Buntu Mencari Solusi BPJS Kesehatan

Jadi, tidak tepat bila Menkes bicara tentang kepasrahan. Karena BPJS Kesehatan, adalah badan kerja yang terpisah, namun bersinggungan. Sejalan dengan itu, yang dapat dilakukan Menkes adalah menjalin komunikasi vertikal. Menggunakan mekanisme pelaporan kepada Presiden.

Program kesehatan, dalam kajian politik selalu menjadi primadona isu kampanye. Bahkan keberhasilan pelaksanaan program kesehatan, kerap dijadikan sebagai sarana menguatkan citra. 

Tanggung jawab yang sama, seharusnya muncul, bersamaan dengan upaya penyelesaian masalah-masalah yang hadir, bersamaan dengan keberadaan program. Termasuk pada soal defisit dan nilai premi.

Berkali-kali pejabat publik, seolah menyerah untuk masalah BPJS Kesehatan. Padahal ini, soal kualitas hidup masyarakat. Pada periode sebelumnya, Presiden di pembukaan acara Perhimpunan Rumah Sakit seluruh Indonesia (17/10/2019) bahkan pernah berbicara tentang persoalan defisit BPJS, dan tagihan hutang ke rumah sakit yang sampai ke telinga Presiden, sebagai sesuatu yang "kebangetan".

Masih pada periode sebelumnya, Menteri Keuangan, di depan anggota dewan (21/8/2019), tampak kesal dan mengatakan dirinya bukanlah "menteri keuangan kesehatan", saat ditanya mengenai langkah penyelesaian defisit BPJS Kesehatan.

Bahkan jauh sebelumnya, Menkes Nila pada Hari Kesehatan (12/11/2017) menyampaikan upaya untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan, masyarakat diminta untuk tetap "menjaga kesehatan". 

Sepintas, argumen tersebut benar, tetapi untuk mencapai kondisi sehat, perlu ada program preventif dan promotif yang sistematik serta adekuat -memadai, setara dengan program kuratif BPJS Kesehatan.

Apa yang bisa dikorelasikan dari pilihan-pilihan diksi, yang terlontar dari para pejabat publik tersebut? Terbaca wacana kekuasaan, yang abai dengan urusan langsung dari hajat kesehatan publik. Pun, termasuk kegagalan pengelolaan BPJS Kesehatan. 

Padahal, ada tanggung jawab etik, yang diemban sebagai amanat kerja bagi para petinggi negeri. 

Kita patut bersedih, bila pejabat publik menyerah, atau seakan tidak mau mendengar urusan publik. Demi kekuasaan yang mereka jabat, solusi itu seharusnya dihadirkan. 

Bahkan secara kolektif, lintas koordinasi dan antar bidang. Komunikasi kebijakan pemerintah harus solid dan padu. Prestasi tertinggi para pejabat negeri, adalah memastikan hadirnya keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan, bagi seluruh penduduk, bukan sekedar plakat penghargaan.