Pada tanggal 27 Agustus 2020 lalu, penulis ikut serta ke dalam kegiatan penyuluhan hukum mendampingi rekan kerja yang menjalankan kegiatan pengabdian bekerja sama dengan Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat UMI. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah satu syarat Tri Dharma pengajar yang harus dilakukan tiap tahunnya.
Dian Eka Pusvita Azis, rekan kerja saya, adalah salah satu dosen fakultas hukum di Universitas Muslim Indonesia, ia memilih desa Bontokassi di kabupaten Gowa sebagai tempat yang strategis untuk menjalankan misi pengabdiannya. Diapun memilih judul yang layak untuk dijadikan penyuluhan hukum, yaitu mengenai kontrak atau perjanjian, lebih tepatnya “PkM Pembinaan Hukum dalam bentuk Pendidikan dan Pengajaran Tata cara struktur penyusunan anatomi kontrak di bawah tangan.”
Ibu Dian mengajarkan berbagai hal tentang cara penyusunan kontrak yang baik, lebih tepatnya adalah mengajarkan tentang akta otentik. Akta Otentik mempunyai tiga macam kekuatan pembuktian.
Pertama, kekuatan pembuktian formil. Kedua, kekuatan pembuktian materiil. Ketiga, kekuatan mengikat Membuktikan antara para pihak dan pihak ketiga, bahwa pada tanggal tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum tadi dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut. Perjanjian yang dibuat secara lisan/tidak tertulis pun tetap mengikat para pihak, dan tidak menghilangkan, baik hak dan kewajiban dari pihak yang bersepakat.
Namun, untuk kemudahan pembuktian, acuan bekerja sama dan melaksanakan transaksi, sebaiknya dibuat secara tertulis. Hal ini juga dimaksudkan, agar apabila terdapat perbedaan pendapat dapat kembali mengacu kepada perjanjian yang telah disepakati Mengenai alat bukti seperti telah dipaparkan diatas, banyak terjadi kasus dimana banyak terjadi transaksi jual beli dengan nilai yang besar tanpa di sertai alat bukti yaitu bukti tertulis.
Dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini, metode yang digunakan adalah pendidikan dan Pengajaran Tata cara struktur penyusunan anatomi kontrak di bawah tangan.
