Persoalan politik jaman now! Lembaga Indo Barometer mencoba mencatat ekspresi publik atas tiga hal yang saling berkaitan di level meso. Pertama: tentang kinerja pemerintahan, termasuk presiden, wakil presiden serta seluruh jajaran menteri. Kedua: berkaitan dengan rencana pemindahan Ibukota. Ketiga: berkenaan dengan tema Pilkada 2020.
Meski baru seumur jagung, kabinet pemerintahan Jokowi kali ini adalah bentuk kesinambungan dari periode kekuasaan sebelumnya, (2014-2019). Efektifitas kerja antar bagian dalam pemerintahan perlu diuji lebih jauh. Sepintas, terjadi langkah dan gerak sektoral, sementara itu koordinasi antar bagian belum terlihat.
Kinerja Pemerintahan
Namun hasil survei membuktikan. Presiden Jokowi tampil dominan dalam menjawab soal kepuasan publik, angkanya 70.1%. Sedangkan, kepuasan kerja pada Wakil Presiden Ma'ruf Amin hanya 49.6%. Penilaian dilakukan secara individual, kerja pemerintahan tidak ditempatkan sebagai sebuah kerja kolektif bersama. Tapi itu hasilnya.
Kurang terlihatnya performa Kiai Ma'ruf, memang terlihat dari minimnya ekspose aktivitasnya. Semua pandangan diarahkan kepada Presiden Jokowi. Tentu perlu koordinasi pembagian tugas yang lebih luas, agar efektifitas kerja tercapai. Kalkulasi hasil survei, seolah membenarkan sinyalemen terdahulu, bila pembentukan pasangan duet Jokowi-Amin menjadi bentuk kompromi simbolik, untuk menarik suara dari kekuatan basis massa Islam Tradisional.
Disamping itu, survei Indo Barometer, juga menyampaikan bila tingkat kepuasan kepada para menteri bertengger diangka 54.4%. Problemnya, kombinasi yang paling umum dinyatakan terkait dengan keterkenalan alias popularitas. Disertai dengan berbagai kriteria instrumen kinerja, termasuk diantaranya kerja nyata, tegas, berani, berpengalaman, pintar, profesional, dll.
Indikator kinerja yang dibentuk melalui persepsi publik, memang tidak spesifik. Terlebih bila acuan popularitas menjadi awal masuk pengukuran kinerja. Hasil akhir kinerja para menteri, harus sampai pada ukuran langsung dampak riil yang dirasakan publik. Pada beberapa kementerian yang tidak mengalami perubahan menteri, sudah seharusnya kinerja lanjutan terjadi lebih cepat.
Sementara itu, pada beberapa bidang kementerian, dengan aktor menteri yang baru, sesungguhnya nampak terlihat masih melakukan pemetaan dan pembacaan ulang masalah.
Solusi kebijakan belum rigid.
Beberapa diantaranya menjadi media darling. Sisanya tampak bekerja dalam senyap. Koordinasi kerja antar lembaga dibutuhkan, agar kombinasi keseluruhan mencapai output secara maksimal bagi pembuktian janji-janji kampanye. Publik harus jeli dan keluar dari ukuran personal, karena kabinet adalah organisasi kesatuan, all the president's men.
Dalam Bayangan Ibukota Baru
