Rapelan CPNS Tak Kunjung Datang

Itu berarti gaji (upah) yang adalah Rapelan yang belum diterima oleh CPNS angkatan Tahun 2013, dari Bulan Maret -- Bulan Agustus 2014, sebanyak 6 (Enam) Bulan; ditambah lagi gaji pada Bulan September 2014 yang belum direalisasikan yakni 1 (Satu) Bulan; dan apabila merujuk pada Surat Perintah Tugas yang sudah dijalankan sejak Bulan Maret 2014, maka gaji 13 pada Bulan Juli Tahun 2014 juga menjadi hak dari CPNS angkatan Tahun 2013 yang harus diterima. Makanya, Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai harus secepatnya merealisasikan anggaran untuk membayar hak dari CPNS angkatan Tahun 2013, yang seluruhnya sebanyak 8 (Delapan) Bulan.

Untuk menjadi bahan pertimbangan dan kajian lebih jauh, maka saat ini dijabarkan gambaran biaya yang dinamakan Rapelan (Bulan Maret-Agustus 2014), Gaji Bulan September 2014, dan Gaji 13 Bulan Juli 2014, yang harus direalisasikan secepatnya oleh Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai (Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kekayaan Aset Daerah) kepada 304 orang CPNS angkatan Tahun 2013; keseluruhannya sebesar Rp. 4.172.793.173 (Terbilang: Empat Miliar Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Seratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah). 

Para Pejabat pada saat Tahun 2014 adalah: Bupati: Drs. RUSLI SIBUA, M.Si, Wakil Bupati: WENI R. PARAISU, S.Ag, Sekretaris Daerah: AHMAD AMIRUDDIN, kemudian diganti oleh: RAMLI YAMAN, Asisten II: NONA N. DUWILA, SH, M.Si, Kepala BKD: MARWAN SIDASI, kemudian diganti oleh: Dra. NONA HEDIYANI HOATA, dengan Sekretaris BKD: YANTO GANI; dan Kepala Dinas Keuangan: HADAD Hi. HASAN. 

Oleh karena itu, kami CPNS sangat mengharapkan pihak Kementerian Dalam Negeri untuk mengkoordinasikan dengan pihak Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan ASN serta pihak penegak hukum, untuk segera ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Demikian seruan moral CPNS Kabupaten Pulau Morotai Angkatan Tahun 2013/2014, sekaligus sebagai Pernyataan Sikap untuk dijadikan bahan pertimbangan agar persoalan Rapelan dapat direalisasikan secepatnya, sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.