Jika tidak dikelola dengan baik, mobilisasi kapal-kapal ikan dari Pantura akan menimbulkan dampak kurang baik bagi Natuna sendiri khususnya bagi para nelayan Natuna.
Dampak yang bisa timbul adalah adanya persinggungan antar nelayan, eksploitasi habis-habisan sumberdaya perikanan, dan kecemburuan sosial.
Perlu dipahami bahwa kapal-kapal ikan yang berukuran besar bahkan sampai ukuran ratusan GT tidak dimiliki oleh nelayan tradisional tetapi oleh pengusaha perikanan, yang tentu saja kepentingan pengusaha ikan berbeda dengan nelayan. Â
Selanjutnya ikan hasil tangkapan di laut langsung dibawa pulang ke daerah asal kapal tersebut tanpa singgah di tempat atau daerah hasil ikan (Natuna) sehingga bila ini terjadi Natuna tidak mendapatkan apa-apa.
Ibarat pepatah: Lepas dari mulut harimau masuk mulut buaya. Hal ini tentu akan menimbulkan kecemburuan sosial dari nelayan Natuna sendiri dan ujung-ujungnya akan timbul persinggungan terhadap nelayan-nelayan pendatang tersebut.
Selain itu pemerintah harus menyediakan kapal-kapal ikan beserta perlengkapannya serta mencoba membaurkan nelayan pendatang dengan nelayan asli Natuna untuk bekerja sama dalam penangkapan ikan.
Pemerintah juga harus menyediakan fasilitas lain seperti pelabuhan ikan (tidak cukup dengan satu SKPT saja) beserta dengan penunjangnya seperti listrik, pabrik es, industri pengolah ikan, air bersih, dan kebutuhan pokok lainnya, apalagi ada niatan emerintah pusat mendatangkan investor asing ke Natuna.Â
Niat pemerintah pusat mendatangkan investor asing untuk memanfaatkan potensi perikanan di Natuna harus didukung. Hal ini akan menambah pengelolaan di Laut Natuna sehingga tidak sepi lagi.Â
Namun demikian perhatian kepada nelayan Natuna serta masyarakat Natuna secara umum jangan sampai tertinggal. Hubungan sosial kemasyarakatan beserta adat budaya di Natuna semaksimal mungkin tetap terjaga untuk mendukung pengelolaan dan pemanfaatan perikanan yang berkelanjutan.
