERATUR REFERENSI
Kinanti, C. and Lasso, R. (2023) 'Faktor Hambatan Dalam Akses Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas di Indonesia: Jurnal Ilmiah STIKes Kendal', Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal, 13(4), pp. 1337--1344. Available at: http://journal.stikeskendal.ac.id/index.php/PSKM.
Suharmiati, Handayani, L. and Kristiana, L. (2012) 'Faktor-Faktor yang Memengaruhi Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Daerah Terpencil Perbatasan di Kabupaten Sambas (Studi Kasus di Puskesmas Sajingan Besar)', Buletin Penelitian Sistem Kesehatan, 15(03), pp. 223--231. Available at: https://media.neliti.com/media/publications-test/21346-faktor-faktor-yang-memengaruhi-keterjang-cdf92541.pdf.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI