Judul di atas terinspirasi dari dua hal, yakni pepatah Jawa "anak pola bapak kepradah" (anak berulah, bapak kerepotan) dan dinamika situasi yang hadir di pemerintahan Indonesia belakangan ini.
Dimulai dari gaduh soal tarif PPN, gas melon, pagar laut, sampai perubahan anggaran di berbagai aspek, rasanya Presiden Prabowo Subianto benar-benar dibuat sibuk melakukan koreksi, lewat instruksi-instruksinya.
Sebenarnya, pendekatan "bersuara gaduh" ini sudah ada juga di era pemerintahan Presiden Jokowi (2014-2024). Sebuah era yang agak kacau dalam hal komunikasi kebijakan publik, karena satu kegaduhan biasa datang bagai susul-menyusul dengan klarifikasi dan koreksi, sebelum datang kegaduhan berikutnya.
Beruntung, di era pemerintahan saat ini, koreksi bisa langsung dilakukan lewat instruksi presiden, yang langsung dilakukan. Tanpa perlu klarifikasi atau semacamnya, kegaduhan bisa lebih cepat berhenti.
Untuk saat ini, pemerintah memang sedang berusaha lebih efektif, tapi ada satu proses transisi budaya kerja, yang sepertinya masih butuh waktu untuk bisa sepenuhnya berubah. Bagaimanapun, pula kerja lama yang sebelumnya eksis, sudah berjalan selama kurang lebih sepuluh tahun.
Maka, wajar kalau perubahan yang diupayakan dalam 100 hari pertama Kabinet Merah Putih belum benar-benar terlihat. Tapi, aneka kegaduhan dan respon yang muncul, seharusnya bisa menjadi satu catatan.
Presiden, dalam posisinya sebagai pimpinan tertinggi, tidak seharusnya pontang-panting mengoreksi keputusan keliru bawahannya. Malah, menteri-lah yang seharusnya pontang-panting mengikuti rencana pimpinan tertinggi.
Kalau baru lewat seratus hari saja sudah semrawut, bisa dibayangkan seberapa rumit keadaannya, andai situasi ini berlangsung sampai tahun 2029. Benar-benar sangat tidak efektif.
Jadi, sudah seharusnya Presiden Prabowo Subianto mulai berani memikirkan perubahan secara drastis, dan keluar dari bayang-bayang pemerintahan sebelumnya. Â
Seperti pidatonya yang penuh semangat, seharusnya ada lebih dari cukup keberanian, untuk mencopot menteri yang terbukti bermasalah. Bagaimanapun, ini adalah periode pertama Prabowo sebagai Presiden RI, bukan periode ketiga Jokowi.
